Pasifik

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Iklan

Uskup Agung di Oceania prihatin masalah HAM Papua

Posted on

Para Uskup Agung Anglican di Oceania yang

Kunume Wone, Jayapura – Para Uskup Agung Anglikan se Oceania berkumpul di Australia pékan ini. Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan bersama terkait persoalan di kawasan Pasifik, diantaranya masalah Hak Asasi Manusia di West Papua, perubahan iklim dan kebudayaan.

Dalam pernyatan bersama yang diterima Jubi (Kamis, 9/3/2017), lima Uskup Agung, masing-masing Uskup Agung Philip Freier dari Australia, Uskup Agung Clyde Igara dari Papua New Guinea, Uskup Agung Winston Halapua dan Uskup Agung Philip Richardson dari Aotearoa, Selandia Baru dan Polinesia, dan Uskup Agung George Takeli dari Melanesia menyebutkan telah mendengar cerita pelanggaran HAM ”mengerikan” di West Papua.

“Seperti terjadi kesewenang-wenangan negara dan cejara telah terjadi pada mereka (rakyat West Papua),” kata Uskup Agung Clyde Igara usai bertemu di Tweed Heads, New South Wales.

Lanjutnya, para pemimpin agama suatu saat bisa saja dihakimi atas kelemahan mereka dalam mendukung keadilan di dunia ini.

“Pada kenyataannya, kita membiarkan apa yang dunia lihat sebagai kelemahan dalam kekuatan sebenarnya, yakni kebodohan,” lanjut Uskup Agung Clyde Igara.

Selain masalah di West Papua, pernyataan bersama lima Uskup Agung Oceania ini memperingatkan ancaman terhadap wilayah Oceania dari perubahan iklim. Secara keseluruhan bangsa Oceania akan kehilangan pulau tempt mereka tinggal beberapa tahun ke depan.

“Advokasi keadilan iklim dan tindakan harus menjadi prioritas yang paling mendesak untuk Anglikan Oceanic,” sebut Uskup Agung Philip Richardson.

Mereka mencatat bahwa ada empat wilayah di Oceania yang meliputi beberapa negara, lebih dari 1000 bahasa, dengan budaya yang kaya dan beragam, terancam karena perubahan iklim. Empat wilayah ini telah lama bersatu melalui jalinan sejarah dan persahabatan panjang, tapi saat ini mereka menghadapi masalah dengan latar belakang ketidakharmonisan.

Pernyataan bersama para Uskup Agung ini juga membahas tantangan pekerja musiman dan mobilitas tenaga kerja di Oceania dan bagaimana mereka kita bisa merespon dengan baik aktivitas pastoral dan perkembangan politik.

“Hubungan kami yang berkembang dengan komunitas Anglikan di seluruh Asia bisa diperdalam dan melihat ke depan untuk pertemuan dari Uskup Agung dari Komuni Anglikan di bulan Oktober 2017,“ ujar Uskup Agung Philip Richardson. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Pembela HAM di Papua sambut positif desakan tujuh negara Pasifik

Posted on

Ilustrasi aksi – Jubi/Dok.

Kunume Wone, Jayapura– Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua mengaku menyambut positif adanya desakan resmi dari tujuh negara kawasan Pasifik yang juga adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ketujuh negara ini  dalam sebuah pernyataan bersama untuk mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk mengirim Komisioner Tinggi PBB (United Nations High Commisioner) mengunjungi Tanah Papua dalam waktu dekat ini.

Pengamat Hukum Internasio­nal dari Universitas Cenderwasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung menegaskan, isu Papua merdeka yang dibawah ke Dewan HAM PBB oleh tujuh negara Pasifik merupakan perwakilan dari tiga rumpun besar di kawasan Pasifik, yakni Melanesia, Polinesia dan Mikronesia.

“Isu Papua kali ini yang dibawa ke Dewan HAM PBB, ini sudah mendapat dukungan dari tiga rumpun besar di Pasifik, walaupun tujuh negara tapi ini sudah mewakili tiga rumpun, masing-masing rumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Dekolonisasi tentang isu Papua di Pasifik sudah mendapatkan dukungan yang signifikan,” kata Marinus Yaung saat dihubungi Jubi, Kamis, (2/3/2017).

Menurut akademisi Uncen ini, Pemerintah Indonesia sudah waktunya untuk memperhitungkan apa yang sedang terjadi di Jenewa, Swiss ini dengan baik. “Kalau tidak, maka internasionalisasi isu Papua merdeka tahun 2017 ini akan sampai ke Dewan HAM PBB,” katanya.

