Free West Papua

Victor Yeimo: Setengah abad lebih orang Papua mengalami lompatan peradaban yang amat “Brutal”akibat kolonialisme dan kapitalisme

Posted on

13627053_1051917001551991_5846325866712242832_n.jpg

KUTIPAN KETUA UMUM KNPB PUSAT TN.FIKTOR YEIMO

Setengah abad lebih orang Papua mengalami lompatan peradaban yang amat “brutal” akibat kolonialisme dan kapitalisme. Membuat bangsa ini menjadi minder, inlander, tidak mau bersaing, mengalah, pasrah pada keadaan, hingga takut mengambil resiko revolusi. Bahkan lebih buruk lagi, menerima kolonialisme-kapitalisme sebagai hal yang wajar dan benar. Itu artinya teori-teori kolonial dan kapitalis telah tumbuh subur dalam otak dan sikap orang Papua. Teori apa? teori yang dipelajari dari SD sampai kuliah selesai, juga dari media hegemoni yang lain. Teori, sekali lagi, telah bertugas mengubah dan membuat rakyat Papua memiliki kesadaran palsu.

Pada posisi ini kita butuh teori yang mampu menjadi alat hegemoni untuk melawan hegemoni kolonial dan kapitalisme. Dalam konteks ini (konteks kesadaran), kita butuh kesadaran revolusioner berdasarkan teori revolusi, yakni Marxisme. Teori Marx digunakan untuk menyusun kembali struktur berpikir rakyat tertindas yang mengalami situasi yang persis dialami oleh rakyat West Papua saat ini. Sebab, Marxisme mengandung unsur teori sebagai pemikiran kritis dan praxis sebagai tindakan perubahan. Artinya, rakyat West Papua yang dalam kondisi diatas bisa menjadi kekuatan pendorong revolusi jika memiliki teori kritis. Mengapa? karena revolusi selalu terjadi karena kehendak politik rakyat tertindas bertemu dengan refleksi teori kritis yang ada dalam filsafat.

Proses ini yang terjadi dalam masa perjuangan Indonesia melawan kolonialisme Belanda dengan kemunculan tokoh-tokoh nasionalis yang melek teori-teori Marxis (Soekarno, Tan Malaka, dll). Begitu juga Timor Leste. Begitu pula Vanuatu, Kanaki, Begitu juga kebanyakan negara-negara kecil di Afrika dan Amerika Latin. Mereka memerlukan teori Marx sebagai pembentuk karakter perlawanan revolusi yang dilakukan dengan cara dan metode yang objektif sesuai situasi penindasan. Mereka tidak melihat Marxisisme sebagai produk barat; atau melihat Marx sebagai orang Yahudi; dan segala latar belakang penggagas teori sosialisme ini. Mereka mengambil teori sebagai pengetahuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penindasan dan bagaimana rakyat terintas melawannnya.

Karena itu, saat ini memang para penyebar ide-ide utopis dalam kolonialisme dan agen-agen imperialisme paling tidak suka orang Papua mengambil senjata Marxsisme untuk melawan kolonial. Karena menurut mereka melawan kolonialisme yang bertujuan membangun masyarakat sosialis Papua adalah ancaman bagi kepentingan imperialisme di West Papua. Sebab revolusi West Papua bertujuan membangun kembali tata kelola politik dan ekonomi yang bebas dari kolonialisme dan kapitalisme.

 

Penulis : KETUA UMUM KNPB PUSAT TN.FIKTOR YEIMO

Iklan

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Jejak Mako Tabuni: Lahir Besar Bersama Rakyat di Jalanan, Matipun Bersama Rakyat di Jalanan

Posted on

Foto Payokwa Payokwacihld Dendy.
Musa Mako Tabuni, ketua I KNPB Pusat yang ditembak mati oleh militer Indonesia di perumnas III Jayapura, empat tahun lalu. (Oktovianus Pogau – SP)

Oleh: Benny Mawel

“Hanya satu kataaaa…. Lawan, Lawan dan Lawan.” Teriak Mako Tabuni sambil mengacungkan tangan kiri, tangan kanannya genggam erat mic di atas  mobil komando (Pick Up hitam) itu.

“Kita tidak boleh kalah, menyerah dan percaya terhadap tipu daya penjajah. Berhenti, berhenti dan berhenti percaya terhadap Jakarta,” tegasnya disambut aplaus.

Begitulah Mako Tabuni, ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berorasi di hadapan ribuan demonstran damai di lingkaran Abepura, kota Jayapura, pada 2 April 2011 silam.

