Internasional

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Iklan

Dua Wartawan Perancis yang melakukan pembuatan film dokumenter tentang Papua diusir dari bandara Timika

Posted on

Ilistrasi

Kunume Wone, Jayapura – Dua jurnalis warga negara Perancis, Jean Frank Pierre Escudie, 45 tahun dan Basille Marie Longhamp, 42 tahun diusir dengan cara deportasi dari Bandara Moses Kilangin, Timika, karena diduga melanggar pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Kepala Imigrasi Klas II Tembagapura, Samuel Enock menyebutkan keduanya tiba di Timika pada 11 Maret 2017 lalu. Rencananya dalam kunjungannya ke Papua, kedua jurnalis yang tergabung dalam The Explorer Network, akan melakukan perjalanan ke Agats, Sorong, Raja Ampat, Timika dan Wamena.

“Ternyata keduanya melakukan pembuatan film dokumenter tentang Papua,” ujarnya Samuel, Jumat 17 Maret 2017.

Saat diamankan petugas di Bandara Moses Kilangan, keduanya sedang mempersiapkan untuk melakukan peliputan ke wilayah Cartensz dengan helikopter yang disewa dari Happy Live Aviation.

“Keduanya dideportasi siang tadi dengan penerbangan tujuan Timika-Jakarta-Perancis. Kami beralasan, dua jurnalis ini melakukan pembuatan film yang tak memiliki ijin dari dinas terkait,” jelasnya.

Apalagi visa yang digunakan keduanya adalah kunjungan biasa dan melakukan kegiatan peliputan. “Visa rekomendasi untuk melakukan peliputan pembuatan film, belum dikeluarkan dan direkomendasikan dari KBRI di Paris,” ucapnya.

Kegiatan kedua jurnalis ini bahkan telah mendapat restu dari Kementrian Pariwisata dan disponsori oleh salah satu maskapai terkenal di Indonesia.

“Kegiatan jurnalis ini pada dasarnya baik, namun kurang koordinasi dengan dinas terkait. Akibatnya keduanya mendaapatkan pencekalan 6 bulan sementara tak bisa ke Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Fabio Maria Lopes Costa menyebutkan dengan pembatasan kegiatan jurnalistik bagi wartawan asing di Papua, menyimpulkan belum adanya implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo bagi jurnalis asing di Papua.

“Ini sama saja masih adanya keterisolasian informasi bagi publik internasional tentang kondisi di Papua. Misalnya saja soal informasi pembangunan, pendidikan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan sejumlah isu lainnya,” kata Fabio.

Sumber: http://kabarpapua.co

 

WEST PAPUA: WAN-IFRA pess freedom fact-finding mission faces challenges

Posted on

The WAN-IFRA fact-finding team present their report. Image: Una Sunarti/WAN-IFRA

Saturday, February 18, 2017

Item: 9808

By Tara Nissl
JAKARTA (Engage Media/Asia Pacific Report/Pacific Media Watch): Eight journalists from eight Indonesian media outlets traveled to West Papua earlier this month to investigate media freedom and the safety of journalists in the region, after an international delegation called on Indonesia to address press freedom violations in 2015.

The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) launched the investigation on January 30 in Jayapura, Merauke and Timika, where the Media Freedom Committee-Indonesia followed local journalists from Papuan news organisations for five days.

WAN-IFRA’s Asian regional manager Eko Maryadi said: “We expect the programme to send eight reporters from Jakarta, from non-Papuans to do reporting, that they can understand the issues, difficulties, and problems faced by journalists in Papua.”

The committee reported eight key findings:

– Government officials and security personnel are discriminatory towards OAPs (“original Papua persons”)

–  Journalists are stigmatised as pro-independence or pro-Homeland, leading to intimidation and fragmentation among the journalist community

– Environmental damage through development programmes are underreported due to heavy restrictions on the press

– Strengthening journalism in Papua relies on an improved code of ethics, understanding of the journalist profession, use of technology and a business model that maintains the independence of the press

– Journalists need to actively change the media perspective of Papua

– 11 out of 16 foreign journalists who recently gained access to Papua were monitored by intelligence officials

– Sexual harassment of female journalists in Papua is underreported

– The quality of public services and competition depends on equitable access to communication infrastructure and information technology

Detailed reports
More detailed reports were documented in Bahasa on the committee’s blog, featuring daily updates and interviews with journalists from Tabloid Jubi, Papua Salam, Mongabay.co.id and many more.

