Internasiona

Polisi Perpanjankan masa penahanan Ketua KNPB Satu Timika, Tanpa Barang bukti yang kuat

Posted on

dd.png

SURAT PERPANJANGAN YANTO AWERKION !

Walaupun tidak ada Barang Bukti yang menjerat ketua KNPB Satu Yanto Awerkion tetapi Polres Mimika berusaha keras untuk menjerat Yanto dengan Pasal MAKAR 106 KUHP Dengan alasan yang tidak masuk akal.

Polisi meminta dan menekan kejaksaan Negeri Timika lagi untuk meminta Perpanjangan masa penahanan Yanto Awerkion 40 hari lagi terhitung sejak tanggal 19 Juni-28 Juli 2017 maka kejaksaan juga ikut Polisi punya mau sampai akhirnya surat perpanjangan tersebut di terbitkan oleh Kejaksaan Negeri Timika.

Awalnya Aparat gabungan personil Kepolisian Resor Mimika bersama TNI melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Yanto Awerkion selaku ketua 1 KNPB Timika pada hari Selasa pagi (30/5/2017). . Penangkapan dilakukan ketika KNPB sedang melakukan doa bersama di kantor mereka. Acara tersebut juga kemudian dibubarkan paksa. Yanto Awerkion dikenakan pasal 106 KUHP tentang tindak pidana makar. Selain penangkapan terhadap Yanto, enam orang lainnya juga diinterogasi selama kurang lebih dua jam yang kami anggap merupakan bentuk intimidasi.

Angoggota KNPB Timika Sangat Menayangkan Polisi Perpanjankan masa penahanan Ketua KNPB Satu Timika, Tanpa Barang bukti yang kuat

 Hari ini Polisi kembali Memasukan Ketua KNPB Satu Timika Yanto Awerkion  di Karang tinakan maka keluarga mau pergi jengukpun dilarang oleh aparat kolonial NKRI,

Keluarga korban dan anggota knpb timika mengatakan bahwa alasannya apa sampai polisi kasih masuk Yanto Awerkion kembali ke penjara ini kami tidak tahu.

sedangkan Kondisi Yanto Awerkion sedang mengalami sakit dalam PENJARA untuk itu kami minta tolong kepada semua rakyat Papua agar Mohon Dukungan DOA !

 

Sumber : KNPB TIMIKA

 

Iklan

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Jejak Mako Tabuni: Lahir Besar Bersama Rakyat di Jalanan, Matipun Bersama Rakyat di Jalanan

Posted on

Foto Payokwa Payokwacihld Dendy.
Musa Mako Tabuni, ketua I KNPB Pusat yang ditembak mati oleh militer Indonesia di perumnas III Jayapura, empat tahun lalu. (Oktovianus Pogau – SP)

Oleh: Benny Mawel

“Hanya satu kataaaa…. Lawan, Lawan dan Lawan.” Teriak Mako Tabuni sambil mengacungkan tangan kiri, tangan kanannya genggam erat mic di atas  mobil komando (Pick Up hitam) itu.

“Kita tidak boleh kalah, menyerah dan percaya terhadap tipu daya penjajah. Berhenti, berhenti dan berhenti percaya terhadap Jakarta,” tegasnya disambut aplaus.

Begitulah Mako Tabuni, ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berorasi di hadapan ribuan demonstran damai di lingkaran Abepura, kota Jayapura, pada 2 April 2011 silam.

Selang waktu pasca orasi itu hanya setahun. Pada 2012, Polda Papua memasukan Mako Tabuni  ke dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) gelap. Atas tuduhan yang tidak pernah dibuktikan hingga hari, tepatnya pada 14 Juni 2012, pasukan khusus Polda Papua menembak mati Mako Tabuni. Penembakan saat kunyah pinang terakhirnya di pinggiran jalan, putaran taxi Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua, pada pukul 9 pagi.

Pasca penembakan, sejumlah media menulis Polisi mencurigai Tabuni terlibat dalam penembakan terhadap Dietmar Pieper (55), peneliti Jerman pada 29 Mei 2012 di pantai Base G Dok 9, terlibat dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan penembakan terhadap warga sipil di Kota Jayapura dalam bulan itu.

http:liputan6.com menulis, kecurigaan itu yang diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Polisi Mohammad Taufik. Ia mengatakan, pihaknya menembak Ketua I KNPB karena yang bersangkutan pelaku kerusuhan di Wamena, Jayapura, Provinsi Papua.

“Tentunya pelaku beberapa peristiwa yang terjadi di Papua yang identitasnya atas nama MT. Dia merupakan bagian dari pengurus KNPB, jabatannya ketua 1,” kata Taufik usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, pada 14 Juni beberapa jam setelah pembunuhan Mako Tabuni.

Kata polisi, penembakan itu pun terpaksa dilakukan karena Mako berusaha merebut senjata dari para eksekutornya. Polisi juga menyebutkan, aparat menemukan satu jenis senjata revolver dan 18 peluru dari saku jaketnya. Senjata itu dikatakan hasil curian.

Anehnya, mengapa Mako yang membawa senjata dengan peluru itu hendak merebut senjata pembunuhannya? Mengapa Mako tidak menembak kalau ada bawa senjata? Aneh juga, aparat Negara Hukum menembak mati orang yang tak bersalah tanpa proses pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan.