Selang waktu pasca orasi itu hanya setahun. Pada 2012, Polda Papua memasukan Mako Tabuni  ke dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) gelap. Atas tuduhan yang tidak pernah dibuktikan hingga hari, tepatnya pada 14 Juni 2012, pasukan khusus Polda Papua menembak mati Mako Tabuni. Penembakan saat kunyah pinang terakhirnya di pinggiran jalan, putaran taxi Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua, pada pukul 9 pagi.

Pasca penembakan, sejumlah media menulis Polisi mencurigai Tabuni terlibat dalam penembakan terhadap Dietmar Pieper (55), peneliti Jerman pada 29 Mei 2012 di pantai Base G Dok 9, terlibat dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan penembakan terhadap warga sipil di Kota Jayapura dalam bulan itu.

http:liputan6.com menulis, kecurigaan itu yang diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Polisi Mohammad Taufik. Ia mengatakan, pihaknya menembak Ketua I KNPB karena yang bersangkutan pelaku kerusuhan di Wamena, Jayapura, Provinsi Papua.

“Tentunya pelaku beberapa peristiwa yang terjadi di Papua yang identitasnya atas nama MT. Dia merupakan bagian dari pengurus KNPB, jabatannya ketua 1,” kata Taufik usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, pada 14 Juni beberapa jam setelah pembunuhan Mako Tabuni.

Kata polisi, penembakan itu pun terpaksa dilakukan karena Mako berusaha merebut senjata dari para eksekutornya. Polisi juga menyebutkan, aparat menemukan satu jenis senjata revolver dan 18 peluru dari saku jaketnya. Senjata itu dikatakan hasil curian.

Anehnya, mengapa Mako yang membawa senjata dengan peluru itu hendak merebut senjata pembunuhannya? Mengapa Mako tidak menembak kalau ada bawa senjata? Aneh juga, aparat Negara Hukum menembak mati orang yang tak bersalah tanpa proses pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan.

Soal-soal itu tidak penting. Masalah-masalah itu sudah menjadi tren di Papua, juga di Indonesia. Tembak dulu, kemudian mencari alasan anggota teroris ataupun organisasi Papua Merdeka. Soal penting dalam diskusi kasus Tabuni adalah, apakah benar Mako Tabuni sejahat yang dituduhkan? Siapa itu Tabuni yang sebenarnya?

Kita butuh orang dekat untuk menjawabnya. Saya bukan orang dekat, namun saya punya catatan menyaksikan dan menulis berita soal Tabuni memimpin demonstrasi selama dua tahun (2011-2012). Saya hanya ingin memperlihatkan sisi lain dari Mako Tabuni yang “Jahat” itu?.

Siapa itu Mako Tabuni?

Mako Tabuni bernama asli Musa Tabuni. Ia Lahir di Pyramid, Lembah Baliem (Kini bagian barat Kabupaten Jayawijaya) pada 1977 (menurut catatan di pusara 1979). Ia lahir dari orang tua bermata pencaharian petani, seperti kebanyakan orang di wilayah gunung waktu itu.

Kakak sulungnya, Jordan Tabuni mengatakan, waktu Musa lahir, wilayah ini dilanda operasi Militer yang disebut Operasi Kikis. Masyarakat menyebutnya gejolak 1977. Masyarakat menghadapi tuduhan, penangkapan, penahanan, pegejaran dan pengusian ke hutan hingga tahun 1980. Mako kecil merasakan dan mengalami langsung gejolak politik itu.

“Mako ikut mengungsi ke hutan. Ia sudah terlibat dalam perjuangan ini sejak kecil,” ungkap kaka kandungnya dalam sambutan pemakaman sang pejuang di Post 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 15 Juni 2012.

Asia Human Rights Commission Human Rights and Peace for Papua (ICP) dalam tahun 2013 merilis laporan tentang peristiwa itu dengan judul “Genosida yang Diabaikan: Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua 1977-1978”. AHRC menyebutkan 4.146 orang tewas dalam operasi itu.