“Karena di Dewan HAM ini yang menentukan Papua masuk ke dekolonisasi. Isu Papua ini sudah masuk ke majelis umum PBB, isu Papua pun pernah masuk ke dewan keamanan PBB. Dan targetnya masuk ke sidang dewan keamanan ke dewan keamanan PBB tahun ini. Maka, akan didesak untuk selesaikan dalam dekolonisasi,” ujar dosen Hubungan Internasio­nal Fisip Uncen ini.

Ia menegaskan kepada Peme­rintah Indonesia tidak boleh tinggal diam, dan harus punya solusi yang kongkrit untuk diplomatik guna mencegah petisi Papua merdeka yang  akan dilakukan tahun ini.

“Pemerintah Indonesia harus tuntaskan tiga kasus utama itu. Wasior berdarah, Paniai berdarah dan Wamena berdarah. Kalau sampai belum tuntaskan, saya yakin dukungan Papua merdeka semakin menguat,” tegasnya.

Sementara, Yan Christia Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari me­ngatakan, pihaknya sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Tanah Papua menyebut ketujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Island dan Solomon Island, yang secara-bersama-sama menyampaikan pernyataan. Pernyataan ke tujuh negara Pasifik itu dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K.Warsai di depan forum segmen ke delapan, sesi reguler ke-34 Sidang Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Warinussy mengatakan, ketujuh negara Pasifik itu mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menugaskan Komisioner Tinggi PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Tanah Papua (West Papua).

“Langkah ketujuh negara Pasifik itu kami kira sangat positif dan sejalan dengan tujuan pe­negakan hukum dan perlin­dungan HAM yang berlaku dan diatur di dalam instrumen hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Di mana segenap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini memang sudah saatnya diselidiki oleh Dewan HAM PBB atas dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil maupun para korban,” kata Warinussy.

Sehingga, lanjut dia, cita-cita penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua segera bakal terwujud. Pasalnya kata dia, dapat dijalankan dengan mekanisme dan prosedur hukum yang adil, transparan dan imparsial di bawah pengawasan Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa.

“Hal ini sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang sangat mendukung penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua secara adil dan berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal,” kata advokad HAM ini. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

FRI West Papua dan AMP akan demo di kantor PBB Jakarta

Posted on

Ilustrasi aksi – Jubi/Dok.

Kunume Wone, Jayapura– Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI- West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama berbagai organisasi dan individu menggelar aksi damai di halaman Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Koordinator aksi, Samsi Mahmud mengatakan, aksi rencanya akan dimulai pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan akan diikuti kurang lebih 50an orang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap tujuh negara Pasifik yang akan membawa masalah Papua dalam Sidang ke-34 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

“Target aksi di depan Gedung Perwakilan PBB di Jakarta. Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” kata Samsi via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).

Dia juga berharap agar tujuh negara Pasifik memasukkan persoalan Papua Barat sebagai daerah dekolonisasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Negara jajahan dan mendorong agar PBB membicarakan penentuan nasib sendiri bagi West Papua,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, upaya penyelesaian konflik Papua terus dilakukan rakyat Papua maupun kelompok-kelompok HAM nasio­nal dan masyarakat internasio­nal melalui mekanisme nasional maupun internasional pada setiap forum internasional.

Menurut FRI WP bahwa pihak aparat (TNI dan Polri) telah menjadi alat negara paling ampuh guna menghalau gejolak perlawan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya. Ber­bagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Rakyat Papua terjadi akibat kekekerasan aparat Indonesia di Tanah Papua.

Urgensi penyelesaian HAM di Papua ini merupakan agenda yang sangat mendesak mengingat kondisi HAM di Papua semakin memburuk. Urgensi kasus Papua inilah yang menjadi agenda utama tujuh negara Pasifik membuat pernyataan bersama yang akan disampaikan dalam forum High Level Segment Dewan HAM PBB & mendesak Dewan HAM PBB mengeluarkan laporan tentang situasi HAM di Pa­pua, pernyataan bersama ini akan dilakukan  pada 02 Maret 2017 (waktu Jenewa).

“Unsur-unsur dalam FRI-West Papua AMP juga akan menyerukan kepada cabang di daerah menggelar aksi solidaritas bersama kawan-kawan di Jakarta, mendukung persoalan yang akan dibawa dalam sidang Jenewa,” ujarnya.

