Solidaritas Free West Papua

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Iklan

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Pembela HAM di Papua sambut positif desakan tujuh negara Pasifik

Posted on

Ilustrasi aksi – Jubi/Dok.

Kunume Wone, Jayapura– Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua mengaku menyambut positif adanya desakan resmi dari tujuh negara kawasan Pasifik yang juga adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ketujuh negara ini  dalam sebuah pernyataan bersama untuk mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk mengirim Komisioner Tinggi PBB (United Nations High Commisioner) mengunjungi Tanah Papua dalam waktu dekat ini.

Pengamat Hukum Internasio­nal dari Universitas Cenderwasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung menegaskan, isu Papua merdeka yang dibawah ke Dewan HAM PBB oleh tujuh negara Pasifik merupakan perwakilan dari tiga rumpun besar di kawasan Pasifik, yakni Melanesia, Polinesia dan Mikronesia.

“Isu Papua kali ini yang dibawa ke Dewan HAM PBB, ini sudah mendapat dukungan dari tiga rumpun besar di Pasifik, walaupun tujuh negara tapi ini sudah mewakili tiga rumpun, masing-masing rumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Dekolonisasi tentang isu Papua di Pasifik sudah mendapatkan dukungan yang signifikan,” kata Marinus Yaung saat dihubungi Jubi, Kamis, (2/3/2017).

Menurut akademisi Uncen ini, Pemerintah Indonesia sudah waktunya untuk memperhitungkan apa yang sedang terjadi di Jenewa, Swiss ini dengan baik. “Kalau tidak, maka internasionalisasi isu Papua merdeka tahun 2017 ini akan sampai ke Dewan HAM PBB,” katanya.

“Karena di Dewan HAM ini yang menentukan Papua masuk ke dekolonisasi. Isu Papua ini sudah masuk ke majelis umum PBB, isu Papua pun pernah masuk ke dewan keamanan PBB. Dan targetnya masuk ke sidang dewan keamanan ke dewan keamanan PBB tahun ini. Maka, akan didesak untuk selesaikan dalam dekolonisasi,” ujar dosen Hubungan Internasio­nal Fisip Uncen ini.

Ia menegaskan kepada Peme­rintah Indonesia tidak boleh tinggal diam, dan harus punya solusi yang kongkrit untuk diplomatik guna mencegah petisi Papua merdeka yang  akan dilakukan tahun ini.

“Pemerintah Indonesia harus tuntaskan tiga kasus utama itu. Wasior berdarah, Paniai berdarah dan Wamena berdarah. Kalau sampai belum tuntaskan, saya yakin dukungan Papua merdeka semakin menguat,” tegasnya.

Sementara, Yan Christia Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari me­ngatakan, pihaknya sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Tanah Papua menyebut ketujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Island dan Solomon Island, yang secara-bersama-sama menyampaikan pernyataan. Pernyataan ke tujuh negara Pasifik itu dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K.Warsai di depan forum segmen ke delapan, sesi reguler ke-34 Sidang Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Warinussy mengatakan, ketujuh negara Pasifik itu mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menugaskan Komisioner Tinggi PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Tanah Papua (West Papua).

“Langkah ketujuh negara Pasifik itu kami kira sangat positif dan sejalan dengan tujuan pe­negakan hukum dan perlin­dungan HAM yang berlaku dan diatur di dalam instrumen hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Di mana segenap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini memang sudah saatnya diselidiki oleh Dewan HAM PBB atas dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil maupun para korban,” kata Warinussy.

Sehingga, lanjut dia, cita-cita penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua segera bakal terwujud. Pasalnya kata dia, dapat dijalankan dengan mekanisme dan prosedur hukum yang adil, transparan dan imparsial di bawah pengawasan Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa.

“Hal ini sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang sangat mendukung penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua secara adil dan berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal,” kata advokad HAM ini. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

FRI West Papua dan AMP akan demo di kantor PBB Jakarta

Posted on

Ilustrasi aksi – Jubi/Dok.

Kunume Wone, Jayapura– Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI- West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama berbagai organisasi dan individu menggelar aksi damai di halaman Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Koordinator aksi, Samsi Mahmud mengatakan, aksi rencanya akan dimulai pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan akan diikuti kurang lebih 50an orang. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap tujuh negara Pasifik yang akan membawa masalah Papua dalam Sidang ke-34 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

“Target aksi di depan Gedung Perwakilan PBB di Jakarta. Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” kata Samsi via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).

Dia juga berharap agar tujuh negara Pasifik memasukkan persoalan Papua Barat sebagai daerah dekolonisasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Negara jajahan dan mendorong agar PBB membicarakan penentuan nasib sendiri bagi West Papua,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, upaya penyelesaian konflik Papua terus dilakukan rakyat Papua maupun kelompok-kelompok HAM nasio­nal dan masyarakat internasio­nal melalui mekanisme nasional maupun internasional pada setiap forum internasional.