AHRC menyebutkan, ribuan orang itu tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan, penembakan dan penyiksaan yang dihadapi. Bom jenis Napalm militer Indonesia jatuhkan menggunakan pesawat tempur jenis OV-10 Bronco yang dibeli dari Amerika Serikat, dua helikopter Bell dan dua helicopter Iroquis bantuan pemerintah Australia dan Amerika. Helikoper Iroquis dari pemerintah Australia dan helikopter Bell UH-1H Huey dari Amerika Serikat

Peristiwa itu berlalu. Kata kakak saulungnya, ketika situasi agak aman, Mako Tabuni kembali ke kampung Pyramid. Mako tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak lain. Ia menempuh pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas di SMA Negeri I Kimbim, ibukota distrik kampung kelahirannya. Waktu SMA inilah berteman dengan Bucthar Tabuni, mantan ketua Umum KNPB dan kini menjadi deklator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Usai menyelesaikan pendidikan, Mako Tabuni meneruskan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Manado, Sulawesi Utara. Di bangku kuliah itulah Mako Tabuni bergumul, membaca buku sejarah, bercerita tentang sejarah Papua bersama rekan-rekannya. Pemberontakannya pun tumbuh subur bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) yang dipimpin Markus Haluk (sekretaris jendral) dan Buchtar Tabuni (wakil sekjen).

Ada dugaan, puncak dari pergumulan itu lahirlah resolusi konggres II AMPTPI di Manado pada 2007. Salah satu resolusinya melakukan mogok nasional dengan agenda tutup PT Freeport. Ketika agenda hendak dieksekusi, pentolan AMPTPI berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, mahasiswa Papua menggelar aksi di wilayah masing-masing. Tetapi ada juga yang mengatakan, mahasiswa Papua harus terlibat aktif bersama rakyat Papua. Kelompok yang mengatakan mahasiswa harus terlibat, termasuk Mako Tabuni menyatakan eksodus mahasiswa Papua menjelang akhir 2008.

Mako Tabuni dengan rekan-rekannya yang eksodus mendirikan tenda darurat di lapangan makam Theys Eluay di Sentani. Satu bulan lebih mahasiswa melakukan aktivitas politik di lapangan terbuka itu. Mahasiswa melakukan demonstrasi dan orasi-orasi politik dengan isu utama referendum dan boikot Pilpres 2009.

Situs papuansbehindbars.org menulis, Mako Tabuni memimpin demo damai pada 10 Maret 2008, menyerukan perlunya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat daripada ikut berpartisipasi dalam pemilu Indonesia. Walaupun tidak ada penangkapan pada saat demonstrasi berlangsung, beberapa minggu setelahnya, pada 3 April, Mako Tabuni dan Serafin Diaz, mahasiswa asal Timor Leste, ditangkap saat mereka turun dari kapal penumpang KM Labobar di Jayapura.

Menurut papuansbehindbars.org, satu jam setelah itu, laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menyebutkan, pihak kepolisian melakukan penyergapan di areal Dewan Adat Papua, DAP. 15 orang ditangkap. Laporan ALDP menjelaskan bahwa sejak mereka diusir dari areal makam Theys Eluay, para muda-mudi aktivis KNPB kerap berkumpul di halaman DAP. 14 pria dan satu wanita ditangkap dan dilepaskan pada hari berikutnya. Tetapi Yance Mote ditahan di penjara dan diadili bersamaan dengan Mako Tabuni dan Serafin Diaz. Ketiganya dikenakan pasal 106 dan 160 KUHP, yang mengacu pada kegiatan makar dan penghasutan.

Dokumen-dokumen persidangan yang disediakan oleh Mahkamah Agung memberikan secara garis besar kasus ketiga pria sewaktu melewati berbagai tingkat pengadilan. Serafin Diaz dan Yance Mote dituduh memberikan pidato-pidato pada saat demonstrasi berlangsung. Tuduhan utama terhadap Mako Tabuni adalah bahwa dia menyewa sebuah taksi dan memasang pengeras suara di atap taksi tersebut untuk menyampaikan pesan kepada para demonstran. Ketiganya akhirnya dibebaskan dari dakwaan makar, tetapi dihukum 18 bulan penjara karena penghasutan.

Perjuangan Mako Tabuni

Perjuangan Mako Tabuni tidak dimulai ketika bergabung dengan KNPB. Mako memulai perjuangan sudah dikatakan awal bahwa, ia mulai berjuang sejak kecil, jauh sebelum dia mengerti baik. Ia harus ikut mengungsi bersama orang tua ke hutan.

Situs papuansbehindbars.org, menyebutkan berbagai insiden dalam hidup dia. Dia mengingat bagaimana ayahnya selalu diselimuti dengan stigma pengacau, dan selalu ditangkap setiap tanggal 17 Agustus dalam upaya menjaga keamanan seputar hari kemerdekaan oleh pihak Indonesia. Anaknya sendiri akhirnya selalu harus mengunjungi barak militer Indonesia, dimana ayahnya ditahan untuk membawa makanan.