Dalam Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss, tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) yang diwakili Vanuatu meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemba­ngunan Komunitas Vanuatu dalam sidang itu mengatakan, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, pihaknya menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua.

“Beberapa pernyataan dari pemegang mandat Dewan HAM PBB belum lama ini terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia,” kata Warsal.

Pihaknya juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua.

Selain itu menurut FRI West Papua, pada dekade 1980an hingga 1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh budaya dan antropolog Papua, Arnold Cle­mens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). Kemudian pembunuhan terhadap Dr. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay. Pada 14 Juni 2012 terjadi pe­nembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni.

Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di Paniai mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil, di antaranya empat orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainya luka-luka kritis.

Kemudian, kisruh di Dogiai yang terjadi pada pertengahan November 2016 sampai 24 Januari 2017, yang berawal dari sweeping yang berlebihan oleh TNI-Polri, mengakibatkan dua orang pemuda meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka kritis.

Begitu pula saat pemerintah Indonesia menerbitkan ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport melalui Kontrak Karya I yang diterbitkan pada 7 April 1967 dan masyarakat Pa­pua Barat tak dilibatkan. Padahal status West Papua belum secara resmi diakui internasio­nal sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Hingga kini, di tengah kisruh antara Indonesia dan Perusahaan Tambang Freeport, antara nasio­nalisasi perusahaan (IUPK) dan perpanjangan Kontrak Karya. Selanjutnya di Kabupaten Intan Jaya tercatat 600 orang luka parah dan enam orang meninggal dunia akibat konflik dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kandidat Kepala Daerah (PILKADA), yang berlangsung sejak 21 sampai 25 Februari 2017.

Maka, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB beserta pemerintahan Jokowi-Jk. untuk segera pertama memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Kedua tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri dan ketiga usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua. Keempat menarik militer (TNI dan Polri) organik dan non organik dari Tanah Pa­pua (Papua Barat) dan kelima usut tuntas aktor konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

FRI WEST-PAPUA Gelar Aksi di Ternate, Mendukung 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Di Dewan HAM PBB (Jenwa).

Posted on Updated on

16938894_303352310079403_2562567197285209277_n

Kunume Wone, Ternate — Jumat 3 Maret 2017, Gelar Aksi (FRI WEST-PAPUA) Kota Ternate Telah Berlangsung Pukul 08.30 – 11.10 WIT.

Aksi yang turut bersolidaritas dengan isu :
Mendukung 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Di Dewan HAM PBB (Jenwa).
Dengan Tuntutan :
1. Mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa West-Papua sebagai solusi demokratik bagi West-Papua.


2. Tutup Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri.
3. Usut tuntas kasus pelanggaran di West-Papua.
4. Tarik militer (TNI-POLRI) Organik dan non-organik.
5. Usut tuntas aktor konflik aktor konflik sengketa pilkada di intan jaya.


Keterangan :
– Gambar di ambil saat aksi mulai.
– Mulai pada pukul 08.30 dan berakhir aksi 11.10 WIT.
– Massa berjumlah 30 lebih.
– Aksi berjalan di Kawali pihak kepolisian dengan menggunakan mobil serta beberapa intelejen dari pihak militer dan kepolisian.
– Semua orotar di ambil nama saat berorasi oleh intelejen baik dari militer maupun polisi.
Umur panjang perlawanan dan sehat selalu bagi kawan-kawan semua !!

Berikut foto-foto Aksi kawan2 FRI WEST-PAPUA :

 

Sumber: Rudhy Pravda

Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

Posted on

H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 – IST

Kunume Wone,Jayapura – Lambatnya tindakan nyata pemerintah Indonesia terhadap berbagai rekomendasi PBB dan laporan HAM terkait West Papua, membuat tujuh negara-negara Pasifik desak PBB tangani situasi West Papua secara menyeluruh melalui laporan terpadu terkait situasi sebenarnya di West Papua.

Tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) itu, diwakili Vanuatu, kali ini menegaskan desakannya kepada Presiden Dewan HAM dihadapan Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon,Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

Pasalnya, lanjut Warsal, beberapa pernyataan baru-baru ini dari pemegang mandat Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia.

Pemegang mandat yang dimaksud adalah Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi; Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi sewenang-wenang dan diluar hukum; serta Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.

“Kami juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua,” ujar Warsal.