Journalists from the Papua South Post shared stories about police and government intimidation, including two publication bans in 2007 and 2008, being threatened with a criminal lawsuit, and a prohibition on reporting on President Joko Widodo’s Merauke investment programme.

A journalist in Timika recalled a terrifying experience of being held at knifepoint and then stabbed. Another pointed to the difficulties faced by female journalists and the prevalence of sexual harassment.

The investigation marks two months before Indonesia will host the World Press Freedom Day in Jakarta on May 3, an event that has drawn criticism of Indonesia as host due to ongoing restrictions and violations in Papua.

Whether any changes will be made in the near future is questionable. Just recently, Suara Papua’s website was blocked for publishing “negative” content, despite the government insisting that it does not censor journalism websites.

Tara Nissl is a contributor to Engage Media.

The WAN-IFRA blog on West Papua

 

 

Sumber: http://www.pmc.aut.ac.nz/pacific-media-watch/west-papua-wan-ifra-pess-freedom-fact-finding-mission-faces-challenges-9808

Resolusi Parlemen Eropa Serukan Pembebasan Aktivis Papua

Posted on Updated on

Ilustrasi (Foto: Ist)

BRUSSELS, SATUHARAPAN.COM – Parlemen Eropa menyambut baik pembebasan  dengan jaminan aktivis politik Papua, Hosea Yeimo, dan Ismael Alua, yang ditahan dan didakwa sebagai pemberontak menurut KUHP Indonesia.

Sebelumnya keduanya ditangkap dan ditahan menyusul kegiatan politik damai yang mereka ikuti, yang menyebabkan setidaknya 528 orang, termasuk anak-anak, ditangkap pada 19 Desember 2016 di berbagai kota di seluruh Indonesia. Proses hukum kasus ini masih berlanjut dan jika terbukti bersalah, mereka bisa menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Parlemen Eropa menyatakan hal ini dalam resolusi yang dihasilkan oleh Sidang Paripurna hari ini (19/1) sebagai resolusi nonlegislatif. Resolusi ini menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) di tiga negara. Ketiga negara itu adalah Indonesia, Republik Afrika Tengah (RAT) dan Burundi.

Selanjutnya, resolusi Parlemen Eropa menyerukan kepada pihak berwenang di Indonesia untuk mencabut semua tuduhan yang dikenakan terhadap semua aktivis Papua semata-mata karena mereka mempergunakan hak mereka untuk bebas berbicara dan mengungkapkan pendapat dengan damai.

Di bagian lain resolusi menyangkut Indonesia, Parlemen Eropa mengatakan “mengecam berkembangnya intoleransi di Indonesia terhadap etnis, agama dan jenis kelamin minoritas.” Parlemen Eropa juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas kasus penistaan agama yang didakwakan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Lebih jauh, Parlemen Eropa menyerukan kepada pihak berwewenang di Indonesia untuk mengupayakan agar semua undang-undangnya, termasuk undang-undang tentang penistaan agama dan undang-undang tentang makar, selaras dengan  hukum hak asasi manusia internasional.

Parlemen Eropa merupakan forum penting bagi perdebatan politik dan pengambilan keputusan di level Uni Eropa. Anggota Parlemen Eropa dipilih langsung oleh pemilih di semua negara anggota untuk melayani kepentingan rakyat dalam pembuatan UU di Uni Eropa dan memastikan lembaga Uni Eropa lainnya bekerja secara demokratis.

Bukan kali ini saja Parlemen Eropa menyoroti dengan kritis masalah HAM di Papua. Tahun 2013, Uni Eropa menyuarakan keprihatinan mengenai laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran di Papua pada sesi ketiga Dialog HAM EU-Indonesia .

Uni Eropa juga mengangkat rintangan kunjungan LSM, organisasi internasional dan wartawan ke Papua. Uni Eropa akan mendorong Indonesia untuk menerima permintaan untuk kunjungan oleh Pelapor Khus PBB tentang Kebebasan Berekspresi yang akan melingkungi situasi di Papua

Pada tahun 2003, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang intinya mendesak Pemerintah RI untuk segera menemukan solusi damai dalam menangani gejolak di provinsi Maluku, Aceh, dan Papua. Pada saat yang sama, mereka menegaskan mendukung keutuhan bangsa Indonesia.

