MSG

Sogavare: Para pemimpin MSG wajib hasilkan keputusan positif

Posted on

Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro – IST

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan tur ke Vanuatu, Fiji dan PNG dalam rangka membangun konsensus dengan para pemimpin Melanesia lainnya terkait sejumlah isu penting dengan cara dialog dan persaudaraan Melanesia.

Menurutnya, dalam rilis yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Selasa (17/1/2017), tur tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri Desember lalu di Port Vila, tur tersebut untuk membicarakan dua isu penting dengan para pemimpin MSG.

Isu pertama adalah restrukturisasi sekretariat MSG di Port Vila agar memastikan kesesuaiannya dengan prioritas-prioritas anggota MSG serta memberikan layanan mendesak pada warga MSG. Isu selanjutnya adalah Pedoman Keanggotaan.

Akhir tahun lalu pihak-pihak yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, seperti Pastor Allan Nafuki, Ketua Asosiasi  Free West Papua Vanuatu (VFWPA) mengaku kecewa karena para pemimpin MSG tidak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP pada di Port Vila akhir Desember lalu.

Sebelumnya, Nafuki pernah menyatakan Manasseh Sogavare mengatakan pada dirinya dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji, KTT MSG Desember lalu akan tetap dilangsungkan dan menjamin masuknya ULMWP menjadi anggota penuh MSG.

Namun seperti diketahui, KTT para pemimpin yang berhak memutuskan status keanggotaan ternyata urung terjadi, dan pertemuan sebatas para menteri luar negeri anggota-anggota MSG membicarakan pedoman keanggotaan baru yang dibuat agar lebih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Kemelanesiaan. Pedoman tersebut rencananya akan ditetapkan pada pertemuan KTT para pemimpin MSG yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pelaksanaanya.

Tur Sogavare yang sedang berlangsung ke tiga negara anggota MSG tersebut hendak mendorong agar Pedoman Keanggotaan dan Aplikasi atas Keanggotaan Baru mendapat persetujuan.

“Kehendak saya semata-mata untuk memastikan agar Pedoman ini segera disetujui oleh para Pemimpin,” ujar Sogavare sambil mengingat kunjungan pertamanya yang berdampak positif dalam mendorong kesepemahaman terkait isu-isu di wilayah itu.

“Tujuan saya ingin mendorong dialog yang lebih sering antar pemimpin sehingga kita dapat membangun konsensus dan kesepemahaman terkait isu-isu penting di wilayah kita. Para pemimpin juga punya tanggung jawab lebih besar untuk pastikan keputusan-keputusan berdampak positif pada kehidupan warganya,” kata dia.

Sogavare mengapresiasi sambutan Perdana Menteri Vanuatu kepada delegasinya sejak tiba di Port Vila Minggu malam lalu. Pertemuan dengan Charlot Salwai dan juru bicara FLNKS Victor Tutugoro berlangsung Selasa.

Menurutnya kedua pemimpin beserta dirinya akan membangun level interaksi yang lebih erat dengan Perdana Menteri Fiji Bainimarama Jumat (20/1) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill akhir Februari nanti.

Oleh sebab itu, delegasi Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Sogavare akan kembali ke Honiara, Kepulauan Solomon Minggu (22/1). Pertemuan dengan Peter O’Neil dipindah ke bulan Februari.

Ketua MSG akan membuat pernyataan hasil diskusinya dengan rekan-rekan MSG selama kunjungan putaran kedua, khususnya setelah menyelesaikan tur ke Port Moresby bulan depan. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Iklan

Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG

Posted on

Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi  – Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memulai turnya ke Ibukota negara-negara anggota MSG, Jumat (13/1/2017).

Dilansir RNZI (13/1) Tur ini dilakukan Sogavare setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu West Papua.

Bulan lalu, beberapa menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG, namun Frank Bainimarama , Perdana Menteri Fiji tidak hadir.

Kepulauan  Solomon dan Vanuatu selama ini yang terus membuka diri mengakomodir keanggotaan penuh West Papua di MSG sementara Fiji dan PNG menolaknya.

