Pejabat AS Beberkan Soal Freeport dan HAM Papua

Posted on Updated on

Pejabat AS Beberkan Soal Freeport dan HAM Papua

Manado — Kuasa Usaha merangkap Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, membeberkan persoalan seputar hak asasi manusia dan perusahaan tambang Freeport di Papua kepada mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Manado, Rabu 2 November 2016. Kedua hal tersebut menjadi isu sentral dalam kuliah umum yang diberikan Brian di universitas tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Maximus Watung, salah satu mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi menanyakan pada Brian menyangkut perhatian pemerintah Amerika terhadap Freeport. Bukan apa-apa, kata Maximus, karena Freeport adalah perusahaan tambang yang berasal dari Negeri Paman Sam.

“Ini juga saya rangkaian dengan tanya menyangkut masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua. Apakah pemerintah Amerika memperhatikannya,” kata dia, seraya menyebut pertanyaan itu mewakili sejumlah mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan tinggi di Unsrat.

Brian membenarkan bahwa Freeport berasal dari negaranya. Setahu dia perusahaan itu mempekerjakan 30 ribu tenaga kerja, namun aktivitas perusahaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah Amerika.

“Freeport adalah perusahaan swasta, tidak ada hubungannya dengan kami, soal urusan Freeport dengan Indonesia kami kira itu adalah hubungan antara perusahaan dan pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Terkait HAM, menurut dia setiap tahun pemerintah Amerika menerima laporan-laporan masalah itu dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan dimaksud disusun secara objektif agar mereka bisa mengetahui kondisinya secara komprehensif.

“Kami mendorong agar isu-isu HAM terus didukung,” kata Brian.

Kedutaan Amerika berkunjung ke Unsrat untuk melakukan kuliah umum bertema agenda pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum dan staf pengajar hadir dalam pertemuan itu.

Usai Brian menjelaskan sistem pemilihan politik di negaranya, berbagai pertanyaan segera diajukan para mahasiswa. Mereka menanyakan tentang peluang program pendidikan yang bisa dibiayai oleh pemerintah Amerika hingga isu-isu sentral menyangkut hubungan diplomatik, kepedulian terhadap lingkungan hingga masalah kemajemukan.

Pimpinan Fakultas Hukum Unsrat, Ralfie Pinasang, menegaskan perhatian Amerika terhadap dunia pendidikan tinggi di Manado sangat tinggi. Pilihan mengunjungi Unsrat diyakininya menunjukkan Amerika bisa memberi keleluasaan pada putra-putri yang akan berstudi di sana.

“Ini baru pertama kali dikunjungi Dubes Amerika dan kami merasa bangga,” kata Ralfie.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com

Iklan

2 thoughts on “Pejabat AS Beberkan Soal Freeport dan HAM Papua

    Noakh said:
    4 November 2016 pukul 5:07 am

    Pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah indonesia sdg melindungi pelanggaran ham di papua. Diluar sana keduanya selalu katakan prihatin dgn pelanggaran ham di papua tapi pada sisi lain negara2 itu membiarkan pelanggaran ham terjadi hampir setiap hari. Itulah wajah pemerintah indonesia dan pemerintah amerika. Sangat disayangkan. Sdh banyak negara soroti tapi indonesia dan amerika tetap tdk berubah. Wauuuu

    Disukai oleh 1 orang

    […] on 4 November 2016 Updated on 4 November […]

    Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s