Papua Barat

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Iklan

KNPB TUNTUT REFERENDUM TIDAK BENTENTAGAN DENGAN PANCASILA

Posted on

Hasil gambar untuk knpb
Aktifis KNPB

KunumeWone, Jayapura–KNPB berjuang Papua Merdeka tidak bermaksud untuk menghancurkan NKRI dan Ideologi Pancasila bahkan juga merusak semboyan bineka tunggal ika tetapi, Perjuagan knpb jelas menutut hak politiknya.

Tuntutan rakyat Papua yang disuarakan oleh KNPB hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi rakyat papua barat melalui mekanisme Referendum itu tidak merusak nilai-nilai Ideologi Papncasila.

Sesungguhnya tuntutan Referendum yang disuarakan KNPB itu hanya sebuah solusi terbaik untuk mengahiri konfilik politik di Papua, yang mengakibatkan pelanggaran HAM jadi sorotan dunia internasional saat ini.

Pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian tidak perlu alergi degan referendum karena KNPB menawarkan solusi terbaik dan demokratis kepada indonesia.

Pemerintah dan aparat kepolisian harus menerima tuntutan referendum yang ditawarkan knpb secara bijak, karena indonesia negara demokrasi, apabila pemerintah memberikan opsi referendum di papua akan memajukan waja dan meyelamatkan demokrasi indonesia.

Dilihat dari perjuagan Knpb dan Tuntutan Referdum maka bukanlah musuh Negara, Sehingga setiap aktivitasnya harus dibubarkan, harus ditangkap sewenag-wenag, tidak harus dibunuh dan dipenjarakan sebab KNPB tidak bertujuan untuk menghancurakn Ideologi Pancasila.

Contohnya: Timor Leste berjuang sampai dengan referdum dilakukan tidak menghancurkan indonesia dan idologinya, sebaliknya membantu indonesia keluar dari krisis keuagan, meringankan beban APBN dan menyelamatkan waya demokrasi indonesia di mata dunia internasional.

Dengan demikian apabila pihak aparat kepolisian dan orang yang cari makan di Indonesia mengatakan organisasi KNPB radikal, KNPB bertentagan degan pancasila dan menghancurkan negara itu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya tuntutan knpb untuk membantu Indonesia agar tidak hancur ideologinya, karena Referendum terjadi di Papua kemudian hasilnya kita belum tau, apakah rakyat papua ingin merdeka atau tetap dengan indonesia?hasil referendum seperti apa pun tidak akan membuat pancasila hancur.

Tujuan dari tuntutan referendum oleh knpb itu sebanarnya untuk menciptakan kedamaian, keadilan, kebenaran dan kemakmuran rakyat yang merupakan nilai-nailai ideologi pamcasila itu sendiri. Karena akar konfilik politik atau satatus politik papua itu belum disentu dan diselesaikan secara damai dan bermartabat melalui referendum maka Indonesia tidak akan pernah mewujudkan ideologi pancasila itu yang merupakan tujuan kemetdekan indonesia.

Pemabagunan inperastruktur yang dicanangkan resim jokowi di papua bukanlah persoalan supsantif yang harus diprioritaskan dan bukan pemintaan rakyat papua. Pembagunan itu hanya untuk kepetigan insfestor dan migran dan tidak menguntungkan rakyat papua.

Dengan demikian pemerintah harus menerima solusi yang ditawarkan KNPB, yaitu selenggarakan referendum yang diawasi oleh dunia internasional atau UN. Oleh karena kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian di papua agar hentikan penagkapan, intimidasi, teror dan penyiksaan terhadap aktivis KNPB.

Kami juga menyampaikan kepada publik Indonesia dan rakyat papua bahwa, jangan samakan knpb degan organisasi radikal lain di indonesia seperti HTI dan FPI karena perjuagan mereka dan perjuagan knpb serta aksi di lapagan pun sagat berbeda.

Berhenti krikinalisasi KNPB dengan propagada dan skenario yang diciptakan oleh pihak tertentu yang ingin menghancurkan papua.

