Suara Perlawanan

Polisi Perpanjankan masa penahanan Ketua KNPB Satu Timika, Tanpa Barang bukti yang kuat

Posted on

dd.png

SURAT PERPANJANGAN YANTO AWERKION !

Walaupun tidak ada Barang Bukti yang menjerat ketua KNPB Satu Yanto Awerkion tetapi Polres Mimika berusaha keras untuk menjerat Yanto dengan Pasal MAKAR 106 KUHP Dengan alasan yang tidak masuk akal.

Polisi meminta dan menekan kejaksaan Negeri Timika lagi untuk meminta Perpanjangan masa penahanan Yanto Awerkion 40 hari lagi terhitung sejak tanggal 19 Juni-28 Juli 2017 maka kejaksaan juga ikut Polisi punya mau sampai akhirnya surat perpanjangan tersebut di terbitkan oleh Kejaksaan Negeri Timika.

Awalnya Aparat gabungan personil Kepolisian Resor Mimika bersama TNI melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Yanto Awerkion selaku ketua 1 KNPB Timika pada hari Selasa pagi (30/5/2017). . Penangkapan dilakukan ketika KNPB sedang melakukan doa bersama di kantor mereka. Acara tersebut juga kemudian dibubarkan paksa. Yanto Awerkion dikenakan pasal 106 KUHP tentang tindak pidana makar. Selain penangkapan terhadap Yanto, enam orang lainnya juga diinterogasi selama kurang lebih dua jam yang kami anggap merupakan bentuk intimidasi.

Angoggota KNPB Timika Sangat Menayangkan Polisi Perpanjankan masa penahanan Ketua KNPB Satu Timika, Tanpa Barang bukti yang kuat

 Hari ini Polisi kembali Memasukan Ketua KNPB Satu Timika Yanto Awerkion  di Karang tinakan maka keluarga mau pergi jengukpun dilarang oleh aparat kolonial NKRI,

Keluarga korban dan anggota knpb timika mengatakan bahwa alasannya apa sampai polisi kasih masuk Yanto Awerkion kembali ke penjara ini kami tidak tahu.

sedangkan Kondisi Yanto Awerkion sedang mengalami sakit dalam PENJARA untuk itu kami minta tolong kepada semua rakyat Papua agar Mohon Dukungan DOA !

 

Sumber : KNPB TIMIKA

 

Iklan

Victor Yeimo: Setengah abad lebih orang Papua mengalami lompatan peradaban yang amat “Brutal”akibat kolonialisme dan kapitalisme

Posted on

13627053_1051917001551991_5846325866712242832_n.jpg

KUTIPAN KETUA UMUM KNPB PUSAT TN.FIKTOR YEIMO

Setengah abad lebih orang Papua mengalami lompatan peradaban yang amat “brutal” akibat kolonialisme dan kapitalisme. Membuat bangsa ini menjadi minder, inlander, tidak mau bersaing, mengalah, pasrah pada keadaan, hingga takut mengambil resiko revolusi. Bahkan lebih buruk lagi, menerima kolonialisme-kapitalisme sebagai hal yang wajar dan benar. Itu artinya teori-teori kolonial dan kapitalis telah tumbuh subur dalam otak dan sikap orang Papua. Teori apa? teori yang dipelajari dari SD sampai kuliah selesai, juga dari media hegemoni yang lain. Teori, sekali lagi, telah bertugas mengubah dan membuat rakyat Papua memiliki kesadaran palsu.

Pada posisi ini kita butuh teori yang mampu menjadi alat hegemoni untuk melawan hegemoni kolonial dan kapitalisme. Dalam konteks ini (konteks kesadaran), kita butuh kesadaran revolusioner berdasarkan teori revolusi, yakni Marxisme. Teori Marx digunakan untuk menyusun kembali struktur berpikir rakyat tertindas yang mengalami situasi yang persis dialami oleh rakyat West Papua saat ini. Sebab, Marxisme mengandung unsur teori sebagai pemikiran kritis dan praxis sebagai tindakan perubahan. Artinya, rakyat West Papua yang dalam kondisi diatas bisa menjadi kekuatan pendorong revolusi jika memiliki teori kritis. Mengapa? karena revolusi selalu terjadi karena kehendak politik rakyat tertindas bertemu dengan refleksi teori kritis yang ada dalam filsafat.