Soal-soal itu tidak penting. Masalah-masalah itu sudah menjadi tren di Papua, juga di Indonesia. Tembak dulu, kemudian mencari alasan anggota teroris ataupun organisasi Papua Merdeka. Soal penting dalam diskusi kasus Tabuni adalah, apakah benar Mako Tabuni sejahat yang dituduhkan? Siapa itu Tabuni yang sebenarnya?

Kita butuh orang dekat untuk menjawabnya. Saya bukan orang dekat, namun saya punya catatan menyaksikan dan menulis berita soal Tabuni memimpin demonstrasi selama dua tahun (2011-2012). Saya hanya ingin memperlihatkan sisi lain dari Mako Tabuni yang “Jahat” itu?.

Siapa itu Mako Tabuni?

Mako Tabuni bernama asli Musa Tabuni. Ia Lahir di Pyramid, Lembah Baliem (Kini bagian barat Kabupaten Jayawijaya) pada 1977 (menurut catatan di pusara 1979). Ia lahir dari orang tua bermata pencaharian petani, seperti kebanyakan orang di wilayah gunung waktu itu.

Kakak sulungnya, Jordan Tabuni mengatakan, waktu Musa lahir, wilayah ini dilanda operasi Militer yang disebut Operasi Kikis. Masyarakat menyebutnya gejolak 1977. Masyarakat menghadapi tuduhan, penangkapan, penahanan, pegejaran dan pengusian ke hutan hingga tahun 1980. Mako kecil merasakan dan mengalami langsung gejolak politik itu.

“Mako ikut mengungsi ke hutan. Ia sudah terlibat dalam perjuangan ini sejak kecil,” ungkap kaka kandungnya dalam sambutan pemakaman sang pejuang di Post 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 15 Juni 2012.

Asia Human Rights Commission Human Rights and Peace for Papua (ICP) dalam tahun 2013 merilis laporan tentang peristiwa itu dengan judul “Genosida yang Diabaikan: Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua 1977-1978”. AHRC menyebutkan 4.146 orang tewas dalam operasi itu.

AHRC menyebutkan, ribuan orang itu tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan, penembakan dan penyiksaan yang dihadapi. Bom jenis Napalm militer Indonesia jatuhkan menggunakan pesawat tempur jenis OV-10 Bronco yang dibeli dari Amerika Serikat, dua helikopter Bell dan dua helicopter Iroquis bantuan pemerintah Australia dan Amerika. Helikoper Iroquis dari pemerintah Australia dan helikopter Bell UH-1H Huey dari Amerika Serikat

Peristiwa itu berlalu. Kata kakak saulungnya, ketika situasi agak aman, Mako Tabuni kembali ke kampung Pyramid. Mako tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak lain. Ia menempuh pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas di SMA Negeri I Kimbim, ibukota distrik kampung kelahirannya. Waktu SMA inilah berteman dengan Bucthar Tabuni, mantan ketua Umum KNPB dan kini menjadi deklator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Usai menyelesaikan pendidikan, Mako Tabuni meneruskan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Manado, Sulawesi Utara. Di bangku kuliah itulah Mako Tabuni bergumul, membaca buku sejarah, bercerita tentang sejarah Papua bersama rekan-rekannya. Pemberontakannya pun tumbuh subur bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) yang dipimpin Markus Haluk (sekretaris jendral) dan Buchtar Tabuni (wakil sekjen).

Ada dugaan, puncak dari pergumulan itu lahirlah resolusi konggres II AMPTPI di Manado pada 2007. Salah satu resolusinya melakukan mogok nasional dengan agenda tutup PT Freeport. Ketika agenda hendak dieksekusi, pentolan AMPTPI berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, mahasiswa Papua menggelar aksi di wilayah masing-masing. Tetapi ada juga yang mengatakan, mahasiswa Papua harus terlibat aktif bersama rakyat Papua. Kelompok yang mengatakan mahasiswa harus terlibat, termasuk Mako Tabuni menyatakan eksodus mahasiswa Papua menjelang akhir 2008.

Mako Tabuni dengan rekan-rekannya yang eksodus mendirikan tenda darurat di lapangan makam Theys Eluay di Sentani. Satu bulan lebih mahasiswa melakukan aktivitas politik di lapangan terbuka itu. Mahasiswa melakukan demonstrasi dan orasi-orasi politik dengan isu utama referendum dan boikot Pilpres 2009.

Situs papuansbehindbars.org menulis, Mako Tabuni memimpin demo damai pada 10 Maret 2008, menyerukan perlunya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat daripada ikut berpartisipasi dalam pemilu Indonesia. Walaupun tidak ada penangkapan pada saat demonstrasi berlangsung, beberapa minggu setelahnya, pada 3 April, Mako Tabuni dan Serafin Diaz, mahasiswa asal Timor Leste, ditangkap saat mereka turun dari kapal penumpang KM Labobar di Jayapura.

Menurut papuansbehindbars.org, satu jam setelah itu, laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menyebutkan, pihak kepolisian melakukan penyergapan di areal Dewan Adat Papua, DAP. 15 orang ditangkap. Laporan ALDP menjelaskan bahwa sejak mereka diusir dari areal makam Theys Eluay, para muda-mudi aktivis KNPB kerap berkumpul di halaman DAP. 14 pria dan satu wanita ditangkap dan dilepaskan pada hari berikutnya. Tetapi Yance Mote ditahan di penjara dan diadili bersamaan dengan Mako Tabuni dan Serafin Diaz. Ketiganya dikenakan pasal 106 dan 160 KUHP, yang mengacu pada kegiatan makar dan penghasutan.