Kepolisian hentikan penagkapan aktivis knpb yang berjuang secara damai dan bermartabat dengan mengedepankan nilai nilai kebenaran dan hak asasi manusia HAM. Segera bebaskan Ketua I KNPB Wwilayah Mimika Yanto Arwekion karena pasal makar yang ditudukan itu sagat pormatur karena tidak ada uncur makarnya sebab mereka lakukan ibadah dirumah mereka yang dijamin oleh undang-undang.

Kami juga sesalkan penagkapan 77 aktivis KNPB di merauke yang melakukan aktivitas oerjuagan secara damai. Seharusnya polisi sebagai penaggung jawab keamanan di papua menyamin keamanan rakyat papua degan menakap para pembunuh manusia dengan aksi kiriminal di papua kuhusus kota jayapura sebagai salah satu bentuk rasa aman bagi masyarakat bukan menangkap aktivis knpb eewnag-wenag. Penagkapan aktivis knpb bukan solusi menyelesaikan persoalan di papua dan , tidak akan menghapus ideologi papua merdeka yang sudah ada sebelum indonesia ada di west Papua,

Solusi demokratis dan final hanya referendum, karena selama hak penentuan nasib sendiri belum dilaksanakan bagi rakyat papua maka tuntutan papua merdeka akan selalu hidup dan tidak pernah indonesia kubur dari bumi cendrawasih.

Penulis: ONES SUHUNIAP Sekjend KNPB Pusat.

VFWPA kepada pemerintah Australia: Stop bunuh rakyat Melanesia di West Papua

Posted on

Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA) menggalang solidaritas untuk West Papua – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Lima organisasi caritas terkenal yang berbasis di Vanuatu, dipimpin oleh Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), mempetisi Pemerintah Australia agar berhenti membunuh rakyat Melanesia di West Papua dengan menyediakan dukungan finansial dan pelatihan militer bagi Elit Kopasus Indonesia dan Datasemen 88.

Program pelatihan tersebut dapat dilakukan karena kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

Petisi tersebut ditandatangani oleh Ketua VFWPA, Pastor Allan Nafuki, Presiden Pejabat Konsil Nasional Malvatumaur; Seni Mao Tirsupe, Pejabat Eksekutif Vanuatu National Council of Women, Leias Cullwick; Pejabat Eksekutif Organisasi Non-Pemerintah Vanuatu, Charlie Harrison; dan Presiden Vanuatu National Youth Council, Vira Taivakalo.

Dikatakan petisi itu muncul di saat yang tepat guna mendukung dan mendorong seluruh kelompok-kelompok solidaritas West Papua di Australia untuk mengetuk hati Pemerintah Australia agar berhenti membunuh saudara-saudari Melanesia di West Papua.

Petisi tersebut menggambarkan orang-orang Melanesia sebagai kelompok etnis yang paling dibenci di dunia ini dengan mengatakan, Pemerintah Australia seharusnya belajar dan menyesal atas perlakuan barbar mereka terhadap moyang kami selama era perdagangan budak.

Pastor Allan Nafuki, Ketua VFWPA mengatakan Sekretaris Satu Kepala Unit Politik dan Ekonomi, Sonya Gray menghadiri upacara penandatanganan di Kantor PCV kemarin, Sabtu (21/1/2017). Dia membacakan petisi di hadapanya Gray lalu memberinya salinan untuk disampaikan ke Komisioner Tinggi Australia.

Gray berjanji akan memastikan petisi tersebut sampai ke tangan pemerintahnya dan memastikan bahwa Pemerintah Australia tidak mendukung semua bentuk pelanggaran HAM atas orang-orang terjajah, namun di saat yang sama juga mendukung kedaulatan Indonesia.

Petisi tersebut menyatakan, dalam semangat solidaritas dan kekerabatan semua Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik dan rakyat Vanuatu, bahwa semua masyarakat asli memiliki hak mutlak terhadap kebebasan serta menjalankan kedaulatan dan integritas teritori nasionalnya.