Mako Tabuni akhirnya mendapat kurungan penjara pertama bagi dirinya sendiri saat pindah ke Jayapura pada tahun 1999. Dimana dia ditahan oleh Kopassus dan dituduh memberikan bantuan kepada ketua TPN-OPM, Matias Wenda. Pada waktu itu, dia tidak ditahan untuk waktu yang lama, tetapi kemudian ditahan lagi di Timika pada tahun 2007, lagi-lagi dengan tuduhan menjadi anggota TPN. Dia didakwa dengan tuduhan makar dan ditahan selama 7 bulan, namun kemudian dilepas tanpa kasusnya diadili di pengadilan.

Pemenjarahan itu tidak membatasi ideologi Mako Tabuni. Ia memimpin satu demo besar pada 2 Mei 2012. Agendanya menolak aneksasi West Papua pada 1 Mei 1963. Penolakan dihadiri ribuan massa aksi dari sejumlah sudut kota. Massa berkumpul dan berorasi di Taman Imbi Jayapura, tepatnya di depan bekas gedung New Guinea Raad  (kini gedung Dewan Kesenian Tanah Papua, yang tidak pernah ada gerakan apapun itu).

Orasi-orasi politik secara bergantian, kadang emosional dan kadang diplomatis itu Tabuni tuntun. Saking tidak setujunya dengan aneksasi, Tabuni mengakhiri orasi-orasi politik sejenak sekitar 5 menit. Ia memanjat gedung bekas New Guinea Raad itu dan menulis di tembak depan gedung itu “Milik New Guinea Raad” dengan pilox hitam.

Sekalipun begitu, demo ini berakhir dengan damai.  Demo yang berlangsung dengan damai itu dinodai dengan penembakan terhadap Terjoli Weya, seorang mahasiswa asal Kabupaten Tolikara. Weya ditembak di depan Koramil Abepura saat pulang aksi. Ia ditembak sang sniper, ketika itu Weya duduk di cap truk yang demonstran tumpangi.

Penembakan Weya ini mengawali penembakan-penembakan terhadap aktivis KNPB nanti, termasuk penembakan terhadap Mako Tabuni. Penembakan itu macam teror terhadap aktivis Papua, tetapi tidak berhasil membatasi langkah Mako Tabuni bersama KNPB. Ia kembali memimpin satu demo akbar lagi, menghadirkan 5 ribu rakyat Papua turun jalan pada 2 Agustus 2011. Abepura menjadi lautan manusia yang ingin menentukan nasib sendiri. Kepada ribuan massa itu, Mako memperlihatkan ideologi perlawananya bukan teror, intimidasi dan pembunuhan. Ia mengajak ribuan massa itu mengikrarkan janji perlawanan damai.

“Angkat tangan kirimu sebagai simbol perlawanan damai. Kita mempertahankan simbol ini selama 30 menit. Kita mau membuktikan, kita mampu berjuang dengan damai atau tidak. Siapa yang tidak bertahan, ia tidak akan pernah bertahan dalam perjuangan damai ini,” ajak Mako.

Ajakan itu pun dapat diikuti ribuan massa itu dengan tertib. Mako Tabuni pun menghitung waktu di HP Nokia Hitam itu sambil mengacungkan tangan kirinya. Hingga 30 menit berlalu, sebagian besar dari massa aksi mampu bertahan mengangkat tangannya. Massa aksi tidak peduli dengan terik matahari dan keringat yang mengalir deras di badan jalan, lingkaran Abepura itu. Polisi dan para intel dan jurnalis yang kawal demo menyaksikan drama itu.

“Rakyat Papua sudah membuktikan bahwa kita mampu melakukannya. Kita tidak perlu mengharapkan orang lain datang menolong kita. Rakyat Papua harus bangkit mencatat sejarahnya sendiri,” tegasnya.

Tabuni menyadari betul, mencatat sejarah, memperjuangkan kemerdekaan itu bukanlah retorika belaka, melainkan perlawanan nyata. Rakyat Papua harus terlibat aktif, meninggalkan budaya bicara-bicara, membedakan dari kelompok ini dan itu, tetapi bersatu dalam gerakan rakyat dengan satu budaya kerja nyata. Kerja-kerja nyata itulah yang dapat mewujudkan cita-cita keluar dari genggaman pendudukan bangsa kapitalis dan barbar.

“Kita harus lawan, tanpa perlawanan kemerdekaan itu mimpi siang bolong. Kata-kata tidak akan menjawab kemerdekaan. Kerja nyata menjawab kemerdekaan itu,” tegas Mako.