Proses ini yang terjadi dalam masa perjuangan Indonesia melawan kolonialisme Belanda dengan kemunculan tokoh-tokoh nasionalis yang melek teori-teori Marxis (Soekarno, Tan Malaka, dll). Begitu juga Timor Leste. Begitu pula Vanuatu, Kanaki, Begitu juga kebanyakan negara-negara kecil di Afrika dan Amerika Latin. Mereka memerlukan teori Marx sebagai pembentuk karakter perlawanan revolusi yang dilakukan dengan cara dan metode yang objektif sesuai situasi penindasan. Mereka tidak melihat Marxisisme sebagai produk barat; atau melihat Marx sebagai orang Yahudi; dan segala latar belakang penggagas teori sosialisme ini. Mereka mengambil teori sebagai pengetahuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penindasan dan bagaimana rakyat terintas melawannnya.

Karena itu, saat ini memang para penyebar ide-ide utopis dalam kolonialisme dan agen-agen imperialisme paling tidak suka orang Papua mengambil senjata Marxsisme untuk melawan kolonial. Karena menurut mereka melawan kolonialisme yang bertujuan membangun masyarakat sosialis Papua adalah ancaman bagi kepentingan imperialisme di West Papua. Sebab revolusi West Papua bertujuan membangun kembali tata kelola politik dan ekonomi yang bebas dari kolonialisme dan kapitalisme.

 

Penulis : KETUA UMUM KNPB PUSAT TN.FIKTOR YEIMO

Korban Sawit Arso Tolak Dana satu Milyar

Posted on Updated on

Masyarakat Arso tolak Sawit yang suadh beroperasi 35 tahun. (Ardi Bayage – SP)

KEEROM — Terkait Tuntuntan Masyarakat dari tiga sub suku di Arso, Kab. Keerom, Papua pada tanggal 8 Juni lalu, masyarakat menolak cara bupati Keerom menyelesaikan masalah dengan Menawarkan dana Satu Milyar kepada para Korban sawit.

Berbagai aksi sudah dilakukan dan kini masyarakat adat berhadapan dengan satu tawaran baru dari pemerintah kabupaten Keerom yang menawarkan dana senilai satu milyar kepada para korban sawit di Arso.

“Dana ini merupakan dana pemberian gubernur untuk membuka palang palang perkebunan sawit di lokasi inti I- IV,” kata bupati Watae dalam tatap muka dengan masyarakat pada Senin (12/6/2017) lalu di Keerom.

Namun upaya pemberian dana tersebut ditolak masyarakat adat dari tiga suku di Arso dengan alasan masyarakat tidak meminta uang. Menurut masyarakat, uang tersebut hanya untuk alihkan tuntutan masyarakat tanpa melihat pokok persoalan.

Ferdinan Tuamis, sekertaris Tim kerja dari Tiga Sub suku seperti Marab, Abrab dan Manem di Arso mengatakan, masyarakat bukan datang meminta uang kepada pemerintah. Melainkan meminta kepastian penyelesaian sengketa tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah dan pihak perusahan selama kurang lebih 35 tahun sejak tahun 19 oktober 1982.

“Hal yang paling mendasar itu adalah kami minta kembalikan tanah adat kami. Bukan ganti rugi tanah,” tegas Ferdianan.

Soal ganti rugi tanah, kata dia, sebenarnya nilainya lain lagi, masyarakat hanya meminta bagian masyarakat adat pemilik hak ulayat yang  selama 35 tahun disepakati dalam MoU saat pelepasan tanah yang tidak secara baik.

“Kalau bapak bupati ngotot membayar uang satu milyar dengan alasan uang buka palang perkebunan inti yang sudah dipalang pada tanggal 27 april 2016 lalu, ini tidak benar,” katanya kepada bupati di kantor Bupati Keerom.

Pertemuan penyelesaiaan kasus sawit Arso yang digelar melibatkan semua komponen pemerintah seperti pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten keerom, SKPD terkait, Pihak TNI/Polri, dan dari pihak masyarakat adat sendiri.

Menurut Michael Fatagur Ketua Keret  yang juga hadir dalam pertemuan tersebut masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan  rayuan-rayuan.

“Kami sudah sangat dewasa dengan teknik pemerintah yang sengaja meredam persoalan kami ini. Uang satu milyar itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, sebab kami sudah belajar banyak dari tipu dan tipu selama ini kami rasakan,” katanya.

Ketua Keret marga Fatagur menolak uang buka palang sambil mengangkat segumpal tanah yang diambil secara simbolis dengan upacara adat sewaktu penarika tanah adat di perkebuana inti III, yang mejadai tanah ulayat milik keret marga Fatagur.