Dokumen-dokumen persidangan yang disediakan oleh Mahkamah Agung memberikan secara garis besar kasus ketiga pria sewaktu melewati berbagai tingkat pengadilan. Serafin Diaz dan Yance Mote dituduh memberikan pidato-pidato pada saat demonstrasi berlangsung. Tuduhan utama terhadap Mako Tabuni adalah bahwa dia menyewa sebuah taksi dan memasang pengeras suara di atap taksi tersebut untuk menyampaikan pesan kepada para demonstran. Ketiganya akhirnya dibebaskan dari dakwaan makar, tetapi dihukum 18 bulan penjara karena penghasutan.

Perjuangan Mako Tabuni

Perjuangan Mako Tabuni tidak dimulai ketika bergabung dengan KNPB. Mako memulai perjuangan sudah dikatakan awal bahwa, ia mulai berjuang sejak kecil, jauh sebelum dia mengerti baik. Ia harus ikut mengungsi bersama orang tua ke hutan.

Situs papuansbehindbars.org, menyebutkan berbagai insiden dalam hidup dia. Dia mengingat bagaimana ayahnya selalu diselimuti dengan stigma pengacau, dan selalu ditangkap setiap tanggal 17 Agustus dalam upaya menjaga keamanan seputar hari kemerdekaan oleh pihak Indonesia. Anaknya sendiri akhirnya selalu harus mengunjungi barak militer Indonesia, dimana ayahnya ditahan untuk membawa makanan.

Mako Tabuni akhirnya mendapat kurungan penjara pertama bagi dirinya sendiri saat pindah ke Jayapura pada tahun 1999. Dimana dia ditahan oleh Kopassus dan dituduh memberikan bantuan kepada ketua TPN-OPM, Matias Wenda. Pada waktu itu, dia tidak ditahan untuk waktu yang lama, tetapi kemudian ditahan lagi di Timika pada tahun 2007, lagi-lagi dengan tuduhan menjadi anggota TPN. Dia didakwa dengan tuduhan makar dan ditahan selama 7 bulan, namun kemudian dilepas tanpa kasusnya diadili di pengadilan.

Pemenjarahan itu tidak membatasi ideologi Mako Tabuni. Ia memimpin satu demo besar pada 2 Mei 2012. Agendanya menolak aneksasi West Papua pada 1 Mei 1963. Penolakan dihadiri ribuan massa aksi dari sejumlah sudut kota. Massa berkumpul dan berorasi di Taman Imbi Jayapura, tepatnya di depan bekas gedung New Guinea Raad  (kini gedung Dewan Kesenian Tanah Papua, yang tidak pernah ada gerakan apapun itu).

Orasi-orasi politik secara bergantian, kadang emosional dan kadang diplomatis itu Tabuni tuntun. Saking tidak setujunya dengan aneksasi, Tabuni mengakhiri orasi-orasi politik sejenak sekitar 5 menit. Ia memanjat gedung bekas New Guinea Raad itu dan menulis di tembak depan gedung itu “Milik New Guinea Raad” dengan pilox hitam.

Sekalipun begitu, demo ini berakhir dengan damai.  Demo yang berlangsung dengan damai itu dinodai dengan penembakan terhadap Terjoli Weya, seorang mahasiswa asal Kabupaten Tolikara. Weya ditembak di depan Koramil Abepura saat pulang aksi. Ia ditembak sang sniper, ketika itu Weya duduk di cap truk yang demonstran tumpangi.

Penembakan Weya ini mengawali penembakan-penembakan terhadap aktivis KNPB nanti, termasuk penembakan terhadap Mako Tabuni. Penembakan itu macam teror terhadap aktivis Papua, tetapi tidak berhasil membatasi langkah Mako Tabuni bersama KNPB. Ia kembali memimpin satu demo akbar lagi, menghadirkan 5 ribu rakyat Papua turun jalan pada 2 Agustus 2011. Abepura menjadi lautan manusia yang ingin menentukan nasib sendiri. Kepada ribuan massa itu, Mako memperlihatkan ideologi perlawananya bukan teror, intimidasi dan pembunuhan. Ia mengajak ribuan massa itu mengikrarkan janji perlawanan damai.

“Angkat tangan kirimu sebagai simbol perlawanan damai. Kita mempertahankan simbol ini selama 30 menit. Kita mau membuktikan, kita mampu berjuang dengan damai atau tidak. Siapa yang tidak bertahan, ia tidak akan pernah bertahan dalam perjuangan damai ini,” ajak Mako.

Ajakan itu pun dapat diikuti ribuan massa itu dengan tertib. Mako Tabuni pun menghitung waktu di HP Nokia Hitam itu sambil mengacungkan tangan kirinya. Hingga 30 menit berlalu, sebagian besar dari massa aksi mampu bertahan mengangkat tangannya. Massa aksi tidak peduli dengan terik matahari dan keringat yang mengalir deras di badan jalan, lingkaran Abepura itu. Polisi dan para intel dan jurnalis yang kawal demo menyaksikan drama itu.

“Rakyat Papua sudah membuktikan bahwa kita mampu melakukannya. Kita tidak perlu mengharapkan orang lain datang menolong kita. Rakyat Papua harus bangkit mencatat sejarahnya sendiri,” tegasnya.

Tabuni menyadari betul, mencatat sejarah, memperjuangkan kemerdekaan itu bukanlah retorika belaka, melainkan perlawanan nyata. Rakyat Papua harus terlibat aktif, meninggalkan budaya bicara-bicara, membedakan dari kelompok ini dan itu, tetapi bersatu dalam gerakan rakyat dengan satu budaya kerja nyata. Kerja-kerja nyata itulah yang dapat mewujudkan cita-cita keluar dari genggaman pendudukan bangsa kapitalis dan barbar.