Kata dia, perlawanan menentukan nasib sendiri itu bukan hal yang terpisah, melainkan hak mendasar  yang melekat; hak politik yang tidak bisa digangu gugat oleh siapapun. Namun, hak itu, Indonesia, Amerika dan Belanda batasi dengan mengobjekkan orang Papua dalam membicarakan status politik Papua. Orang Papua tidak dilibatkan dalam peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke pemerintahan sementara atau United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), UNTEA ke Indonesia.

“Puncak permainan itu rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Indonesia tidak memberikan kebebasan orang Papua menentukan nasib sendiri. Indonesia memaksakan Papua menjadi Indonesia dengan dukungan kapitalis Amerika,” ujarnya dengan tegas.

Kata Mako, pemaksaan itu terjadi secara tidak adil, sistematik dan militeristik. Indonesia membawa sistem demokrasi Jawa, musyawarah-mufakat, mengabaikan hak memilih 700.000 orang Papua. 1.025 orang yang mewakili orang Papua.

“Jumlah itu pun yang betul-betul memilih 75 orang saja. Lebihnya tidak jelas,” tegasnya.

Kata dia, ketidakjelasan, permainan dan pelanggaran HAM itu mengawali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dalam pendudukan Indonesia. Pembunuhan terus berjalan dengan alasan kriminal dan separatis demi menguasai kekayaan alamnya. Isu separatis dan kriminal menjadi kata ampuh bagi penjajah mendiamkan orang Papua yang dianggap mengganggu atau menghalangi kepentingan ekonomi.

“Kolonial melakukan semua demi kepentingan mengamankan kekayaan alam Papua. Orang Papua hanya menjadi budak dan kambing hitam,” tegasnya.

Kata Mako, rakyat Papua tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Rakyat Papua harus bangkit menuntut hak politiknya. Hak politik itu akan menjadi nyata hanya dengan komitmen perjuangan yang berani, serius, terus menerus, berwibawa dan taruhan nyawa.

“Lebih bagus kita hancur, musnah dalam melakukan perlawanan mempertahankan harga diri, daripada ditindas dan diperbudak sampai habis,” tegasnya pada 2 April 2012.

Mako Tabuni betul-betul wujudkan kata-katanya dengan perlawanan damai. Perlawanan hanya dengan kekuatan massa rakyat, argumen-argumen sejarah yang benar, cerdas dan penyerahan diri yang total kepada perjuangan pembebasan bangsa.

“Penjajah tidak boleh tangkap saya hidup. Mako lahir dan besar di jalanan. Matipun bersama rakyat di jalanan,” ungkap rekannya kepada penulis mengingat ungkapan Tabuni seminggu sebelum penembakan.

Tabuni Dikenang: “Mako itu Bapa, Bukan Pemimpin”

Figur sosok Mako Tabuni sulit dilupakan. Setiap tahun, KNPB selalu gelar ziarah ke makam Mako Tabuni di kampung Sere. Tahun 2016,  KNPB gelar renungan sekaligus makan pinang bersama di tempat Tabuni ditembak mati tim khusus Polda Papua. Makan pinang bersama ini untuk mengenang mendiang Mako Tabuni.

“Kita berdoa di sini saja, kita tidak pergi ke kuburan. Kita harus menghormati dia. Dia adalah guru dalam perlawanan,” kata Agust Kossay, ketua I KNPB Pusat kepada jurnalis di putaran taksi Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/6/2016).

Kata dia, Mako Tabuni memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam perlawanan. Terutama, keberaniannya menyerahkan seluruh hidupnya demi pembebasan bangsa dan demo mendirikan sebuah bangsa yang merdeka.

“Dia mempertaruhkan segalanya. Kami tidak bisa balas kami hanya bisa memberi penghormatan. Semua orang bisa dalam situasi aman itu biasa, tetapi dalam situasi darurat itu luar biasa. Mako yang melakukan itu,” tegas Kossay.

Juru Bicara KNPB pusat, Bazoka Logo mengatakan, Mako Tabuni sama dengan aktivis lain yang sudah tewas di medan perjuangan, namun ada hal-hal unik, yang terpancar dari figur Mako Tabuni.

Pertama, Mako Tabuni tidak pernah menunjukkan diri pemimpin. Ia menunjukkan sikap kebapaan. “Dia itu seorang bapa, bukan pemimpin” kata Logo.

Kata dia, sikap kebapaan itu muncul dalam setiap kehadirannya bersama aktivis KNPB. Dia tidak pernah memerintah layaknya seorang pemimpin. Dia malah bertindak seorang bapa yang sedang mendidik anak.

“Kalau dia bilang melakukan ini, dia selalu mengajak bersama-sama melakukan itu. Bagi selebaran. Dia ikut membagikannya,” ujar Logo sambil mengenang sang bapa.