Menurut FRI WP bahwa pihak aparat (TNI dan Polri) telah menjadi alat negara paling ampuh guna menghalau gejolak perlawan Rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan sepenuhnya. Ber­bagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Rakyat Papua terjadi akibat kekekerasan aparat Indonesia di Tanah Papua.

Urgensi penyelesaian HAM di Papua ini merupakan agenda yang sangat mendesak mengingat kondisi HAM di Papua semakin memburuk. Urgensi kasus Papua inilah yang menjadi agenda utama tujuh negara Pasifik membuat pernyataan bersama yang akan disampaikan dalam forum High Level Segment Dewan HAM PBB & mendesak Dewan HAM PBB mengeluarkan laporan tentang situasi HAM di Pa­pua, pernyataan bersama ini akan dilakukan  pada 02 Maret 2017 (waktu Jenewa).

“Unsur-unsur dalam FRI-West Papua AMP juga akan menyerukan kepada cabang di daerah menggelar aksi solidaritas bersama kawan-kawan di Jakarta, mendukung persoalan yang akan dibawa dalam sidang Jenewa,” ujarnya.

Dalam Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss, tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) yang diwakili Vanuatu meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemba­ngunan Komunitas Vanuatu dalam sidang itu mengatakan, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, pihaknya menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua.

“Beberapa pernyataan dari pemegang mandat Dewan HAM PBB belum lama ini terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia,” kata Warsal.

Pihaknya juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua.

Selain itu menurut FRI West Papua, pada dekade 1980an hingga 1990an, tepatnya 26 April 1984, terjadi pembunuhan terhadap tokoh budaya dan antropolog Papua, Arnold Cle­mens Ap. Pembunuhan itu disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea (PNG). Kemudian pembunuhan terhadap Dr. Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada 10 November 2001 terjadi pembunuhan terhadap Ketua Dewan Presidium Papua (DPP) Theys Hiyo Eluay. Pada 14 Juni 2012 terjadi pe­nembakan kilat terhadap Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni.

Selain itu, terjadi juga penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan kilat terhadap Kordinator Komisariat Militan KNPB Pusat Hubertus Mabel pada tanggal 16 Desember 2012 di Wamena. Pada tanggal 8 Desember 2014 terjadi pembunuhan luar biasa, yang masuk kategori pelanggaran HAM berat, di Paniai mengakibatkan 22 orang masyarakat sipil, di antaranya empat orang siswa SMA, meninggal dunia, dan 17 lainya luka-luka kritis.

Kemudian, kisruh di Dogiai yang terjadi pada pertengahan November 2016 sampai 24 Januari 2017, yang berawal dari sweeping yang berlebihan oleh TNI-Polri, mengakibatkan dua orang pemuda meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka kritis.

Begitu pula saat pemerintah Indonesia menerbitkan ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport melalui Kontrak Karya I yang diterbitkan pada 7 April 1967 dan masyarakat Pa­pua Barat tak dilibatkan. Padahal status West Papua belum secara resmi diakui internasio­nal sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Hingga kini, di tengah kisruh antara Indonesia dan Perusahaan Tambang Freeport, antara nasio­nalisasi perusahaan (IUPK) dan perpanjangan Kontrak Karya. Selanjutnya di Kabupaten Intan Jaya tercatat 600 orang luka parah dan enam orang meninggal dunia akibat konflik dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kandidat Kepala Daerah (PILKADA), yang berlangsung sejak 21 sampai 25 Februari 2017.

Maka, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua bersama Aliansi Mahasiswa Papua menuntut dan mendesak PBB beserta pemerintahan Jokowi-Jk. untuk segera pertama memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Kedua tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri dan ketiga usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua. Keempat menarik militer (TNI dan Polri) organik dan non organik dari Tanah Pa­pua (Papua Barat) dan kelima usut tuntas aktor konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya. (*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

FRI WEST-PAPUA Gelar Aksi di Ternate, Mendukung 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Di Dewan HAM PBB (Jenwa).

Posted on Updated on

16938894_303352310079403_2562567197285209277_n

Kunume Wone, Ternate — Jumat 3 Maret 2017, Gelar Aksi (FRI WEST-PAPUA) Kota Ternate Telah Berlangsung Pukul 08.30 – 11.10 WIT.

Aksi yang turut bersolidaritas dengan isu :
Mendukung 7 Negara Pasifik Membawa Masalah Papua Di Dewan HAM PBB (Jenwa).
Dengan Tuntutan :
1. Mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa West-Papua sebagai solusi demokratik bagi West-Papua.