Indonesia yang menganggap West Papua adalah bagian Melanesia dari NKRI, sebagai anggota asosiasi berkeinginan mencegah ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

Sogavare dijadwalkan bertemua Charlot Salwai, kolega politiknya di Port Vila serta juru bicara gerakan FLNKS Kaledonia Baru, Victor Tutugoro. DIa kemudian bertolak ke ke Suva, Fiji dan Port Moresby, PNG.

Menurut informasi kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, melalui tur tersebut Sogavare juga akan mengajukan Revisi Kriteria status Keanggotaan Observer, Keanggotaan Associate dan Pedoman baru MSG kepada para pemimpin tersebut.

Perdana Menteri bersama delapan anggota delegasinya, termasuk sekretaris MSG, pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan serta anggota kepolisian khusus akan kembali ke Honiara 26 Januari mendatang.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Dinggap intervensi sidang, delegasi Indonesia diprotes delegasi MSG

Posted on

Suasana sidang para pejabat senior MSG dalam penyusunan kriteria keanggotaan MSG – IST

Jayapura, Jubi – Kejadian tidak menyenangkan terjadi dalam pertemuan Senior Official Meeting (SOM) Melanesia Spearhead Groups Rabu (21/12/2016). Delegasi Indonesia dianggap mendikte notulen sidang menyusun kata-kata dalam notulensi sehingga menimbulkan protes dari pihak United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Tak hanya ULMWP yang mengajukan protes, delegasi negara-negara MSG lainnya, seperti Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan Fiji pun melayangkan protes pada sikap delegasi Indonesia yang mendiktekan kalimat tertentu pada notulen sidang. Karena insiden ini, delegasi Indonesia bersama delegasi ULMWP diminta keluar ruang pertemuan selama beberapa menit sementara delegasi lainnya melanjutkan perumusan kriteria keanggotaan.

Octovianus Mote, Sekjen ULMWP kepada Jubi mengatakan ia memang mengajukan protes kepada pemimpin sidang atas sikap delegasi Indonesia. Menurutnya, MSG adalah rumah Melanesia, bukan rumah Asia. Sehingga setiap pihak yang ada dalam rumah MSG wajib menghargai tata cara Melanesia.

“Kita harus menghargai tata cara Melanesia. Tidak sepantasnya, anggota associated dan observer mengintervensi sidang seperti ini,” kata Mote, Kamis (22/12/2016).

Menurut Mote, forum SOM ini sudah melangkah jauh sehingga tidak perlu didikte oleh Indonesia maupun ULMWP.

“Forum ini adalah forum untuk bernegosiasi dan MSG sudah melangkah jauh untuk menegosiasikan isu Papua dan Indonesia sehingga baik ULMWP maupun MSG tak perlu mendikte MSG,” kata Mote.

Sidang akhirnya memutuskan baik Indonesia maupun ULMWP diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan tertulis berkaitan dengan rekomendasi keanggotaan MSG dan membatalkan kalimat yang didiktekan oleh delegasi Indonesia dalam notulensi sidang.

Sementara itu, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya, Ketua Delegasi RI pada Foreign Ministers Meeting (FMM) MSG, di Port Vila, Vanuatu, kali ini mengatakan Indonesia mendorong Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menyusun norm-setting dan guidelines yang jelas bagi aplikasi keanggotaan baru yang menghormati prinsip kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan berdasarkan hukum internasional.

“Dengan demikian maka upaya United Liberation Movement for West Papua untuk menjadi anggota penuh MSG akan tertutup selamanya”, kata Desra.

Kehadiran Indonesia, menurutnya, mewakili 11 juta penduduk Indonesia berlatar belakang budaya Melanesia, yang tersebar di lima propinsi Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Indonesia juga mendorong kerja sama regional MSG di bidang perubahan iklim, konektivitas, perdagangan, investasi, dan penegakkan hukum. Indonesia juga menyampaikan penawaran untuk menjadi tuan rumah Police Ministers’ Meeting yang ke-2 di Indonesia tahun 2017 yang akan datang.