Kedua, Mako Tabuni tidak pernah mengeluh. Mako Tabuni selalu mengajak melakukan perjuangan dengan sumber daya yang ada pada KNPB.

Ketiga, Mako Tabuni seorang pendengar yang baik dan rendah hati. Dia tidak pernah membantah, membela diri dan klarifikasi ketika anggota menuduh atau marah atas sejumlah masalah organisasi.

“Dia hanya mengatakan minta maaf dan senyum saja,” katanya.

Keempat, Mako Tabuni seorang revolusioner yang tidak pernah menyerah. Dia mempunyai komitmen dengan keberanian mental yang sangat luar biasa.

“Keberanian mental itu milik Mako. Tidak ada yang bisa sama dengan dia,” ujarnya.

Kelima, seorang Mako Tabuni tidak pernah bicara dua kali. Dia seorang bapa yang bicara sedikit, kemudian melaksanakan yang dia katakan.

“Kalau dia bilang satu kali, kita tidak laksanakan. Dia yang melakukannya,” kata Logo.

Begitulah Mako Tabuni ada di benak aktivis KNPB pasca pembunuhannya. Singkat kata, Tabuni telah tiada, sudah 4 tahun. Namun ideologinya, teladan dan pesannya mengedepankan perlawanan damai masih hidup di mulut-mulut aktivis KNPB. Begitu ka?

Penulis adalah wartawan Koran Jubi dan tabloidjubi.com

 

Sumber : http://suarapapua.com

KNPB TUNTUT REFERENDUM TIDAK BENTENTAGAN DENGAN PANCASILA

Posted on

Hasil gambar untuk knpb
Aktifis KNPB

KunumeWone, Jayapura–KNPB berjuang Papua Merdeka tidak bermaksud untuk menghancurkan NKRI dan Ideologi Pancasila bahkan juga merusak semboyan bineka tunggal ika tetapi, Perjuagan knpb jelas menutut hak politiknya.

Tuntutan rakyat Papua yang disuarakan oleh KNPB hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi rakyat papua barat melalui mekanisme Referendum itu tidak merusak nilai-nilai Ideologi Papncasila.

Sesungguhnya tuntutan Referendum yang disuarakan KNPB itu hanya sebuah solusi terbaik untuk mengahiri konfilik politik di Papua, yang mengakibatkan pelanggaran HAM jadi sorotan dunia internasional saat ini.

Pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian tidak perlu alergi degan referendum karena KNPB menawarkan solusi terbaik dan demokratis kepada indonesia.

Pemerintah dan aparat kepolisian harus menerima tuntutan referendum yang ditawarkan knpb secara bijak, karena indonesia negara demokrasi, apabila pemerintah memberikan opsi referendum di papua akan memajukan waja dan meyelamatkan demokrasi indonesia.

Dilihat dari perjuagan Knpb dan Tuntutan Referdum maka bukanlah musuh Negara, Sehingga setiap aktivitasnya harus dibubarkan, harus ditangkap sewenag-wenag, tidak harus dibunuh dan dipenjarakan sebab KNPB tidak bertujuan untuk menghancurakn Ideologi Pancasila.

Contohnya: Timor Leste berjuang sampai dengan referdum dilakukan tidak menghancurkan indonesia dan idologinya, sebaliknya membantu indonesia keluar dari krisis keuagan, meringankan beban APBN dan menyelamatkan waya demokrasi indonesia di mata dunia internasional.

Dengan demikian apabila pihak aparat kepolisian dan orang yang cari makan di Indonesia mengatakan organisasi KNPB radikal, KNPB bertentagan degan pancasila dan menghancurkan negara itu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya tuntutan knpb untuk membantu Indonesia agar tidak hancur ideologinya, karena Referendum terjadi di Papua kemudian hasilnya kita belum tau, apakah rakyat papua ingin merdeka atau tetap dengan indonesia?hasil referendum seperti apa pun tidak akan membuat pancasila hancur.

Tujuan dari tuntutan referendum oleh knpb itu sebanarnya untuk menciptakan kedamaian, keadilan, kebenaran dan kemakmuran rakyat yang merupakan nilai-nailai ideologi pamcasila itu sendiri. Karena akar konfilik politik atau satatus politik papua itu belum disentu dan diselesaikan secara damai dan bermartabat melalui referendum maka Indonesia tidak akan pernah mewujudkan ideologi pancasila itu yang merupakan tujuan kemetdekan indonesia.