Mereka juga menekankan solidaritas terhadap komitmen para pemimpin MSG, negeri-negeri Pasifik lainnya serta seluruh kelompok pendukung West Papua di seluruh dunia yang terus berkampanye mengecam genosida dan pelanggaran HAM di West Papua.

Secara khusus mereka menuntut Pemerintah Australia menghormati semua pasal-pasal instrument HAM internasional yang telah diadopsi dan dinyatakan oleh Majelis Umum PBB, khususnya (111) Deklarasi atas Jaminan Kemerdekaan atas Negeri-negeri Terjajah dan Rakyat Terjajah (Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) pada 14 Desember 1960.

Dipenghujung petisi mereka menuntut Pemerintah Australia menyatakan keharusan mengkahiri segala bentuk kolonialisme

Sumber: http://tabloidjubi.com/

HAM Papua di mata Dunia International saat ini

Posted on Updated on

HAM Papua di mata Dunia International saat ini
Ilustrasi (TS)

BEBERAPA tahun lalu sebanyak 14 negara dari 74 negara yang hadir dalam sidang Working Group Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB, menyoroti masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Negara maju yang hadir dalam sidang pada tanggal 23 Mei 2012 dan menyoroti masalah HAM tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Norwegia, Prancis, Selandia Baru, Spanyol, Swiss. Sidang digelar sebagai mekanisme laporan 4 tahunan (2008-2012) di Swiss.

Ternyata jumlah negara yang menyoroti masalah HAM meningkat cukup tajam dibandingkan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2008 di mana hanya lima negara (Jerman, Prancis, Kanada, Belanda, Inggris) yang menyoroti masalah pelanggaran HAM di Papua.

Pada tahun 2014, tepatnya 26 Maret 2014 (2 minggu sebelum Pemilu Legislatif di Indonesia, 9 April 2014), 16 anggota Parlemen Uni Eropa (Graham Watson, Barbara Loch Bihler, Ana Games, Ivo Vajgl, Fiona Hall, Keith Taylor, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Jelko Kacin, Susy de Martini, Vilja Savisaar- Toomast, Ifiaki Irazabalbeitia, Jean Lamberry, Bart Staees, Raul Rameva I Rueda dan Catherine Bearder), menyurati High Representative of The Union for Foreign Affairs and Security Policy, H.E. Baroness Catherine Ashton untuk menindaklanjuti masalah Pelanggaran HAM di Papua sebagai kelanjutan Rapat Dengar Pendapat anggota parlemen pada tanggal 23 Januari 2014.

Dalam pandangan anggota parlemen Uni Eropa tersebut, kembali digaris bawahi bahwa sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963, telah terjadi banyak kekerasan. Banyak orang Papua dibunuh, akibat operasi-operasi militer yang dilancarkan pada tahun 1960- 1980. Menurut pandangan mereka:

”Sementara kejahatan massal yang terjadi tidak diakui oleh Indonesia, pemerintahnya berupaya memperkenalkan adanya reformasi di Papua sejak tahun 1996. Militer dan Polisi telah dipisahkan dan Papua Barat telah diberi Otonomi Khusus pada tahun 2001. Namun reformasi yang sedang berlangsung tidak dapat menghasilkan akuntabilitas pihak keamanan terhadap pelanggaran -pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Anggota parlemen UE dalam surat tersebut, juga mengemukakan laporan dari gereja-gereja dan berbagai organisasi HAM di Papua tentang praktekpraktek pembunuhan kilat, penganiayaan, penahanan paksa, pembantaian dan larangan menyatakan pendapat secara bebas. Bahkan terjadi kepincangan dalam sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan.

Dilaporkan juga bahwa sejak tahun 2014 terdapat 74 tahanan politik, bahkan sekitar 25 aktivis dan warga masyarakat terbunuh antara Oktober 2011 sampai Maret 2013. Ekspresi pendapat secara damai, tentang aspirasi Papua merdeka, diredam dan dilarang secara paksa tanpa proses hukum. Para aktivis ditahan dan dituntut 20 tahun dalam penjara.