Baca Terkait kekerasan rasial di Papua, Indonesia diberi waktu hingga 14 November

PCWP juga menuntut perhatian Dewan HAM PBB terhadap sejumlah laporan lengkap terkait eksekusi aktivis dan penangkapan di luar hukum, pemukulan dan penembakan mematikan terhadap aksi-aksi damai, termasuk pelajar.

Situasi kekerasan terhadap perempuan Papua juga menjadi bagian yang dituntut PCWP untuk diperhatikan PBB.

Tahun lalu 7 negara Pasifik yang tergabung dalam PCWP ini juga angkat bicara terkait isu West Papua di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.

Baca: Isu Papua ke Majelis Umum PBB: Saatnya Indonesia Refleksi

Baca: PCWP Tambah Dukungan untuk Maju ke Komite Dekolonisasi PBB

Sesalkan pemerintah Indonesia

Warsal secara khusus memberikan catatan negative terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Secara khusus mereka menekankan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia di tiga wilayah West Papua: Wasior, Wamena dan Paniai yang sudah mendapat rekomendasi jelas dari KOMNAS HAM.

“Seharusnya sudah bisa dihukum menurut hukum Indonesia dan internasional,” tegas Warsal.

Baca: Tidak ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM Papua di dalam negeri

Baca: Legislator ingatkan negara kasus HAM Papua belum tuntas

Pernyataan yang ditunggu-tunggu cukup banyak pendukung kemerdekaan Papua pengguna media sosial ini juga menggarisbawahi aspek pelanggaran HAM lainnya oleh pemerintah Indonesia yang menurut mereka telah terjadi puluhan tahun namun dibiarkan sampai saat ini, yaitu migrasi.

“Migrasi dari orang-orang non Papua ke West Papua telah mengarah pada penurunan dramatis prosentase populasi masyarakat asli Papua.”

Pemerintah Indonesia, menurut PCWP, hingga saat ini tidak dapat mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang beragam dan meluas tersebut. “Tidak ada tindakan segera yang dilakukan pemerintah untuk memberi keadilan pada korban, apalagi yang bertanggung jawba dan transparan.”

Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mengumpulkan laporan periodic HAM yang menjadi norma internasional bagi seluruh anggota PBB.

Desakan terpadu

Kali ini PCWP meminta perhatian Dewan HAM PBB lebih menyeluruh, terpadu atau tidak parsial terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua dengan memperhatikan seluruh prosedur dan perjanjian internasional yang relevan.

“Laporan Komisioner Tinggi harus memperhatikan informasi dari Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, termasuk laporan dari organisasi-organisasi regional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, termasuk semua peraturan Internasional menyangkut HAM, konvensi-konvensi terkait, serta hak penentuan nasib sendiri,” tegas Warsal.

Mereka berharap laporan itu juga akan membuat rekomendasi tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua, serta akses penuh semua orang di West Papua yang diperlukan untuk pembuatan laporan terpadu tersebut.

“Tuan Presiden, sebagai penutup saya percaya bahwa tantangan-tantangan terkait West Papua harus dikembalikan menjadi agenda Perserikatan Bangsa Bangsa,” tegas Warsal di penghujung pidatonya.

Respon Koalisi Internasional untuk Papua

Sebelumnya, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) telah meminta Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat bagi wartawan internasional, pengamat independen, organisasi hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional (ICRC).

ICP yang didukung Dewan Gereja Dunia (WCC)pada 22 Februari lalu di Pusat Ekumenis di Jenewa mendesak agar Indonesia mengakhiri kekerasan dan impunitas yang berlangsung di Papua.

Peter Prove, direktur Komisi Urusan Internasional WCC dari Gereja Urusan Internasional (UCLA) mengutip kata-kata Sekjen WCC, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, yang mengunjungi Papua Barat pada tahun 2012, mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung pernyataanRev. Dr Olav Fykse Tveit setelah kunjungan.

“Kami mendukung perjuangan hak asasi manusia rakyat Papua. Kami mendesak diakhirinya kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas. Selain itu, kami mendukung penegakkan keadilan sosial dan ekonomi melalui dialog serius dan proses politik yang konkrit yang berupaya mengatasi akar penyebab masalah ini,” kata Tveit, yang dikutip Peter Prove.

Dalam kesempatan yang sama, Rev. Francois Pihaate, sekretaris jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik yang berbasis di Fiji, mengatakan gereja-gereja di wilayah tersebut sangat prihatin tentang kekerasan di Papua.

“Bagaimana kita sebagai gereja bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar dunia kita sendiri? Itulah mengapa sebagai gereja, kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi di Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari masyarakat Pasifik, sehingga komunitas Pasifik seharusnya menunjukkan solidaritas dan aksi,” kata Pihaate.

Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016.

Namun dijelaskan oleh Veronica Koman, aktivis Papua Itu Kita dan pengacara publik, bahwa data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.

“Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016,” kata Koman.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

‘Dikepung’ tujuh negara Pasifik, Indonesia janji terima Pelapor Khusus PBB tahun ini

Posted on

Delegasi Indonesia dalam Hak Jawab atas pidato Pemerintah Vanuatu, mewakili tujuh negara Pasifik, di Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Rabu (1/3) – Jubi/ohchr.org

Kunume Wone, Jayapura – Delegasi Pemerintah Indonesia kembali menolak pernyataan bahwa pelanggaran HAM di West Papua meluas dan masih terus terjadi.

Melalui hak jawabnya pada Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Rabu (1/3/2017) delegasi Indonesia mengatakan “Pemerintah Indonesia selalu berusaha keras mengatasi semua tuduhan pelanggaran HAM serta mengambil langkah pencegahan dan memberikan keadilan.”

Respon ini dilakukan guna menjawab Hon Ronald Kay Warsal yang mewakili pemerintah Vanuatu dan Koalisi Negara Pasifik untuk West Papua (PCWP). Vanuatu meminta PBB membuat laporan menyeluruh terhadap West Papua di Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Rabu (1/3).

Baca: Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

Delegasi Indonesia tidak terima pernyataan Vanuatu. Menurut pemerintah komitmen HAM Indonesia sudah “tampak dengan sendirinya” melalui berbagai ratifikasi dan keterlibatan negara dalam berbagai mekanisme dan prosedur di PBB, kesepakatan bilateral di tingkat regional maupun multilateral.

Disebut lambat menindaklanjuti surat, rekomendasi dan permintaan para pemegang mandat HAM PBB, pemerintah Indonesia membalasnya dengan mengatakan akan segera menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB tahun ini.

“Indonesia akan menerima kunjungan 2 Pelapor Khusus PBB tahun ini dan akan memberikan laporan Universal Periodik Report kita yang ketiga Mei tahun ini,” ujarnya.

Namun dia tidak menanggapi alasan Indonesia yang belum menjawab surat Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang juga disoroti oleh Hon Ronald Kay Warsal dalam pidatonya.

Dilansir Rappler.com Oktober tahun lalu, mengutip Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, Muhammad Hafiz, dari 180 rekomendasi untuk Indonesia pada sidang Dewan HAM tahun 2012 diperkirakan 50-70 persen tak dijalankan.

“Tentu saja mayoritas (yang jalan di tempat) di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan,” kata dia.

Dalam merespon pernyataan tujuh negara Pasifik itu, ketimbang menunjukkan capaian kemajuan penegakan HAM menyangkut West Papua, Indonesia malah menuding Vanuatu “terang-terangan menggunakan isu-isu HAM untuk membenarkan dukungannya pada gerakan separatis di Papua.”

Tahun lalu, pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 para pemimpin Pasifik ini juga membuat marah pemerintah Indonesia dengan mengatakan pernyataan ketujuh negara tersebut telah ‘menggugat’ kekuasaan Indonesia atas West Papua. Jakarta menuduh Pasifik mengintervensi kedaulatan Indonesia dan mendukung kelompok-kelompok “separatis bersenjata”.

Terpisah, dilansir Pacific Islands News Aassociation Kamis (2/3/2017) Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pembukaan Sidang Dewan HAM tersebut menekankan agar semua pemerintah di dunia angkat bicara atas hak azasi manusia dalam “cara imparsial” (tidak berat sebelah).

“Pengabaian HAM adalah penyakit, dan penyakit ini sedang meluas saat ini, di Utara, Selatan, Timur, dan Barat,” ujar Guterres sambil menekankan kepada sesi umum Dewan HAM PBB ke-34, bersama Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein, bahwa “Dewan HAM PBB mesti menjadi bagian yang menyembuhkan.”

“Kita semakin melihat fenomena snagat buruk meningkatnya populisme dan ekstrimisme yang saling menyokong tumbuhnya rasisme, kebencian terhadap orang asing, anti-Yahudi, anti-Muslim dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya,” ujar Guterres.

Diantara banyaknya isu yang diangkat, Sekjend PBB ini juga menyerukan perlindungan para pejuang HAM dan jurnalis sebagai pihak-pihak yang “penting” bagi checks and balances semua masyarakat di dunia.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com