Pemabagunan inperastruktur yang dicanangkan resim jokowi di papua bukanlah persoalan supsantif yang harus diprioritaskan dan bukan pemintaan rakyat papua. Pembagunan itu hanya untuk kepetigan insfestor dan migran dan tidak menguntungkan rakyat papua.

Dengan demikian pemerintah harus menerima solusi yang ditawarkan KNPB, yaitu selenggarakan referendum yang diawasi oleh dunia internasional atau UN. Oleh karena kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian di papua agar hentikan penagkapan, intimidasi, teror dan penyiksaan terhadap aktivis KNPB.

Kami juga menyampaikan kepada publik Indonesia dan rakyat papua bahwa, jangan samakan knpb degan organisasi radikal lain di indonesia seperti HTI dan FPI karena perjuagan mereka dan perjuagan knpb serta aksi di lapagan pun sagat berbeda.

Berhenti krikinalisasi KNPB dengan propagada dan skenario yang diciptakan oleh pihak tertentu yang ingin menghancurkan papua.

Kepolisian hentikan penagkapan aktivis knpb yang berjuang secara damai dan bermartabat dengan mengedepankan nilai nilai kebenaran dan hak asasi manusia HAM. Segera bebaskan Ketua I KNPB Wwilayah Mimika Yanto Arwekion karena pasal makar yang ditudukan itu sagat pormatur karena tidak ada uncur makarnya sebab mereka lakukan ibadah dirumah mereka yang dijamin oleh undang-undang.

Kami juga sesalkan penagkapan 77 aktivis KNPB di merauke yang melakukan aktivitas oerjuagan secara damai. Seharusnya polisi sebagai penaggung jawab keamanan di papua menyamin keamanan rakyat papua degan menakap para pembunuh manusia dengan aksi kiriminal di papua kuhusus kota jayapura sebagai salah satu bentuk rasa aman bagi masyarakat bukan menangkap aktivis knpb eewnag-wenag. Penagkapan aktivis knpb bukan solusi menyelesaikan persoalan di papua dan , tidak akan menghapus ideologi papua merdeka yang sudah ada sebelum indonesia ada di west Papua,

Solusi demokratis dan final hanya referendum, karena selama hak penentuan nasib sendiri belum dilaksanakan bagi rakyat papua maka tuntutan papua merdeka akan selalu hidup dan tidak pernah indonesia kubur dari bumi cendrawasih.

Penulis: ONES SUHUNIAP Sekjend KNPB Pusat.

Uskup Agung di Oceania prihatin masalah HAM Papua

Posted on

Para Uskup Agung Anglican di Oceania yang

Kunume Wone, Jayapura – Para Uskup Agung Anglikan se Oceania berkumpul di Australia pékan ini. Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan bersama terkait persoalan di kawasan Pasifik, diantaranya masalah Hak Asasi Manusia di West Papua, perubahan iklim dan kebudayaan.

Dalam pernyatan bersama yang diterima Jubi (Kamis, 9/3/2017), lima Uskup Agung, masing-masing Uskup Agung Philip Freier dari Australia, Uskup Agung Clyde Igara dari Papua New Guinea, Uskup Agung Winston Halapua dan Uskup Agung Philip Richardson dari Aotearoa, Selandia Baru dan Polinesia, dan Uskup Agung George Takeli dari Melanesia menyebutkan telah mendengar cerita pelanggaran HAM ”mengerikan” di West Papua.

“Seperti terjadi kesewenang-wenangan negara dan cejara telah terjadi pada mereka (rakyat West Papua),” kata Uskup Agung Clyde Igara usai bertemu di Tweed Heads, New South Wales.

Lanjutnya, para pemimpin agama suatu saat bisa saja dihakimi atas kelemahan mereka dalam mendukung keadilan di dunia ini.

“Pada kenyataannya, kita membiarkan apa yang dunia lihat sebagai kelemahan dalam kekuatan sebenarnya, yakni kebodohan,” lanjut Uskup Agung Clyde Igara.

Selain masalah di West Papua, pernyataan bersama lima Uskup Agung Oceania ini memperingatkan ancaman terhadap wilayah Oceania dari perubahan iklim. Secara keseluruhan bangsa Oceania akan kehilangan pulau tempt mereka tinggal beberapa tahun ke depan.

“Advokasi keadilan iklim dan tindakan harus menjadi prioritas yang paling mendesak untuk Anglikan Oceanic,” sebut Uskup Agung Philip Richardson.