“Hari ini saya berdiri di hadapan bapak bupati dengan memegang tanah yang sudah mengering di dalam plastik yang saya sudah simpan selama setahun lebih, dan saya bukan datang mengemis uang, namun jati diri saya sebagai anak yang dilahirkan di tanah saya sendiri itu yang saya ingin minta di kembalikan,” tutur Maichel.

Sebelumnya, bupati keerom sendiri telah membentuk tim pasilitasi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat yang bertujauan untuk menyiapkan data-data terkait sengketa tanah 50 Ha dengan mendata setiap wilayah yang dipakai oleh pihak perusahan dan pihak pemerintah daerah sendri di area yang menjadi sengketa.

Menurut buapti keerom luasan yang dipakai oleh PTPN II itu seluas 12.000,10 Ha dan yang sisahnya ada beberapa perusahaan lain  seperti PT. Tanda Sawit Papua dan lain-lain.

Dalam rapat terbuka dengan masyarakat adat bupati keerom Celsius Watae meminta masyarakat kembali ke para-para adat untuk memikrikan baik-baik dengan dana satu milyar yang ditawarkan pemerintah Provinsi kepada masyarakat adat korban sawit.

 

Sumber: http://suarapapua.com

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

KNPB TUNTUT REFERENDUM TIDAK BENTENTAGAN DENGAN PANCASILA

Posted on

Hasil gambar untuk knpb
Aktifis KNPB

KunumeWone, Jayapura–KNPB berjuang Papua Merdeka tidak bermaksud untuk menghancurkan NKRI dan Ideologi Pancasila bahkan juga merusak semboyan bineka tunggal ika tetapi, Perjuagan knpb jelas menutut hak politiknya.

Tuntutan rakyat Papua yang disuarakan oleh KNPB hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi rakyat papua barat melalui mekanisme Referendum itu tidak merusak nilai-nilai Ideologi Papncasila.

Sesungguhnya tuntutan Referendum yang disuarakan KNPB itu hanya sebuah solusi terbaik untuk mengahiri konfilik politik di Papua, yang mengakibatkan pelanggaran HAM jadi sorotan dunia internasional saat ini.

Pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian tidak perlu alergi degan referendum karena KNPB menawarkan solusi terbaik dan demokratis kepada indonesia.

Pemerintah dan aparat kepolisian harus menerima tuntutan referendum yang ditawarkan knpb secara bijak, karena indonesia negara demokrasi, apabila pemerintah memberikan opsi referendum di papua akan memajukan waja dan meyelamatkan demokrasi indonesia.

Dilihat dari perjuagan Knpb dan Tuntutan Referdum maka bukanlah musuh Negara, Sehingga setiap aktivitasnya harus dibubarkan, harus ditangkap sewenag-wenag, tidak harus dibunuh dan dipenjarakan sebab KNPB tidak bertujuan untuk menghancurakn Ideologi Pancasila.

Contohnya: Timor Leste berjuang sampai dengan referdum dilakukan tidak menghancurkan indonesia dan idologinya, sebaliknya membantu indonesia keluar dari krisis keuagan, meringankan beban APBN dan menyelamatkan waya demokrasi indonesia di mata dunia internasional.

Dengan demikian apabila pihak aparat kepolisian dan orang yang cari makan di Indonesia mengatakan organisasi KNPB radikal, KNPB bertentagan degan pancasila dan menghancurkan negara itu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya tuntutan knpb untuk membantu Indonesia agar tidak hancur ideologinya, karena Referendum terjadi di Papua kemudian hasilnya kita belum tau, apakah rakyat papua ingin merdeka atau tetap dengan indonesia?hasil referendum seperti apa pun tidak akan membuat pancasila hancur.

Tujuan dari tuntutan referendum oleh knpb itu sebanarnya untuk menciptakan kedamaian, keadilan, kebenaran dan kemakmuran rakyat yang merupakan nilai-nailai ideologi pamcasila itu sendiri. Karena akar konfilik politik atau satatus politik papua itu belum disentu dan diselesaikan secara damai dan bermartabat melalui referendum maka Indonesia tidak akan pernah mewujudkan ideologi pancasila itu yang merupakan tujuan kemetdekan indonesia.

Pemabagunan inperastruktur yang dicanangkan resim jokowi di papua bukanlah persoalan supsantif yang harus diprioritaskan dan bukan pemintaan rakyat papua. Pembagunan itu hanya untuk kepetigan insfestor dan migran dan tidak menguntungkan rakyat papua.