Namun pernyataan Desra ini tampaknya berlebihan. Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai saat pertemuan dengan delegasi ULMWP usai sidang menegaskan posisi Vanuatu tidak berubah. Sebagai anggota penuh MSG, Vanuatu bersama Kepulauan Solomon dan Front Pembebasan Kanak (FLNKS) mendukung penuh keinginan ULMWP menjadi anggota MSG. Fiji dan Papua Nugini dua negara anggota MSG lainnya ada di posisi berseberangan.

“Posisis Vanuatu tetap dan tidak akan berubah pada ULMWP dan bangsa Papua Barat,” kata Salwai.

Dirjen MSG, Amela Yauvoli mengatakan penyusunan kriteria keanggotaan MSG ini bukan agenda baru. Sudah menjadi agenda sejak awal tahun 2016.

“Saat ini beberapa negara tetangga Melanesia ingin menjadi anggota MSG, bukan hanya ULMWP. Karenanya, kriteria keanggotaan MSG harus diperjelas,” kata Yauvoli.

Keputusan tentang keanggotaan baru MSG akan diputuskan dalam pertemuan para pemimpin negara MSG pada bulan Januari tahun depan. (*)

Sumber: http://tabloidjub

Massa aksi 19 Desember ditangkap, legislator sebut polisi ingkar janji

Posted on

Barang-barang milik massa aksi yang disita polisi – Jubi/Zely Ariane

Jayapura, Jubi – Penangkapan sejumlah massa aksi damai peringatan Hari Trikora, 19 Desember yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) disejumlah wilayah di Papua menuai protes dari legislator Papua, Laurenzus Kadepa.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM dan Keamanan itu menilai, polisi dijajaran Polda Papua ingkar janji.

“Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua menyatakan, kedepan polisi akan menggunakan cara-cara persuasif dan humanis dalam penanganan berbagai aksi demo di Papua. Tapi buktinya, setiap kali masyarakat Papua ingin menyampaikan aspirasi, selalu saja dihadang, ditangkap dan lainnya,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Senin (19/12/2016).

Menurutnya, informasi yang ia dapat, sejak Minggu (18/12/2016), sehari sebelum aksi damai peringatan Hari Trikora, 19 Desember, sejumlah orang di berbagai daerah di Papua ditangkap. Polisi melakukan penyisiran hingga ke asrama-asrama mahasiswa dan sekertariat berbagai organisasi.

“Kalau memang kepolisian tak bisa mewujudkan apa yang telah disampaikan. Tak perlu berjanji. Masyarakat kini sudah pintar dan bisa menilai kinerja aparat kepolisian. Jangan hanya menyatakan akan melakukan pendekatan persuasif dan humanis, tapi tak bisa diwujudkan,” ucapnya.

Katanya, sejak Presiden RI pertama, Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora), 19 Desember 1961 di Alun-alun Utara Yogyakarta sejak itu juga muncul perdebatan antara kelompok pro Papua merdeka dan kelompok NKRI harga mati. Sejak itu ada dugaan telah banyak orang tak berdosa menjadi korban. Baik dari kelompok pro Papua merdeka maupun pro Indonesia. Pemerintah harus punya kebijakan dan solusi mengakhiri secara terbuka dan humanis.

“Saya tidak mengintervensi tugas kepolisian dalam melakukan pengamanan setiap aksi demo. Baik yang dilakukan KNPB maupun organisasi lain. Namun sebagai wakil rakyat, saya punya hak berbicara jika ada hal yang berdampak pada rakyat saya. Saya melihat tidak ada ruang bagi rakyat menyampaikan aspirasi merupakan citra buruk. Wajar kinerjanya dipertanyakan terus oleh komunitas internasional,” katanya.

Peringatan Hari Trikora, 19 Desember di berbagai wilayah di Papua diwarnai serangkaian penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian.

Di Wamena, dilaporkan kurang lebih 30 orang aktivis KNPB ditangkap ketika polisi melakukan penyisiran disejumlah titik hingga ke Sekretariat KNPB setempat, Minggu malam (18/12/2016).

Di Nabire, dilaporkan kurang lebih 35 orang massa KNPB ditangkap kepolisian setempat. Sementara di Kota Jayapura, aksi di Ekspo, Waena dibubarkan paksa polisi. Informasi yang didapat Jubi, tujuh orang ditangkap polisi.