“Kita harus lawan, tanpa perlawanan kemerdekaan itu mimpi siang bolong. Kata-kata tidak akan menjawab kemerdekaan. Kerja nyata menjawab kemerdekaan itu,” tegas Mako.

Kata dia, perlawanan menentukan nasib sendiri itu bukan hal yang terpisah, melainkan hak mendasar  yang melekat; hak politik yang tidak bisa digangu gugat oleh siapapun. Namun, hak itu, Indonesia, Amerika dan Belanda batasi dengan mengobjekkan orang Papua dalam membicarakan status politik Papua. Orang Papua tidak dilibatkan dalam peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke pemerintahan sementara atau United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), UNTEA ke Indonesia.

“Puncak permainan itu rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Indonesia tidak memberikan kebebasan orang Papua menentukan nasib sendiri. Indonesia memaksakan Papua menjadi Indonesia dengan dukungan kapitalis Amerika,” ujarnya dengan tegas.

Kata Mako, pemaksaan itu terjadi secara tidak adil, sistematik dan militeristik. Indonesia membawa sistem demokrasi Jawa, musyawarah-mufakat, mengabaikan hak memilih 700.000 orang Papua. 1.025 orang yang mewakili orang Papua.

“Jumlah itu pun yang betul-betul memilih 75 orang saja. Lebihnya tidak jelas,” tegasnya.

Kata dia, ketidakjelasan, permainan dan pelanggaran HAM itu mengawali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dalam pendudukan Indonesia. Pembunuhan terus berjalan dengan alasan kriminal dan separatis demi menguasai kekayaan alamnya. Isu separatis dan kriminal menjadi kata ampuh bagi penjajah mendiamkan orang Papua yang dianggap mengganggu atau menghalangi kepentingan ekonomi.

“Kolonial melakukan semua demi kepentingan mengamankan kekayaan alam Papua. Orang Papua hanya menjadi budak dan kambing hitam,” tegasnya.

Kata Mako, rakyat Papua tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Rakyat Papua harus bangkit menuntut hak politiknya. Hak politik itu akan menjadi nyata hanya dengan komitmen perjuangan yang berani, serius, terus menerus, berwibawa dan taruhan nyawa.

“Lebih bagus kita hancur, musnah dalam melakukan perlawanan mempertahankan harga diri, daripada ditindas dan diperbudak sampai habis,” tegasnya pada 2 April 2012.

Mako Tabuni betul-betul wujudkan kata-katanya dengan perlawanan damai. Perlawanan hanya dengan kekuatan massa rakyat, argumen-argumen sejarah yang benar, cerdas dan penyerahan diri yang total kepada perjuangan pembebasan bangsa.

“Penjajah tidak boleh tangkap saya hidup. Mako lahir dan besar di jalanan. Matipun bersama rakyat di jalanan,” ungkap rekannya kepada penulis mengingat ungkapan Tabuni seminggu sebelum penembakan.

Tabuni Dikenang: “Mako itu Bapa, Bukan Pemimpin”

Figur sosok Mako Tabuni sulit dilupakan. Setiap tahun, KNPB selalu gelar ziarah ke makam Mako Tabuni di kampung Sere. Tahun 2016,  KNPB gelar renungan sekaligus makan pinang bersama di tempat Tabuni ditembak mati tim khusus Polda Papua. Makan pinang bersama ini untuk mengenang mendiang Mako Tabuni.

“Kita berdoa di sini saja, kita tidak pergi ke kuburan. Kita harus menghormati dia. Dia adalah guru dalam perlawanan,” kata Agust Kossay, ketua I KNPB Pusat kepada jurnalis di putaran taksi Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/6/2016).

Kata dia, Mako Tabuni memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam perlawanan. Terutama, keberaniannya menyerahkan seluruh hidupnya demi pembebasan bangsa dan demo mendirikan sebuah bangsa yang merdeka.

“Dia mempertaruhkan segalanya. Kami tidak bisa balas kami hanya bisa memberi penghormatan. Semua orang bisa dalam situasi aman itu biasa, tetapi dalam situasi darurat itu luar biasa. Mako yang melakukan itu,” tegas Kossay.

Juru Bicara KNPB pusat, Bazoka Logo mengatakan, Mako Tabuni sama dengan aktivis lain yang sudah tewas di medan perjuangan, namun ada hal-hal unik, yang terpancar dari figur Mako Tabuni.

Pertama, Mako Tabuni tidak pernah menunjukkan diri pemimpin. Ia menunjukkan sikap kebapaan. “Dia itu seorang bapa, bukan pemimpin” kata Logo.

Kata dia, sikap kebapaan itu muncul dalam setiap kehadirannya bersama aktivis KNPB. Dia tidak pernah memerintah layaknya seorang pemimpin. Dia malah bertindak seorang bapa yang sedang mendidik anak.

“Kalau dia bilang melakukan ini, dia selalu mengajak bersama-sama melakukan itu. Bagi selebaran. Dia ikut membagikannya,” ujar Logo sambil mengenang sang bapa.

Kedua, Mako Tabuni tidak pernah mengeluh. Mako Tabuni selalu mengajak melakukan perjuangan dengan sumber daya yang ada pada KNPB.