Dengan demikian pemerintah harus menerima solusi yang ditawarkan KNPB, yaitu selenggarakan referendum yang diawasi oleh dunia internasional atau UN. Oleh karena kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian di papua agar hentikan penagkapan, intimidasi, teror dan penyiksaan terhadap aktivis KNPB.

Kami juga menyampaikan kepada publik Indonesia dan rakyat papua bahwa, jangan samakan knpb degan organisasi radikal lain di indonesia seperti HTI dan FPI karena perjuagan mereka dan perjuagan knpb serta aksi di lapagan pun sagat berbeda.

Berhenti krikinalisasi KNPB dengan propagada dan skenario yang diciptakan oleh pihak tertentu yang ingin menghancurkan papua.

Kepolisian hentikan penagkapan aktivis knpb yang berjuang secara damai dan bermartabat dengan mengedepankan nilai nilai kebenaran dan hak asasi manusia HAM. Segera bebaskan Ketua I KNPB Wwilayah Mimika Yanto Arwekion karena pasal makar yang ditudukan itu sagat pormatur karena tidak ada uncur makarnya sebab mereka lakukan ibadah dirumah mereka yang dijamin oleh undang-undang.

Kami juga sesalkan penagkapan 77 aktivis KNPB di merauke yang melakukan aktivitas oerjuagan secara damai. Seharusnya polisi sebagai penaggung jawab keamanan di papua menyamin keamanan rakyat papua degan menakap para pembunuh manusia dengan aksi kiriminal di papua kuhusus kota jayapura sebagai salah satu bentuk rasa aman bagi masyarakat bukan menangkap aktivis knpb eewnag-wenag. Penagkapan aktivis knpb bukan solusi menyelesaikan persoalan di papua dan , tidak akan menghapus ideologi papua merdeka yang sudah ada sebelum indonesia ada di west Papua,

Solusi demokratis dan final hanya referendum, karena selama hak penentuan nasib sendiri belum dilaksanakan bagi rakyat papua maka tuntutan papua merdeka akan selalu hidup dan tidak pernah indonesia kubur dari bumi cendrawasih.

Penulis: ONES SUHUNIAP Sekjend KNPB Pusat.

Pasca kunjungan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Ke Watu Pinawetengan Sulawesi Utara

Posted on Updated on

Foto Samkakay Yanolek Patul.
Tuan. Hiskia Meage, bersama dengan kawan-kawan Minahasaland Merdeka

KunueWone, Manado-2 Juli 2017. Tuan. Hiskia Meage, bersama dengan kawan-kawan Minahasaland Merdeka pergi mengunjungi orang Tua pertahanan Minahasaland Merdeka di Pinawetengan. Sekitar pukul 09. Pagi waktu setempat star dari pusat kota Manado ke Pinawetengan dan tiba disana sekitar pukul 15.30. Wit.

 “Karena duduk bersama, bercerita bersama, makan/minum bersama, jalan bersama, berfikir bersama tentang kebangsaan sesuai Allah diwariskan dimuka bumi ini wajib diangkat bersama”, demikian menurut Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia melalui akun facebook pribadinya pada hari Kamis, (1/06/17).

Hiskia saat di hubungi melalui sambungan telepon mengatakan untuk sementara saya ada keluar kota bersama kawan-kawan dari Minahasaland pergi jenguk orang Tua-Tua dari Minahasaland diluar kota. Dalam keterangannya pasca kunjungan ke Pinawetengan kepada Admin.

“Kami saat ini bersama orang tua lagi duduk cerita-cerita sambil tukar pikiran dan berbagi pengalaman. Saya sampaikan kepada mereka bahwa patut Generasi muda menjadi tolak ukur dan wajib mempertahankan yang diwariskan sesuai zhang khalik”. Lanjutnya, seperti Pesan DR. Sam Ratulangi bawah: “Setiap bangsa yang ingin mempertahankan jati dirinya, harus menghargai warisan suci, tradisi dan budaya dari para leluhurnya;, kata Hiskia kepada Admin melalui sambungan telepon.

Kawan-kawan Minahasaland Merdeka

Berikut Foto – fotonya:

Foto Samkakay Yanolek Patul.

Foto Samkakay Yanolek Patul.

Foto Samkakay Yanolek Patul.

Foto Samkakay Yanolek Patul.

Foto Samkakay Yanolek Patul.

Foto Samkakay Yanolek Patul.

Sumber: Aktivis KNPB Konsulad Dewa Zeus Youmbewa Chambu