“Sedikitnya kurang lebih 200 orang ditangkap di beberapa kota di Papua dan Jawa,” kata Veronica Koman, pengacara aktivis pejuang kemerdekaan Papua, Filep Karma ketika dihubungi Jubi. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Larang aksi damai 19 Desember, Kepolisian mulai penangkapan sejak malam

Posted on

Polisi menghadang massa aksi di depan lokasi Ekspo Waena, Jayapura – Jubi/Melianus Duwitau

Jayapura, Jubi –  Peringatan Hari Trikora 19 Desember yang dimediasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai peristiwa pelanggaran HAM pertama di Tanah Papua sekaligus mendukung keanggotaan ULMWP di MSG menghadapi penangkapan dan penghadangan oleh pihak Kepolisian sejak Minggu malam (18/12/2016).

Di Wamena, dilaporkan sekitar 30 orang anggota KNPB ditangkap dalam penyisiran di beberapa titik kota hingga ke Sekretariat KNPB, Minggu (18/12/2016) sekitar pukul 10 malam waktu setempat.

“Sebanyak 30 orang tadi ditangkap pukul 10 malam, polisi dan tentara melakukan penyisiran di sekretariat KNPB, sampai saat ini aparat bersenjata lengkap masih keluar masuk sekretariat dan menuju lokasi aksi damai di Lapangan Kama, mereka terus cari anggota KNPB di beberapa tempat, ada enam mobil,” demikian menurut Samuel Mabel, anggota KNPB Wamena melalui telpon kepada kontributor Jubi di Wamena, Minggu malam.

Hal itu dibenarkan oleh Dominikus Surabut, salah seorang penanggung jawab aksi 19 Desember dan Sekretaris Dewan Adat Lapago. “Aparat juga lanjutkan penangkapan di Honai Dewan Adat daerah Kamah, menyita barang-barang dan perlengkapan, juga hancurkan panggung, mereka lanjut lagi ke Honai Dewan Adat Wilayah Baliem, kami masih data nama-nama dan kerugian,” ujar Domi Surabut Minggu malam.

Menurut informasi terakhir, orang-orang yang ditangkap tersebut masih di Polres Jayawijaya, hingga berita dituliskan.

Pemeriksaan pada warga di Distrik Kurima, Jayawijaya, Senin (19/12/2016) pagi – IST

Sementara di Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 7 pagi waktu setempat, puluhan anggota KNPB yang sedang bergerak hendak melakukan aksi dihadang Kepolisian Resor Jayapura. Aparat juga menyita atribut aksi yang digunakan massa, seperti spanduk, poster dan bendera.

“Kami dihadang, lalu aparat menyita semua perlengkapan aksi, kami tidak boleh teruskan aksi. Tetapi kami perlu katakan walau dihadang aparat tidak bisa larang kami punya aspirasi bahwa 19 Desember itu momen pencaplokan Papua, karena itu kami tidak pernah mundur menuntut hak politik melalui referendum,” ujar Vino Bahabol melaui sambungan telpon kepada Jubi, Minggu pagi (19/12).

Di Nabire, di waktu berdekatan, sekitar 35 orang massa KNPB juga telah ditangkap dan dibawa ke Polres Nabire.

“Saat ini mereka sudah digelandang ke halaman Polres, saya ada di Polres dan saksikan sendiri mereka disuruh buka baju dan wajah dicoret-coret arang. Saya tidak diperbolehkan ambil foto,” demikian menurut Yones Douw melalui sambungan telpon kepada Jubi, Minggu pagi (19/12).

Menurut Yones, ketigapuluhlima orang tersebut ditangkap di dua titik berbeda. Penangkapan pertama sekitar pukul 4.30 pagi di titik Karang Tumaritis, dan penangkapan kedua di titik Kali Bobo sekitar pukul 6 pagi.

Aksi massa di sekitar Lingkaran Abepura – Jubi/Melianus Duwitau

“Ini penangkapan belum selesai, kemungkinan jumlah bertambah karena dari titik Karang Tumaritis ada penangkapan lagi,” ujar Yones.