Mereka menilai bahwa dalam iklim konflik dan pelanggaran HAM yang demikian, maka: ”Pengamat PBB, organisasi kemanusiaan dan organisasi hak asasi manusia serta wartawan independen secara berkala ditolak atau berhadapan dengan pengaturan yang ketat untuk masuk ke Papua Barat. Selanjutnya , NGOs lokal terus melaporkan kejahatan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil di Papua.

Menyesalkan penjualan senjata kepada Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa, karena tidak mungkin dapat memonitor apakah senjata-senjata tersebut digunakan terhadap masyarakat sipil, mengingat tidak ada akses untuk organisasi internasional atau wartawan masuk ke wilayah itu.

Mereka juga menggaris bawahi adanya permintaan rakyat Papua untuk membuka ”Dialog Papua-Jakarta”. Para anggota Parlemen UE menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa pernyataan beliau tentang dialog.

Pada rapat kabinet tanggal 9 November 2011 Presiden SBY mengatakan:  ”Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk mencari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua”.

Hal ini sejalan dengan apa yang yang ditegaskan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada perayaan Natal Nasional di Jayapura, 27 Desember 2014:  ”Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara. Kita ingin akhiri konflik. Jangan ada lagi kekerasan”.

Para anggota parlemen UE meminta untuk Uni Eropa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, mendorong otoritas Indonesia untuk secara aktif berdialog dengan rakyat Papua Barat sebagai suatu solusi damai, sesuai seruan para aktivis damai baik di Papua maupun di Jakarta.

Kedua, meminta Indonesia untuk membuka isolasi wilayah konflik agar ada akses bagi pengamat independen termasuk pengamat Uni Eropa serta badan HAM PBB dan melindungi kebebasan media lokal di Papua. Ketiga, Meminta Indonesia untuk membebaskan para tahanan politik dan mengakhiri praktik penahanan mereka-mereka yang terlibat dalam aksi politik damai dengan tuduhan tindakan kejahatan.

Keempat, mendukung reformasi di Indonesia, agar para personel pihak keamanan yang melanggar HAM masyarakat sipil dapat diadili secara bertanggung jawab oleh pengadilan militer yang telah di reformasi dan penyiksaan yang dilakukan harus di proses sesuai ketentuan-ketentuan PBB.

Kelima, meyakinkan bahwa senjata yang diberikan kepada Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa tidak digunakan terhadap masyarakat sipil. Dengan meningkatnya sorotan internasional selama 53 tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2016) Papua integrasi dengan Indonesia, menunjukkan bahwa perhatian internasional akan terus meningkat di masa mendatang terutama terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM maupun inkonsistensi pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua oleh Pemerintah.

Kita selama ini memandang penyelesaian Papua dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi. Padahal kita mengetahui bersama bahwa permasalahan di Papua sangat kompleks dan rumit, sehingga tidak dapat disederhanakan dengan hanya pendekatan ekonomi belaka. Suara hati orang asli Papua harus didengar.

Rakyat Papua harus diajak berdialog untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua secara tuntas dan bermartabat. Dalam kunjungan kedua pada tanggal 9 Mei 2015, dimana Presiden mencanangkan beberapa proyek pembangunan di Papua, dan juga memberikan grasi kepada lima narapidana politik, Presiden Jokowi menyatakan; ”Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil, dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut menjadi masalah nasional, bahkan internasional.”

Indonesia sebagai negara demokrasi nomor 3 di dunia perlu introspeksi diri manakala ada kekhawatiran yang berlebihan dengan memberi stigma separatis terhadap saudara-saudaranya orang Papua yang berbeda pendapat.

Pandangan tersebut tentunya sangat disayangkan dalam alam demokrasi dewasa ini. Menlu RI Marty Natalegawa setelah menghadiri sidang UPR Dewan HAM PBB di Swiss, 23 Mei 2012 mengatakan, bahwa isu hak-hak asasi manusia merupakan isu yang masih efektif sebagai pintu masuk internasionalisasi masalah Papua.