Ketiga, Mako Tabuni seorang pendengar yang baik dan rendah hati. Dia tidak pernah membantah, membela diri dan klarifikasi ketika anggota menuduh atau marah atas sejumlah masalah organisasi.

“Dia hanya mengatakan minta maaf dan senyum saja,” katanya.

Keempat, Mako Tabuni seorang revolusioner yang tidak pernah menyerah. Dia mempunyai komitmen dengan keberanian mental yang sangat luar biasa.

“Keberanian mental itu milik Mako. Tidak ada yang bisa sama dengan dia,” ujarnya.

Kelima, seorang Mako Tabuni tidak pernah bicara dua kali. Dia seorang bapa yang bicara sedikit, kemudian melaksanakan yang dia katakan.

“Kalau dia bilang satu kali, kita tidak laksanakan. Dia yang melakukannya,” kata Logo.

Begitulah Mako Tabuni ada di benak aktivis KNPB pasca pembunuhannya. Singkat kata, Tabuni telah tiada, sudah 4 tahun. Namun ideologinya, teladan dan pesannya mengedepankan perlawanan damai masih hidup di mulut-mulut aktivis KNPB. Begitu ka?

Penulis adalah wartawan Koran Jubi dan tabloidjubi.com

 

Sumber : http://suarapapua.com

KNPB TUNTUT REFERENDUM TIDAK BENTENTAGAN DENGAN PANCASILA

Posted on

Hasil gambar untuk knpb
Aktifis KNPB

KunumeWone, Jayapura–KNPB berjuang Papua Merdeka tidak bermaksud untuk menghancurkan NKRI dan Ideologi Pancasila bahkan juga merusak semboyan bineka tunggal ika tetapi, Perjuagan knpb jelas menutut hak politiknya.

Tuntutan rakyat Papua yang disuarakan oleh KNPB hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi rakyat papua barat melalui mekanisme Referendum itu tidak merusak nilai-nilai Ideologi Papncasila.

Sesungguhnya tuntutan Referendum yang disuarakan KNPB itu hanya sebuah solusi terbaik untuk mengahiri konfilik politik di Papua, yang mengakibatkan pelanggaran HAM jadi sorotan dunia internasional saat ini.

Pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian tidak perlu alergi degan referendum karena KNPB menawarkan solusi terbaik dan demokratis kepada indonesia.

Pemerintah dan aparat kepolisian harus menerima tuntutan referendum yang ditawarkan knpb secara bijak, karena indonesia negara demokrasi, apabila pemerintah memberikan opsi referendum di papua akan memajukan waja dan meyelamatkan demokrasi indonesia.

Dilihat dari perjuagan Knpb dan Tuntutan Referdum maka bukanlah musuh Negara, Sehingga setiap aktivitasnya harus dibubarkan, harus ditangkap sewenag-wenag, tidak harus dibunuh dan dipenjarakan sebab KNPB tidak bertujuan untuk menghancurakn Ideologi Pancasila.

Contohnya: Timor Leste berjuang sampai dengan referdum dilakukan tidak menghancurkan indonesia dan idologinya, sebaliknya membantu indonesia keluar dari krisis keuagan, meringankan beban APBN dan menyelamatkan waya demokrasi indonesia di mata dunia internasional.

Dengan demikian apabila pihak aparat kepolisian dan orang yang cari makan di Indonesia mengatakan organisasi KNPB radikal, KNPB bertentagan degan pancasila dan menghancurkan negara itu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya tuntutan knpb untuk membantu Indonesia agar tidak hancur ideologinya, karena Referendum terjadi di Papua kemudian hasilnya kita belum tau, apakah rakyat papua ingin merdeka atau tetap dengan indonesia?hasil referendum seperti apa pun tidak akan membuat pancasila hancur.

Tujuan dari tuntutan referendum oleh knpb itu sebanarnya untuk menciptakan kedamaian, keadilan, kebenaran dan kemakmuran rakyat yang merupakan nilai-nailai ideologi pamcasila itu sendiri. Karena akar konfilik politik atau satatus politik papua itu belum disentu dan diselesaikan secara damai dan bermartabat melalui referendum maka Indonesia tidak akan pernah mewujudkan ideologi pancasila itu yang merupakan tujuan kemetdekan indonesia.

Pemabagunan inperastruktur yang dicanangkan resim jokowi di papua bukanlah persoalan supsantif yang harus diprioritaskan dan bukan pemintaan rakyat papua. Pembagunan itu hanya untuk kepetigan insfestor dan migran dan tidak menguntungkan rakyat papua.

Dengan demikian pemerintah harus menerima solusi yang ditawarkan KNPB, yaitu selenggarakan referendum yang diawasi oleh dunia internasional atau UN. Oleh karena kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian di papua agar hentikan penagkapan, intimidasi, teror dan penyiksaan terhadap aktivis KNPB.

Kami juga menyampaikan kepada publik Indonesia dan rakyat papua bahwa, jangan samakan knpb degan organisasi radikal lain di indonesia seperti HTI dan FPI karena perjuagan mereka dan perjuagan knpb serta aksi di lapagan pun sagat berbeda.

Berhenti krikinalisasi KNPB dengan propagada dan skenario yang diciptakan oleh pihak tertentu yang ingin menghancurkan papua.

Kepolisian hentikan penagkapan aktivis knpb yang berjuang secara damai dan bermartabat dengan mengedepankan nilai nilai kebenaran dan hak asasi manusia HAM. Segera bebaskan Ketua I KNPB Wwilayah Mimika Yanto Arwekion karena pasal makar yang ditudukan itu sagat pormatur karena tidak ada uncur makarnya sebab mereka lakukan ibadah dirumah mereka yang dijamin oleh undang-undang.