Jumlah tersebut menambah 6 orang anggota KNPB yang sudah lebih dulu ditahan sejak Jum’at (16/12) lalu tanpa alasan yang jelas saat menyerahkan surat pemberitahuan rencana aksi 19 Desember, yang dilanjutkan dengan penggerebekan aparat ke rumah seorang warga bernama Zadrak Kudiai.

Aksi 19 Desember

Aksi di Jayapura, Senin (19/12/2016) berlangsung di dua titik, Rusunawa dan lokasi Ekspo Waena dan Lingkaran Abepura. Aksi massa yang berencana melakukan longmarch ini dihadang oleh aparat kepolisian Jayapura Kota. Massa di Ekspo dibubarkan secara paksa dan beberapa orang dilaporkan ditangkap oleh polisi. Polisi juga dilaporkan oleh wartawan Jubi yang berada di Rusunawa, melakukan penyisiran di lokasi tersebut. Polisi mensita atribut dan perlengkapan untuk melakukan aksi demo. Namun belum diketahui berapa banyak demonstran yang ditangkap oleh polisi.

Barang-barang milik massa aksi yang disita polisi – Jubi/Zely Ariane

Selain di Jayapura, aksi juga di lakukan dibeberapa kota lainnya di Indonesia, seperti Bandung, Yogyakarta dan Jakarta.

“Sedikitnya 200 orang ditangkap di beberapa kota di Papua dan Jawa,” kata Veronica Koman, pengacara aktivis kemerdekaan Papua Filep Karma saat dihubungi Jubi.

Ia juga mengatakan beberapa orang ditangkap pekan lalu ketika mereka mengajukan izin demonstrasi.

Dari informasi yang dikumpulkan Jubi, di lokasi Ekspo Waena, tujuh orang ditangkap polisi. Mereka adalah Gobodus Kogoya, Teren Surabut, Fred Walianggen, Edi Jalak, Elselina Tebai, Elihut Tebai dan Opin Yeimo.

Kapolsek Abepura, AKBP Arnolis Korwa saat dimintai keterangan mengenai penangkapan ini mengatakan polisi memang melakukan pengamanan di tiga  titik aksi yang dilakukan kepolisian. Ia sendiri bertanggungjawab di lokasi massa Abepura.

“Di lokasi saya tidak ada yang ditangkap. Massa aksi sudah mendengar penyampaian Kapolda dan Kapolres melalui saya sebagai Kapolsek. Massa aksi telah bubar diri dengan baik-baik. Kami bertahan sekitar dua jam,” kata Korwa.

Mengenai jumlah orang yang ditangkap dalam aksi ini, Korwa mengaku tidak mengetahuinya karena diluar wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

KNPB MNUKWAR-MENGELUARKAN SERUAN AKSI DAMAI 19 DESEMBER 2016

Posted on

Foto Knpb Mnukwar Manokwari.
SERUAN AKSI NASIONAL

SERUAN AKSI NASIONAL

KNPB MNUKWAR, Menyerukan kepada seluruh orang papua di Papua bahwa, Papua adalah Ras Melanesia sedangkan Indonesia Ras Melayu. Kita perlu sadar bahwa kami salah ORANG dan salah Mendidik kami orang papua, sehingga Pada hari senin 19 DESEMBER 2016. Merupakan momen penting bagi kita orang papua, untuk menyatakan sikap kita bahwa Kami orang Papua Ras Melanesia mau bergabung dengan Keluarga Melanesia di MSG.

Ada 5 Negara yang bergabung di MSG Yaitu VANUATU , Salomon ISLAND , fiji , PNG, Kanaky.

Tanpa Papua Gajil Maka perlu kami orang papua MEMBERIKAN dukungan kepada PERTEMUAN MSG Pada 20 _ 23 DESEMBER 2016 Di Vanuatu. Kami orang papua MEMBERIKAN dukungan untuk ULMWP Mewakili Orang Papua bisa di Terima sebagai Anggota Penuh Di MSG.