Secara implisit Menlu Marty ingin menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM di dalam negeri, terutama di Papua, belum ditangani dengan baik, dan menjadi alat efektif untuk internasionalisasi masalah Papua. Secara politik hak-hak konstitusional masyarakat asli Papua untuk hidup di alam kemerdekaan yang demokratis sebagai anak Indonesia masih jauh dari harapan.

Kita sangat meyakini bahwa tatanan sosial, ekonomi, politik maupun budaya yang selama 53 tahun diwarnai kekerasan di Tanah Papua bukan merupakan pilihan ideal bagi siapa pun di bumi Nusantara tercinta ini. Harapan rakyat Papua di bawah Presiden Jokowi, mereka dapat dibebaskan dari rasa ketakutan selama ini dan dapat bangkit kembali untuk membangun diri dan lingkungan mereka dalam keberagaman jati diri Indonesia yang adil, damai, demokratis dan sejahtera.

Semoga 53 tahun integrasi dengan Indonesia, ada banyak ”Lessons learned” perihal Papua demi meraih Papua Tanah Damai dalam bingkai NKRI.  (*)

Penulis adalah Tokoh Masyarakat Papua, mantan Gubernur Papua dan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebagai militer ia pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku.

Sumber: Jubi Papua

Bicarakan keanggotaan West Papua, Sogavare mulai tur MSG

Posted on

Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi  – Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memulai turnya ke Ibukota negara-negara anggota MSG, Jumat (13/1/2017).

Dilansir RNZI (13/1) Tur ini dilakukan Sogavare setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu West Papua.

Bulan lalu, beberapa menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG, namun Frank Bainimarama , Perdana Menteri Fiji tidak hadir.

Kepulauan  Solomon dan Vanuatu selama ini yang terus membuka diri mengakomodir keanggotaan penuh West Papua di MSG sementara Fiji dan PNG menolaknya.

Indonesia yang menganggap West Papua adalah bagian Melanesia dari NKRI, sebagai anggota asosiasi berkeinginan mencegah ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.

Sogavare dijadwalkan bertemua Charlot Salwai, kolega politiknya di Port Vila serta juru bicara gerakan FLNKS Kaledonia Baru, Victor Tutugoro. DIa kemudian bertolak ke ke Suva, Fiji dan Port Moresby, PNG.

Menurut informasi kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, melalui tur tersebut Sogavare juga akan mengajukan Revisi Kriteria status Keanggotaan Observer, Keanggotaan Associate dan Pedoman baru MSG kepada para pemimpin tersebut.

Perdana Menteri bersama delapan anggota delegasinya, termasuk sekretaris MSG, pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan serta anggota kepolisian khusus akan kembali ke Honiara 26 Januari mendatang.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Perjuangan harus ada target.

Posted on

15439855_1247853248627686_4656064388183176084_n

Perjuangan West Papua Merdeka tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah tradisi kehidupan kita Bangsa Papua.

Perjuangan harus ada target.
Kita bersyukur bahwa semua organisasi perlawanan telah bersatu dalam agenda hak penentuan nasib sendiri melalui wadah koordinasi agenda yaitu ULMWP.
Maka langkah berikut adalah kita harus bersatu dalam sebuah struktur pemerintah transisi West Papua untuk mendapat pengakuan secara defacto dan dejure di MSG.

Setelah itu kabinet yang terbentuk membagi tanggung jawab siapa kerja apa dan dimana.
Dan membuat target kapan kita harus akhiri semua kejahatan NKRI di West Papua.
Hampir semua pejuang terlalu banyak buang2 waktu hanya untuk mempertahankan sebuah gagasan pribadi atau faksi agar orang lain mengakui gagasannya.

Dengan situasi ini timbul sebuah pertanyaan.
1. Apakah anda berjuang untuk mengakui gagasan anda tentang perjuangan? Atau
2. Anda berjuang untuk Mau selamatkan bgs papua dari kejahatan NKRI di West Papua?