Resolusi Parlemen Eropa kala itu ditandatangani 13 anggota Parlemen Eropa. Resolusi tersebut, sebagaimana dilansir dari Antara, mendesak Pemerintah RI untuk mengundang “special rapporteurs” (pelapor khusus) dari PBB untuk menyelidiki kasus-kasus penyiksaan warga sipil oleh TNI di Aceh dan Papua.

Resolusi tersebut diterbitkan setelah sidang Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis pada 16 Mei 2002, yang khusus membahas masalah penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Burundi

Terkait dengan Burundi, Parlemen Eropa menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi politik dan keamanan yang memburuk di Burundi. Parlemen Eropa mengutuk kekerasan yang terjadi di sana sejak 2015.

Mereka menyerukan pelaku harus dibawa ke pengadilan melalui penyelidikan menyeluruh dan independen dalam pelanggaran yang luas, yang meliputi kematian, penyiksaan, kekerasan yang ditargetkan terhadap perempuan, perkosaan kolektif, pelecehan dan pemenjaraan ribuan orang, pemindahan paksa ribuan orang serta penangkapan sewenang-wenang dan penahanan ilegal.

Parlemen Eropa sangat khawatir dengan lolosnya dua undang-undang, pada 23 dan 28 Desember 2016, yang memberlakukan kontrol yang lebih ketat pada LSM domestik dan internasional di negara tersebut.

Parlemen mendesak Otoritas Burundi untuk mempertimbangkan kembali keputusan mengadopsi undang-undang tersebut, dan mengingatkan mereka akan kewajiban untuk menjamin, melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat’.

Republik Afrika Tengah (RAT) Terkait dengan RAT, Parlemen Eropa mengutuk keras pelanggaran HAM internasional di RAT, termasuk pembunuhan sewenang-wenang, kekerasan seksual, perlakuan tidak manusiawi dan agresi terhadap warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian, serta hilangnya mata pencaharian dan hak milik mereka.

Mereka meminta pemerintah  untuk meluncurkan penyelidikan segera dan tidak memihak, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab.

Parlemen Eropa menyambut baik upaya Presiden RAT, Touadéra dan pemerintahannya untuk mendorong perdamaian dan rekonsiliasi di negara itu.

Parlemen Eropa mendorong pemerintah mengintensifkan upaya perdamaian,  khususnya melalui dialog dengan kelompok-kelompok bersenjata.

Sumber: http://www.satuharapan.com/

 

HAM Papua di mata Dunia International saat ini

Posted on Updated on

HAM Papua di mata Dunia International saat ini
Ilustrasi (TS)

BEBERAPA tahun lalu sebanyak 14 negara dari 74 negara yang hadir dalam sidang Working Group Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, menyoroti masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Negara maju yang hadir dalam sidang pada tanggal 23 Mei 2012 dan menyoroti masalah HAM tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Norwegia, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swiss. Sidang digelar sebagai mekanisme laporan 4 tahunan (2008-2012) di Swiss.

Ternyata jumlah negara yang menyoroti masalah HAM meningkat cukup tajam dibandingkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2008 di mana hanya lima negara (Jerman, Prancis, Kanada, Belanda, Inggris) yang menyoroti masalah pelanggaran HAM di Papua.

Pada tahun 2014, tepatnya 26 Maret 2014 (2 minggu sebelum Pemilu Legislatif di Indonesia, 9 April 2014), 16 anggota Parlemen Uni Eropa (Graham Watson, Barbara Loch Bihler, Ana Games, Ivo Vajgl, Fiona Hall, Keith Taylor, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Susy de Martini, Vilja Savisaar- Toomast, Ifiaki Irazabalbeitia, Jean Lamberry, Bart Staees, Raul Rameva I Rueda dan Catherine Bearder), menyurati High Representative of The Union for Foreign Affairs and Security Policy, H.E. Baroness Catherine Ashton untuk menindaklanjuti masalah Pelanggaran HAM di Papua sebagai kelanjutan Rapat Dengar Pendapat anggota parlemen pada tanggal 23 Januari 2014.

