WESTPapua

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Iklan

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Peringati 55 tahun Trikora, gerakan kemerdekaan Papua terus desak MSG

Posted on

Ilustrasi sukarelawan yang dikirimkan untuk operasi Trikora – militer-review.blogspot.co.id

Wamena, Jubi – Gerakan kemerdekaan Papua akan menggelar aksi damai tepat pada peringatan 55 tahun peristiwa (Tri Komando Rakyat) Trikora 19 Desember 1961 dan pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang direncanakan pada tanggal 20-23 Desember 2016.

Ketika negara Indonesia memaknai Trikora sebagai momentum penting perebutan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda, namun bagi gerakan kemerdekaan Papua Trikora justru dikatakan sebagai permulaan aneksasi bangsa Papua Barat ke Indonesia dan penyebab terjadinya pelanggaran HAM Papua yang berdampak pada kepunahan bangsa Papua.

Sehingga, menurut gerakan ini, keanggotaan penuh Papua Barat  di MSG, merupakan pengakuan penting sekaligus penyelamatan identitas kebangsaan Melanesia West Papua yang telah dihancurkan oleh peristiwa yang mereka sebut sebagai aneksasi tersebut.

“Tanggal 19 Desember ini bertepatan dengan Hari Aneksasi bangsa Papua Barat atau dikumandangkannya Trikora sebagai awal terjadinya perampasan, pembunuhan pelanggaran HAM di Papua. Aksi ini sekaligus sebagai bentuk dukungan rakyat Papua kepada ULMWP agar diterima sebagai anggota penuh MSG,” ujar Dominikus Surabut, sekretaris panitia aksi damai 19 Desember kepada Jubi melalui telepon di Wamena, Kamis (15/12/16).

Aksi yang akan digelar oleh United Liberation Movement for West Papua  (ULMWP) selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh tiga Faksi gerakan kemerdekaan Papua, yaitu WPNLC, NFRPB dan PNWP di wilayah Lapago akan dipusatkan di lapangan Sepak Bola Kama Wamena.

“Kami rakyat Papua Barat terancam punah berawal dari Trikora 1961 itu yang dikeluarkan Presiden Soekarno, maka aksi tanggal 19 Desember di dua momen (Trikora dan dukungan MSG)  itu kami menuntut hak hidup rakyat Papua melalui keanggotaan penuh ULMWP di MSG sebagai solusi penyelamatan rakyat bangsa Papua dari kepunahan,” ungkap Dommi.

Senada dengan itu, Ketua KNPB Wilayah Lapago, Simeon Dabby juga menegaskan bahwa momentum 19 Desember penting bagi sejarah bangsa Papua.

“Trikora 19 Desember 1961 dilakukan setelah Manifesto politik Papua 1 Desember 1961  sebagai tonggak kemerdekaan Papua, namun Soekarno ‘mencaplok’ teritori West Papua, dan sejak itu ribuan rakyat Papua Barat dibantai, dibunuh, disiksa dalam berbagai operasi militer yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat Papua Barat” kata Simeon sembari membenarkan bahwa KNPB kembali akan memediasi aksi bersama tanggal 19 Desember tersebut, seperti yang dilakukan pada 10 Desember lalu.

Operasi Trikora (Tri/tiga Komando Rakyat) adalah operasi yang diumumkan Presiden Soekarno di Alun-alun Utara Yogyakarta, untuk merebut kembali atau menggabungkan wilayah Papua ke dalam Indonesia. Isi Trikora adalah “Gagalkan “Negara Papua” bikinan kolonial Belanda; Kibarkan sang merah putuh di Irian Barat tanah air Indonesia; dan mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Darurat kebebasan berekspresi, Papua makin disorot

Posted on Updated on

Jayapura, Jubi – Kondisi memburuknya kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua mendapat sorotan dari Setara Institut di Jakarta dan mekanisme Universal Periodic Report (UPR) Dewan HAM PBB.

Setara Institut mencatat turunnya skor pada variabel kebebasan berekspresi dan berserikat di Indonesia khususnya dipicu oleh meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi melalui praktik kriminalisasi terhadap aktivis HAM, warga Papua, dan jurnalis.

“Skor kebebasan berekspresi dan berserikat turun 0,08 persen, dari 2,18 di tahun 2015 menjadi 2,10 di tahun 2016,” ujar Ahmad Fanani Rosyidi, peneliti HAM Setara Institut kepada Jubi Rabu (14/12/2016).

SETARA Institute mencatat Papua menjadi daerah darurat Kebebasan berekspresi dengan membukukan 29 orang yang mengalami kriminalisasi, 2.397 orang ditangkap saat berunjuk rasa, 13 orang dibunuh, 68 orang ditembak, dan 2 peristiwa percobaan pembunuhan.

“Skor tersebut kami tetapkan berdasarkan hasil survey 202 responden, mayoritas dari kalangan akademik dan sisanya dari kalangan penggiat HAM, aktivis dan tokoh masyarakat. Data-data Papua kami dapatkan dari berita media dan laporan-laporan sepanjang 2016, sehingga kami bisa simpulkan sebagai situasi darurat kebebasan berekspresi di Papua,” ungkapnya.

Fanani juga menyoroti hingga September 2016 masih terdapat 41 orang tahanan politik di Papua.

Terpisah, menurut database Universal Periodic Report (UPR) terbaru yang dikeluarkan Dewan HAM PBB, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia disoroti oleh setidaknya tujuh negara.

Republik Korea meminta agar Indonesia memfasilitasi masuknya Special Rapporteur on Freedom of Expression, Swiss, Australia, dan Perancis juga demikian sambil menekankan perlindungan terhadap para pembela HAM dan pengadilan kejahatan HAM.

Secara khusus, Jerman, Amerika Serikat dan Kanada secara khusus menyoroti Indonesia atas penggunaan pasal makar 106 dan 110 untuk menghambat kebebasan berekspresi.

“Khususnya di Papua, harus diambil langkah untuk meningkatkan perlindungan pembela ham dari stigma, intimidasi, dan serangan lainnya untuk menjamin kebebasan berekspresi dan protes damai, termasuk meninjau ulang semua regulasi yang dapat digunakan untuk menghambat kebebasan berekspresi khususnya pasal 106 dan 110 di KUHP, serta membebaskan semua tahanan politik yang melakukan aktivitas politik damai,” demikian rekomendasi dari Kanada terhadap Indonesia di dalam UPR.

Respon Kementerian Luar Negeri

Dilansir Merdeka.com (14/12) Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia Dicky Komar menyebutkan hanya lima dari 150 rekomendasi yang diberikan PBB terkait masalah Papua.

“Saya tegaskan, dari 150 rekomendasi yang kita terima di bawah mekanisme pengajuan periodik universal (UPR), rekomendasi tentang Papua dari PBB hanya lima. Perlu dipahami, bukan mengecilkan tetapi kita lihat secara proporsional, bahwa betul ada permasalahan,” ujar Dicky dalam acara Konsultasi Nasional Pelaporan Indonesia pada Badan Traktat HAM Internasional dan Mekanisme Universal Periodic Review, Rabu (14/12) di Hotel Sari Pan Pasifik.

Menurut Dicky, pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sedang mengupayakan penghentian pelanggaran HAM di Papua. “Secara bersamaan kita juga melakukan perbaikan di Papua. Presiden Joko Widodo punya perhatian sangat khusus di Papua, terutama untuk masalah HAM,” lanjut Dicky.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com/