Kami juga sesalkan penagkapan 77 aktivis KNPB di merauke yang melakukan aktivitas oerjuagan secara damai. Seharusnya polisi sebagai penaggung jawab keamanan di papua menyamin keamanan rakyat papua degan menakap para pembunuh manusia dengan aksi kiriminal di papua kuhusus kota jayapura sebagai salah satu bentuk rasa aman bagi masyarakat bukan menangkap aktivis knpb eewnag-wenag. Penagkapan aktivis knpb bukan solusi menyelesaikan persoalan di papua dan , tidak akan menghapus ideologi papua merdeka yang sudah ada sebelum indonesia ada di west Papua,

Solusi demokratis dan final hanya referendum, karena selama hak penentuan nasib sendiri belum dilaksanakan bagi rakyat papua maka tuntutan papua merdeka akan selalu hidup dan tidak pernah indonesia kubur dari bumi cendrawasih.

Penulis: ONES SUHUNIAP Sekjend KNPB Pusat.

Freeport dan Taktik Jokowi dalam Perjuangan Pembebasan West Papua

Posted on

Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)

 PADA 2009 lalu, pemerintah meloloskan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Jokowi sejak akhir tahun lalu menekankan untuk menjalankan perundang-undangan ini, di mana hal akan ini memengaruhi posisi PT Freeport Indonesia di dalam negara indonesia. Semenjak teken kontrak awal dengan rezim Soeharto, pada dasarnya PT Freeport Indonesia memiliki posisi yang setara dengan negara. Dengan kata lain, PT Freeport Indonesia adalah negara di dalam negara.

PT Freeport Indonesia tidak puas dengan keputusan Jokowi untuk mulai menerapkan UU tersebut pada tahun ini juga, sebab mereka merasa masih memiliki kontrak yang memberinya posisi setara dengan negara sampai tahun 2020 nanti. Izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia telah habis sejak 12 Januari silam, dan tidak diperbarui oleh Jokowi sebagai langkah untuk menekan PT Freeport Indonesia membangun smelter baru, industri pemurnian konsentrat, di dalam negeri.

Dikarenakan tidak diperbaharukannya izin tersebut, PT Freeport Indonesia mengurangi pengeluaran eksploitasi tambangnya mengingat hanya terdapat satu smelter di Gresik dan kapasitasnya hanya mampu menyerap sekitar 40 persen atau 64 ribu ton bijih per hari. Hal ini menyebabkan banyak pemecatan maupun dirumahkannya para pekerja PT Freeport Indonesia. Sebanyak 10 persen ekspatriat dipecat dan 12 ribu pekerja permanen diturun-kelaskan menjadi pekerja kontrak semenjak 20 Februari lalu.

Indonesia di bawah rezim Jokowi juga menuntut divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal ini direncanakan untuk dibagi-bagikan kepada investor dan kapitalis nasional. Tak lupa, kabupaten tempat PT Freeport Indonesia bernaung, Mimika, dijanjikan saham sebesar 10 – 20 persen. Tuntutan divestasi Jokowi ini berdampak kepada rencana PT Freeport Indonesia yang bekerja sama dengan korporasi UK, Rio Tinto, untuk membuat pertambangan bawah tanah menggantikan model eksploitasi pertambangan terbuka sebelum ini.

Di lain pihak, salah satu pemegang top saham Freeport McMoran di AS merupakan penasihat Donald Trump. Adapun tokoh-tokoh politik oposisi di Indonesia sekarang ini, dapat dipastikan memiliki koneksi maupun bersimpati dengan rezim Trump, baik dalam hubungan politik maupun bisnis, seperti Fadli Zon, Setya Novanto, Hari Tanoesoedibjo, dsb.

Kisruh PT Freeport Indonesia dengan rezim Jokowi ini tidak disia-siakan begitu saja oleh gerakan kampanye pembebasan nasional Papua, seperti FRI-West Papua beserta Aliansi Mahasiswa Papua dan banyak simpatisan lainnya. Tuntutan yang disuarakan tidak main-main, kampanye pembebasan nasional Papua dan penutupan PT Freeport Indonesia yang telah banyak mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya.

Walau bagaimanapun, ada satu protes dengan suara sumbang terlebih dulu menunggangi gelombang kisruh ini, menamakan kelompok mereka Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, dengan tuntutan memberikan kembali izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia untuk kelangsungan operasionalnya. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah di Mimika turut mendukung tuntutan tersebut dengan membentuk tim khusus untuk memohon izin ekspor ke pemerintah pusat. Terlihat juga bahwa aksi solidaritas peduli Freeport ini tidak mendapat tindakan represif dari militer yang menduduki ranah sipil di Papua.

Secara ekonomi, aktivitas PT Freeport Indonesia menyumbang pendapatan lokal Mimika sampai sebesar 91 persen. Sebuah kedudukan “monopoli” perekonomian setempat, yang berimbas pada penolakan pinjaman oleh Bank Papua atas nasabahnya yang bekerja sebagai pekerja kontrak di PT Freeport Indonesia, sebanyak 3000 orang.

Percaturan Jokowi

Semakin mencuatnya aspirasi bangsa Papua untuk menuntut pembebasan West Papua dari imperialisme Indonesia-Amerika, menggambarkan sebuah pergerakan nasional yang akan semakin sulit dibendung apabila rezim Jokowi tidak segera mengambil jalan tengah. Penyebaran barak-barak militer beserta aparatus organiknya dinilai tidak relevan dengan semakin gencarnya ekspos kekejaman militer Indonesia atas masyarakat sipil di Papua.