Oleh karena itu, Aksi damai akan dilaksanakan serentak di seluruh Tanah Papua, Maka waktu yang sama KNPB Mnukwar akan memediasi Rakyat west Papua di Manokwari dan Melaksanakan aksi damai.

AKSI Damai dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal, Senin, 19 Desember 2016, Waktu 09.00 WPB-Selesai,
Titik Kumpul, Amban pohon Beringin, Titik Finis, Panggung Penerangan Sanggeng, Pelaksana, Komite Nasional Papua Barat (KNPB),
Penanggung Jawab: PNWP , NFRPB dan WPNCL

 

Peringati 55 tahun Trikora, gerakan kemerdekaan Papua terus desak MSG

Posted on

Ilustrasi sukarelawan yang dikirimkan untuk operasi Trikora – militer-review.blogspot.co.id

Wamena, Jubi – Gerakan kemerdekaan Papua akan menggelar aksi damai tepat pada peringatan 55 tahun peristiwa (Tri Komando Rakyat) Trikora 19 Desember 1961 dan pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang direncanakan pada tanggal 20-23 Desember 2016.

Ketika negara Indonesia memaknai Trikora sebagai momentum penting perebutan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda, namun bagi gerakan kemerdekaan Papua Trikora justru dikatakan sebagai permulaan aneksasi bangsa Papua Barat ke Indonesia dan penyebab terjadinya pelanggaran HAM Papua yang berdampak pada kepunahan bangsa Papua.

Sehingga, menurut gerakan ini, keanggotaan penuh Papua Barat  di MSG, merupakan pengakuan penting sekaligus penyelamatan identitas kebangsaan Melanesia West Papua yang telah dihancurkan oleh peristiwa yang mereka sebut sebagai aneksasi tersebut.

“Tanggal 19 Desember ini bertepatan dengan Hari Aneksasi bangsa Papua Barat atau dikumandangkannya Trikora sebagai awal terjadinya perampasan, pembunuhan pelanggaran HAM di Papua. Aksi ini sekaligus sebagai bentuk dukungan rakyat Papua kepada ULMWP agar diterima sebagai anggota penuh MSG,” ujar Dominikus Surabut, sekretaris panitia aksi damai 19 Desember kepada Jubi melalui telepon di Wamena, Kamis (15/12/16).

Aksi yang akan digelar oleh United Liberation Movement for West Papua  (ULMWP) selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh tiga Faksi gerakan kemerdekaan Papua, yaitu WPNLC, NFRPB dan PNWP di wilayah Lapago akan dipusatkan di lapangan Sepak Bola Kama Wamena.

“Kami rakyat Papua Barat terancam punah berawal dari Trikora 1961 itu yang dikeluarkan Presiden Soekarno, maka aksi tanggal 19 Desember di dua momen (Trikora dan dukungan MSG)  itu kami menuntut hak hidup rakyat Papua melalui keanggotaan penuh ULMWP di MSG sebagai solusi penyelamatan rakyat bangsa Papua dari kepunahan,” ungkap Dommi.

Senada dengan itu, Ketua KNPB Wilayah Lapago, Simeon Dabby juga menegaskan bahwa momentum 19 Desember penting bagi sejarah bangsa Papua.

“Trikora 19 Desember 1961 dilakukan setelah Manifesto politik Papua 1 Desember 1961  sebagai tonggak kemerdekaan Papua, namun Soekarno ‘mencaplok’ teritori West Papua, dan sejak itu ribuan rakyat Papua Barat dibantai, dibunuh, disiksa dalam berbagai operasi militer yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat Papua Barat” kata Simeon sembari membenarkan bahwa KNPB kembali akan memediasi aksi bersama tanggal 19 Desember tersebut, seperti yang dilakukan pada 10 Desember lalu.

Operasi Trikora (Tri/tiga Komando Rakyat) adalah operasi yang diumumkan Presiden Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta, untuk merebut kembali atau menggabungkan wilayah Papua ke dalam Indonesia. Isi Trikora adalah “Gagalkan “Negara Papua” bikinan kolonial Belanda; Kibarkan sang merah putuh di Irian Barat tanah air Indonesia; dan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/