Saya berharap, para DEWAN KOMITE dan EKSEKUTIF ULMWP wajib kumpul dan berembuk mengambil langkah2 kongkrit untuk keselamatan Rakyat West Papua karena Rakyat West Papua saat ini melihat ULMWP sebagai malaikat Tuhan Allah yg akan selamatkan mereka, pada hal ULMWP adalah sebatas wadah koordinasi.

Kita butuh struktur perjuangan jelas, pembagian tugas jelas, target jelas dengan sebuah aturan yang jelas. Maka saya yakin keberadaan bangsa ilegal NKRI di West Papua akan tagoncang.
Karena ketakutan NKRI saat ini hanya 1 yaitu ketika rakyat west papua bersatu dalam sebuah struktur yg bersifat nasional dengan aturan yang jelas.
Salam buat para buru2 kasar Jesus Sampari Surgavara dan komplotanya.

 

Sumber: Lion Mumbay

Puluhan Mahasiswa di Sinjai Kumandangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk Papua Barat

Posted on Updated on

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) telah melakukan aksi bakar lilin di Sinjai, Sulawesi Utara untuk memberikan dukungan kepada rakyat Papua agar dapat menentukan nasibnya sendiri

Sholeh Solihin, koordinator aksi saat dihubungi suarapapua.com dari Jayapura membenarkan aksi yang dilakukan tersebut. Kata dia, sekurang-kurangnya ada sekitar 50 mahasiswa yang melakuan aksi demonstrasi untuk mengangkat isu demokrasi, pelanggaran HAM di tanah Papua.

Secara detail ia menjelaskan, aksi tersebut berlangsung di perempatan Jln. Jendral sudirman kota Sinjai, dengan dihadiri puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi mendukung kemerdekaan bangsa papua.

“Gerakan ini tergabung dalam front rakyat indonesia untuk west papua (FRI-West Papua) kota Sinjai. aksi demonstrasi ini dilakukan dengan membakar lilin, orasi , baca puisi dan buka baju,” ungkapnya.

 “Iya kemarin kita mahasiswa dan pemuda Sinjai melakukan aksi demonstrasi dengan massa kurang lebih 50 orang mereka mengankat isu demokrasi dan ham dengan tuntutan:  Berikan hak penuh bagi Papua untuk menentukan nasib sendiri, hentikan pelanggaran HAM di tanah Papua, tarik militerisme dari tanah Papua dan Tolak perampasan tanah di sukamulya,” ungkap Solihin lagi, pada Jumat (2/12/2016).

Ia menjelaskan, aksi tersebut dilakukan pada malam hari selama dua jam, yakni dari pukul 19:00 sampai pukul 21:14  waktu setempat dengan bentuk aksi membakar lilin dan membuka baju sebagai bentuk berkabung terhadap kematian demokrasi dan ham di indonesia.

“Aksi ini di kawal dengan ketat oleh pihak kepolisian resort Sinjai. Dengan isian aksi baca puisi berduka, orasi kecaman kepada negara kolonial indonesia, dan doa bersama.Kami tergabung dalam front rakyat indonesia untuk west Papua (FRI-West Papua),” terangnya.

Sementara itu, Korlap aksi, Pacul mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk solidaritas bagi rakyat Papua yang melalui aksi itu ingin menunjukkan pada dunia dan Indonesia bahwa ruang demokrasi dipasung dan hak asasi sedang ditelanjangi militer.

“Kami melakukan aksi malam karena kami ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat indonesia bahwa kita hidup dalam kehidupan bangsa gelap dan kenapa kita membakar lilin untuk membuktikan bahwa masih sedikit cahaya untuk kemajuan serta membuka baju karena realitanya sekarang demokrasi dan hak asasi manusia kita ditelanjangi oleh militer,”jelasnya.

Dikatakan, aksi demonstrasi ini berlangsung sekitar kurang lebih dua jam dengan di tutup menyanyikan lagu darah juang serta doa bersama sebagai bukti berkabung terhadap kematian demokrasi dan hak asasi manusia di negara indonesia.

Sumber : http://suarapapua.com/