Pendekatan dengan modus bonapartisan nampaknya akan perlahan diganti dengan memasukkan elemen borjuis nasional dalam sengketa sumber daya alam Papua dan manusianya. Jokowi melihat ada kesempatan untuk tawar-menawar dengan menggunakan divestasi saham PT Freeport Indonesia kepada borjuis nasional bahkan lokal. Harapannya adalah untuk menjinakkan pergerakan massa yang menuntut pembebasan nasional Papua melalui campur tangan borjuis nasional dan aparatus daerah yang juga akan diberi jatah saham PT Freeport Indonesia.

Bagaimanapun pendekatan baru Jokowi ini juga berpotensi mendapat perlawanan dari pemodal lama PT Freeport Indonesia beserta lawan politik rezim Jokowi di dalam oposisi, yang kebanyakan berkaitan dengan partai-partai populis kanan dan kroni-kroni Trump serta kedekatan dengan keluarga Cendana. Persiapan awal percaturan politik populis kanan yang menunggangi identitas keagamaan ini juga sangat jelas mewarnai dalam perang pilgub DKI Jakarta yang digadang-gadang sebagai gladi bersih pilpres mendatang.

Tak dinafikan bahwa tuntutan pembebasan nasional Papua ini salah satunya berkat dorongan ekonomi di mana masyarakat Papua dianak-tirikan. Namun langkah proteksionis Jokowi dalam menebar saham ke dalam negeri dan mencoba menciptakan lapangan pekerjaan melalui smelter-smelter dalam negerinya tampak menemui jalan buntu, di mana tuntutan FRI-West Papua dan simpatisan justru dengan tegas menyatakan untuk menutup operasi Freeport di bumi Papua. Sebuah gestur radikal yang menandakan penolakan kepada permainan modal dan ekonomi kapitalis.

Peran Kiri Sebagai Kepimpinan Politik Pergerakan

Perang tiga arah telah nampak di pelupuk mata. Tarik ulur kekuasaan liberal-demokrat rezim Jokowi dengan kubu oposisi populis kanan di parlemen di satu pihak, dan perjuangan rakyat tertindas bangsa Papua melawan imperialisme kulit coklat atas orang Papua, di lain pihak.

Bukan tidak mungkin perjuangan kiri ini dibajak oleh kelompok populis kanan untuk menarik simpati dan menyudutkan pemerintah demi meraih kemenangan dalam pilpres mendatang. Laiknya kemenangan Republikan di AS dari Demokrat karena adanya janji-janji program yang menarik bagi kelas pekerja.

Perang kekuasaan dalam parlemen adalah perang antar sesama kubu pro-kapital, kemenangan salah satu dari mereka akan tetap menjadi kemenangan bagi kelas kapitalis dan tetap akan menyengsarakan kelas pekerja.

Bagaimanapun jua perjuangan pembebasan nasional tidak cukup dengan agitasi kelas pekerja, mahasiswa dan rakyat Papua saja. Pembangunan program transisi dengan kelas pekerja secara umum di Indonesia merupakan keharusan sebagai kekuatan yang mampu menghentikan ekonomi dan agenda keuntungan bagi kapitalis.

Oleh karena itu kepimpinan pergerakan pembebasan nasional Papua perlu memiliki haluan yang jelas, yaitu agenda sosialis sebagai alternatif dari kapitalisme. Bukan tidak mungkin gelombang perjuangan ini menjadi pencetus pembentukan partai revolusioner sosialisme, sembari menekan pemerintah untuk menasionalisasikan pertambangan milik PT. Freeport Indonesia secara khusus dan industri-industri lain secara umum, tentu dengan memberikan kontrol secara demokratis atas industri-industri tersebut di bawah kendali para pekerja. Menolak segala campur tangan modal dalam pengambilan keputusan serta menyuarakan untuk mendirikan komite-komite pekerja, komite-komite rakyat sebagai badan demokratis untuk merancang tugas-tugas politik dan ekonominya.

Menasionalisasi Industri Sejalan dengan Pembebasan Nasional

Tuntutan menasionalisasi industri di bawah kelas pekerja sejatinya dibawa bersama dengan pembentukan negara pekerja. Hal ini tidak mungkin dimenangkan apabila kelas yang menguasai kerajaan merupakan golongan kelas pemodal. Sehingga perjuangan untuk menasionalisasikan cara-cara produksi haruslah menjangkau seluruh lapisan kelas pekerja dan rakyat yang tertindas, yang dalam konteks ini adalah kelas pekerja di Indonesia, yaitu para pekerja Indonesia dan para pekerja Papua yang sama-sama dijajah oleh imperialis Indonesia. Kalau kita melirik balik pada kemenangan revolusi Rusia 1917, pekerja dari beragam bangsa, dari Rusia, Polandia, Ukraina, Belarus, Finlandia, Trans-Kaukasia dan lain-lain, di bawah jajahan Tsar bersatu padu dalam gerakan revolusi pekerja sampai menggulingkan pemerintahan borjuisnya dan menggantikannya dengan negara pekerja serta menggulirkan pembebasan nasional di area-area bekas jajahan Tsar sebelumnya sehingga rakyat dan pekerjanya dapat menentukan nasib sendiri.