Dalam pandangan anggota parlemen Uni Eropa tersebut, kembali digaris bawahi bahwa sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963, telah terjadi banyak kekerasan. Banyak orang Papua dibunuh, akibat operasi-operasi militer yang dilancarkan pada tahun 1960- 1980. Menurut pandangan mereka:

”Sementara kejahatan massal yang terjadi tidak diakui oleh Indonesia, pemerintahnya berupaya memperkenalkan adanya reformasi di Papua sejak tahun 1996. Militer dan Polisi telah dipisahkan dan Papua Barat telah diberi Otonomi Khusus pada tahun 2001. Namun reformasi yang sedang berlangsung tidak dapat menghasilkan akuntabilitas pihak keamanan terhadap pelanggaran -pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Anggota parlemen UE dalam surat tersebut, juga mengemukakan laporan dari gereja-gereja dan berbagai organisasi HAM di Papua tentang praktekpraktek pembunuhan kilat, penganiayaan, penahanan paksa, pembantaian dan larangan menyatakan pendapat secara bebas. Bahkan terjadi kepincangan dalam sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan.

Dilaporkan juga bahwa sejak tahun 2014 terdapat 74 tahanan politik, bahkan sekitar 25 aktivis dan warga masyarakat terbunuh antara Oktober 2011 sampai Maret 2013. Ekspresi pendapat secara damai, tentang aspirasi Papua merdeka, diredam dan dilarang secara paksa tanpa proses hukum. Para aktivis ditahan dan dituntut 20 tahun dalam penjara.

Mereka menilai bahwa dalam iklim konflik dan pelanggaran HAM yang demikian, maka: ”Pengamat PBB, organisasi kemanusiaan dan organisasi hak asasi manusia serta wartawan independen secara berkala ditolak atau berhadapan dengan pengaturan yang ketat untuk masuk ke Papua Barat. Selanjutnya , NGOs lokal terus melaporkan kejahatan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil di Papua.

Menyesalkan penjualan senjata kepada Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa, karena tidak mungkin dapat memonitor apakah senjata-senjata tersebut digunakan terhadap masyarakat sipil, mengingat tidak ada akses untuk organisasi internasional atau wartawan masuk ke wilayah itu.

Mereka juga menggaris bawahi adanya permintaan rakyat Papua untuk membuka ”Dialog Papua-Jakarta”. Para anggota Parlemen UE menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa pernyataan beliau tentang dialog.

Pada rapat kabinet tanggal 9 November 2011 Presiden SBY mengatakan:  ”Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk mencari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua”.

Hal ini sejalan dengan apa yang yang ditegaskan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada perayaan Natal Nasional di Jayapura, 27 Desember 2014:  ”Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara. Kita ingin akhiri konflik. Jangan ada lagi kekerasan”.

Para anggota parlemen UE meminta untuk Uni Eropa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, mendorong otoritas Indonesia untuk secara aktif berdialog dengan rakyat Papua Barat sebagai suatu solusi damai, sesuai seruan para aktivis damai baik di Papua maupun di Jakarta.

Kedua, meminta Indonesia untuk membuka isolasi wilayah konflik agar ada akses bagi pengamat independen termasuk pengamat Uni Eropa serta badan HAM PBB dan melindungi kebebasan media lokal di Papua. Ketiga, Meminta Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik dan mengakhiri praktik penahanan mereka-mereka yang terlibat dalam aksi politik damai dengan tuduhan tindakan kejahatan.

Keempat, mendukung reformasi di Indonesia, agar para personel pihak keamanan yang melanggar HAM masyarakat sipil dapat diadili secara bertanggung jawab oleh pengadilan militer yang telah di reformasi dan penyiksaan yang dilakukan harus di proses sesuai ketentuan-ketentuan PBB.

Kelima, meyakinkan bahwa senjata yang diberikan kepada Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa tidak digunakan terhadap masyarakat sipil. Dengan meningkatnya sorotan internasional selama 53 tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2016) Papua integrasi dengan Indonesia, menunjukkan bahwa perhatian internasional akan terus meningkat di masa mendatang terutama terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM maupun inkonsistensi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua oleh Pemerintah.

Kita selama ini memandang penyelesaian Papua dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Padahal kita mengetahui bersama bahwa permasalahan di Papua sangat kompleks dan rumit, sehingga tidak dapat disederhanakan dengan hanya pendekatan ekonomi belaka. Suara hati orang asli Papua harus didengar.