Mereka mencatat bahwa ada empat wilayah di Oceania yang meliputi beberapa negara, lebih dari 1000 bahasa, dengan budaya yang kaya dan beragam, terancam karena perubahan iklim. Empat wilayah ini telah lama bersatu melalui jalinan sejarah dan persahabatan panjang, tapi saat ini mereka menghadapi masalah dengan latar belakang ketidakharmonisan.

Pernyataan bersama para Uskup Agung ini juga membahas tantangan pekerja musiman dan mobilitas tenaga kerja di Oceania dan bagaimana mereka kita bisa merespon dengan baik aktivitas pastoral dan perkembangan politik.

“Hubungan kami yang berkembang dengan komunitas Anglikan di seluruh Asia bisa diperdalam dan melihat ke depan untuk pertemuan dari Uskup Agung dari Komuni Anglikan di bulan Oktober 2017,“ ujar Uskup Agung Philip Richardson. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Pembela HAM di Papua sambut positif desakan tujuh negara Pasifik

Posted on

Ilustrasi aksi – Jubi/Dok.

Kunume Wone, Jayapura– Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua mengaku menyambut positif adanya desakan resmi dari tujuh negara kawasan Pasifik yang juga adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ketujuh negara ini  dalam sebuah pernyataan bersama untuk mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk mengirim Komisioner Tinggi PBB (United Nations High Commisioner) mengunjungi Tanah Papua dalam waktu dekat ini.

Pengamat Hukum Internasio­nal dari Universitas Cenderwasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung menegaskan, isu Papua merdeka yang dibawah ke Dewan HAM PBB oleh tujuh negara Pasifik merupakan perwakilan dari tiga rumpun besar di kawasan Pasifik, yakni Melanesia, Polinesia dan Mikronesia.

“Isu Papua kali ini yang dibawa ke Dewan HAM PBB, ini sudah mendapat dukungan dari tiga rumpun besar di Pasifik, walaupun tujuh negara tapi ini sudah mewakili tiga rumpun, masing-masing rumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Dekolonisasi tentang isu Papua di Pasifik sudah mendapatkan dukungan yang signifikan,” kata Marinus Yaung saat dihubungi Jubi, Kamis, (2/3/2017).

Menurut akademisi Uncen ini, Pemerintah Indonesia sudah waktunya untuk memperhitungkan apa yang sedang terjadi di Jenewa, Swiss ini dengan baik. “Kalau tidak, maka internasionalisasi isu Papua merdeka tahun 2017 ini akan sampai ke Dewan HAM PBB,” katanya.

“Karena di Dewan HAM ini yang menentukan Papua masuk ke dekolonisasi. Isu Papua ini sudah masuk ke majelis umum PBB, isu Papua pun pernah masuk ke dewan keamanan PBB. Dan targetnya masuk ke sidang dewan keamanan ke dewan keamanan PBB tahun ini. Maka, akan didesak untuk selesaikan dalam dekolonisasi,” ujar dosen Hubungan Internasio­nal Fisip Uncen ini.

Ia menegaskan kepada Peme­rintah Indonesia tidak boleh tinggal diam, dan harus punya solusi yang kongkrit untuk diplomatik guna mencegah petisi Papua merdeka yang  akan dilakukan tahun ini.

“Pemerintah Indonesia harus tuntaskan tiga kasus utama itu. Wasior berdarah, Paniai berdarah dan Wamena berdarah. Kalau sampai belum tuntaskan, saya yakin dukungan Papua merdeka semakin menguat,” tegasnya.

Sementara, Yan Christia Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari me­ngatakan, pihaknya sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Tanah Papua menyebut ketujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Island dan Solomon Island, yang secara-bersama-sama menyampaikan pernyataan. Pernyataan ke tujuh negara Pasifik itu dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K.Warsai di depan forum segmen ke delapan, sesi reguler ke-34 Sidang Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Warinussy mengatakan, ketujuh negara Pasifik itu mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menugaskan Komisioner Tinggi PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Tanah Papua (West Papua).

“Langkah ketujuh negara Pasifik itu kami kira sangat positif dan sejalan dengan tujuan pe­negakan hukum dan perlin­dungan HAM yang berlaku dan diatur di dalam instrumen hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Di mana segenap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini memang sudah saatnya diselidiki oleh Dewan HAM PBB atas dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil maupun para korban,” kata Warinussy.

Sehingga, lanjut dia, cita-cita penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua segera bakal terwujud. Pasalnya kata dia, dapat dijalankan dengan mekanisme dan prosedur hukum yang adil, transparan dan imparsial di bawah pengawasan Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa.

“Hal ini sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang sangat mendukung penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua secara adil dan berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal,” kata advokad HAM ini. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com