Pelajaran sejarah tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara di bawah kontrol kelas pekerja tidak memiliki masalah untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada sesama kelas pekerja. Kelas pekerja di Indonesia tentunya juga tidak memiliki masalah dengan pembebasan nasional sebagai bentuk solidaritas kepada para pekerja dari berbagai latar belakang etnik, khususnya para pekerja Papua. Musuh kelas pekerja bukanlah kelas pekerja dari etnik-bangsa atau latar belakang yang berbeda. Musuh utama kelas pekerja adalah kelas kapitalis yang menindas pekerja demi memperoleh keuntungan mereka, baik itu pemodal asing, pemodal Indonesia, maupun pemodal lokal Papua.

Skenario lain pun dapat ditempuh, apabila rakyat Papua berhasil untuk menentukan nasib sendiri dan keluar dari jajahan pemodal Indonesia terlebih dulu, maka agenda untuk menasionalisasi industri pertambangan Freeport maupun industri lain di bawah kontrol pekerja Papua merupakan keharusan dalam menjalankan negara pekerja yang baru. Memimpin arah perkembangan negara pekerja ke arah sosialisme dengan kontrol demokratis kelas pekerja pada perencanaan ekonominya.

Dengan ini kami, Komite Internasional Pekerja, menyerukan: perluasan pergerakan dan solidaritas dengan semua kelas pekerja dan rakyat tertindas di Indonesia untuk menaikkan kesadaran politik kolektif. Hal ini merupakan jalan yang wajib ditempuh untuk melumpuhkan imperialisme dan kapitalisme, baik itu di tanah Papua secara khusus maupun di Indonesia secara umumnya. Tentunya tidak melupakan semangat utama untuk menyatukan kekuatan kelas pekerja di seluruh dunia dengan seruan, “Kelas pekerja seluruh dunia bersatulah!”***

Penulis aktif di Komite Internasional Pekerja

Oknum polisi di Sorong ancam bunuh wartawan Papua Barat Pos

Posted on

Kantor Polres Sorong di Aimas, Kota Sorong – Jubi/Niko MB

Kunume Wone, Sorong–  Redaktur Pelaksana (Redpel) , Harian Pagi Papua Barat Pos, Hasan Lesy mengaku  mendapat ancaman pembunuhan dari seorang oknum anggota polisi Polres Sorong (Aimas) Kabupaten Sorong.

Dikatakan oleh Lesy, anggota Polres Sorong, berpangkat Brigadir Kepala (Bripka) dan bernama Miswanto mengaku pernah disuruh pimpinannya untuk membunuh seorang wartawan di Kota Sorong, kemudian membakar mayatnya dan dibuang ke tempat sampah. Wartawan yang disebutkan Bripka Miswanto merupakan Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DPW Papua Barat.

Bahkan, Bripka Miswanto menyebut hal itu direncanakan melalui sebuah rapat. Rupanya, oknum yang kesehariannya bertugas sebagai Kanit Intel Polsek Moraid ini menceritakan rencana itu saat berbincang-bincang dengan beberapa orang di Pasar Sentral Aimas, salah satunya Koordinator Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi (LABAKi) Papua Barat, Andrew Warmasen.

Merasa apa yang disampaikan Bripka Miswanto sangat tidak manusiawi, Andrew Warmasen yang dalam kesibukannya selalu bersinergi dengan para insan pers di Papua Barat ini langsung menyampaikan hal tersebut ke sejumlah wartawan nasional maupun lokal yang ada di Kota Sorong.

Sebagai bentuk solidaritas beberapa perwakilan wartawan media cetak dan elektronik mendatangi Polres Sorong untuk melaporkan Bripka Miswanto ke bagian Propam, .

Saat memberikan laporan ke Propam, wartawan yang disebut Bripka Miswanto yaitu Hasan Lessy didampingi Wakil Ketua Advokasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Papua Barat yang juga Direktur Eksekutif LBH Keadilan Masyarakat dan Pers Papua Barat (KMP2B), Moh Iqbal Muhiddin SH.

Moh Iqbal Muhiddin yang ditemui di Mapolres Sorong mengatakan, tindakan yang dilakukan Bripka Miswanto menunjukkan tidak keprofesionalan dan sangat mencederai institusi Polri, khususnya Polres Sorong.

”Ini kan sudah dikategorikan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur di dalam pasal 368 ayat 1 KUHP. Meskipun Brigpol Miswanto mengklaim bahwa apa yang ia sampaikan sifatnya hanya bercanda tetapi hal itu sangat tidak pantas. Apalagi yang bersangkutan berkapasitas sebagai Kanit Intel Polsek Moraid,” kata mantan wartawan di salah satu media cetak di Kota Sorong ini.

Pada kesempatan ini Iqbal juga mengapresiasi pihak Polres Sorong, dalam hal ini Kapolres AKBP Moch Rudy Prasetyo S.IK beserta jajarannya yang dengan cepat merespon laporan tentang Bripka Miswanto.

Kapolres Sorong yang ditemui wartawan, Kamis,(13/4/2017) mengaku sangat menyayangkan tindakan Brigpol. Apalagi, oknum tersebut membawa-bawa nama pimpinan yakni Kapolres dan Kasat Reskrim.

”Tidak benar apa yang disampaikan dia (Bripka Miswanto). Dia akan diperiksa dan disanksi tegas sesuai aturan anggota Polri. Selama ini saya selalu menjalin hubungan baik  dengan rekan-rekan media di Sorong,” ujar orang nomor satu di jajaran Polres Sorong ini (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/