Rakyat Papua harus diajak berdialog untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara tuntas dan bermartabat. Dalam kunjungan kedua pada tanggal 9 Mei 2015, dimana Presiden mencanangkan beberapa proyek pembangunan di Papua, dan juga memberikan grasi kepada lima narapidana politik, Presiden Jokowi menyatakan; ”Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil, dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut menjadi masalah nasional, bahkan internasional.”

Indonesia sebagai negara demokrasi nomor 3 di dunia perlu introspeksi diri manakala ada kekhawatiran yang berlebihan dengan memberi stigma separatis terhadap saudara-saudaranya orang Papua yang berbeda pendapat.

Pandangan tersebut tentunya sangat disayangkan dalam alam demokrasi dewasa ini. Menlu RI Marty Natalegawa setelah menghadiri sidang UPR Dewan HAM PBB di Swiss, 23 Mei 2012 mengatakan, bahwa isu hak-hak asasi manusia merupakan isu yang masih efektif sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah Papua.

Secara implisit Menlu Marty ingin menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM di dalam negeri, terutama di Papua, belum ditangani dengan baik, dan menjadi alat efektif untuk internasionalisasi masalah Papua. Secara politik hak-hak konstitusional masyarakat asli Papua untuk hidup di alam kemerdekaan yang demokratis sebagai anak Indonesia masih jauh dari harapan.

Kita sangat meyakini bahwa tatanan sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang selama 53 tahun diwarnai kekerasan di Tanah Papua bukan merupakan pilihan ideal bagi siapa pun di bumi Nusantara tercinta ini. Harapan rakyat Papua di bawah Presiden Jokowi, mereka dapat dibebaskan dari rasa ketakutan selama ini dan dapat bangkit kembali untuk membangun diri dan lingkungan mereka dalam keberagaman jati diri Indonesia yang adil, damai, demokratis dan sejahtera.

Semoga 53 tahun integrasi dengan Indonesia, ada banyak ”Lessons learned” perihal Papua demi meraih Papua Tanah Damai dalam bingkai NKRI.  (*)

Penulis adalah Tokoh Masyarakat Papua, mantan Gubernur Papua dan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai militer ia pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.

Sumber: Jubi Papua

Internasionalisasi Aspirasi Papua Merdeka Tidak Bisa Dihindari

Posted on

Hasil gambar untuk bendera bintang fajar
Bendera Bintang Fajar dikibarkan di jalan utama Darwin, Australia (Foto: FWPC)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.

Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).

“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.

Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papuadilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.

Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat,  juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.

“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, PapuaNugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.

Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini.  “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.

Namun, menurut Cahyo,  MSG  merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.

“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.

Sumber: SATUHARAPAN.COM

Antonio Guterres Resmi jadi Sekjen PBB

Posted on

Antonio Guterres saat berpidato di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). (Foto: oikoumene.org)

Kunume Wone, PBB –  Antonio Guterres dilantik pada Senin (12/12) sebagai Sekretaris Jenderal PBB, sambil mengatakan bahwa lembaga dunia tersebut harus berubah lebih baik guna mengatasi krisis global seperti perang di Suriah.

Saat upacara pelantikan di Majelis Umum, mantan perdana menteri Portugal tersebut meletakkan tangannya di Piagam PBB dan diambil sumpah jabatannya oleh presiden Majelis Umum, Peter Thomson.

Guterres, mantan kepala negara pertama yang menjabat kepala PBB, mengambil alih posisi Ban Ki-moon pada 1 Januari di tengah pertumpahan darah di Suriah dan keraguan atas peran Amerika Serikat (AS) di dunia saat Donald Trump menjabat sebagai presiden AS.

“Organisasi ini adalah landasan multilateralisme dan telah berkontribusi dalam beberapa tahun terkait perdamaian, namun tantangan tersebut kini telah melebihi kemampuan kita untuk merespons,” kata Guterres.

“PBB harus siap untuk berubah.”

Politisi sosialis berusia 67 tahun tersebut mengatakan bahwa PBB harus “mengakui kekurangannya dan mereformasi cara kerjanya,” menyoroti kegagalan untuk mencegah krisis sebagai sebuah kelemahan yang serius.

Mantan kepala pengungsi PBB selama satu dekade itu dilantik saat pasukan Suriah hampir merebut kembali seluruh kota Aleppo — sebuah titik balik dalam perang yang telah terjadi hampir enam tahun.(Ant/AFP)