2. Tutup Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri.
3. Usut tuntas kasus pelanggaran di West-Papua.
4. Tarik militer (TNI-POLRI) Organik dan non-organik.
5. Usut tuntas aktor konflik aktor konflik sengketa pilkada di intan jaya.


Keterangan :
– Gambar di ambil saat aksi mulai.
– Mulai pada pukul 08.30 dan berakhir aksi 11.10 WIT.
– Massa berjumlah 30 lebih.
– Aksi berjalan di Kawali pihak kepolisian dengan menggunakan mobil serta beberapa intelejen dari pihak militer dan kepolisian.
– Semua orotar di ambil nama saat berorasi oleh intelejen baik dari militer maupun polisi.
Umur panjang perlawanan dan sehat selalu bagi kawan-kawan semua !!

Berikut foto-foto Aksi kawan2 FRI WEST-PAPUA :

 

Sumber: Rudhy Pravda

VFWPA kepada pemerintah Australia: Stop bunuh rakyat Melanesia di West Papua

Posted on

Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA) menggalang solidaritas untuk West Papua – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Lima organisasi caritas terkenal yang berbasis di Vanuatu, dipimpin oleh Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA), mempetisi Pemerintah Australia agar berhenti membunuh rakyat Melanesia di West Papua dengan menyediakan dukungan finansial dan pelatihan militer bagi Elit Kopasus Indonesia dan Datasemen 88.

Program pelatihan tersebut dapat dilakukan karena kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

Petisi tersebut ditandatangani oleh Ketua VFWPA, Pastor Allan Nafuki, Presiden Pejabat Konsil Nasional Malvatumaur; Seni Mao Tirsupe, Pejabat Eksekutif Vanuatu National Council of Women, Leias Cullwick; Pejabat Eksekutif Organisasi Non-Pemerintah Vanuatu, Charlie Harrison; dan Presiden Vanuatu National Youth Council, Vira Taivakalo.

Dikatakan petisi itu muncul di saat yang tepat guna mendukung dan mendorong seluruh kelompok-kelompok solidaritas West Papua di Australia untuk mengetuk hati Pemerintah Australia agar berhenti membunuh saudara-saudari Melanesia di West Papua.

Petisi tersebut menggambarkan orang-orang Melanesia sebagai kelompok etnis yang paling dibenci di dunia ini dengan mengatakan, Pemerintah Australia seharusnya belajar dan menyesal atas perlakuan barbar mereka terhadap moyang kami selama era perdagangan budak.

Pastor Allan Nafuki, Ketua VFWPA mengatakan Sekretaris Satu Kepala Unit Politik dan Ekonomi, Sonya Gray menghadiri upacara penandatanganan di Kantor PCV kemarin, Sabtu (21/1/2017). Dia membacakan petisi di hadapanya Gray lalu memberinya salinan untuk disampaikan ke Komisioner Tinggi Australia.

Gray berjanji akan memastikan petisi tersebut sampai ke tangan pemerintahnya dan memastikan bahwa Pemerintah Australia tidak mendukung semua bentuk pelanggaran HAM atas orang-orang terjajah, namun di saat yang sama juga mendukung kedaulatan Indonesia.

Petisi tersebut menyatakan, dalam semangat solidaritas dan kekerabatan semua Organisasi Masyarakat Sipil Pasifik dan rakyat Vanuatu, bahwa semua masyarakat asli memiliki hak mutlak terhadap kebebasan serta menjalankan kedaulatan dan integritas teritori nasionalnya.

Mereka juga menekankan solidaritas terhadap komitmen para pemimpin MSG, negeri-negeri Pasifik lainnya serta seluruh kelompok pendukung West Papua di seluruh dunia yang terus berkampanye mengecam genosida dan pelanggaran HAM di West Papua.

Secara khusus mereka menuntut Pemerintah Australia menghormati semua pasal-pasal instrument HAM internasional yang telah diadopsi dan dinyatakan oleh Majelis Umum PBB, khususnya (111) Deklarasi atas Jaminan Kemerdekaan atas Negeri-negeri Terjajah dan Rakyat Terjajah (Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) pada 14 Desember 1960.

Dipenghujung petisi mereka menuntut Pemerintah Australia menyatakan keharusan mengkahiri segala bentuk kolonialisme

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Internasionalisasi Aspirasi Papua Merdeka Tidak Bisa Dihindari

Posted on

Hasil gambar untuk bendera bintang fajar
Bendera Bintang Fajar dikibarkan di jalan utama Darwin, Australia (Foto: FWPC)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.

Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).

“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.

Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papuadilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.

Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat,  juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.

“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, PapuaNugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.

Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini.  “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.

Namun, menurut Cahyo,  MSG  merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.

“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.

Sumber: SATUHARAPAN.COM