Parlemen Tonga Kritik Pemerintahanya Bawa Isu Papua ke PBB

Posted on Updated on

news_65676_1475812721
Masukkan keterangan

Gedung Parlemen Tonga (Foto: Tonga Parliament)

NUKU’ALOFA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Parlemen Kerajaan Tonga mengecam langkah Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, yang ketika berpidato di Majelis Umum ke-71 PBB akhir September lalu

Wakil Ketua DPR Tonga, Lord Tu’i’afitu, mengingatkan bahwa terdapat hubungan bilateral Indonesia dan Tonga dan pidato PM Tonga dianggapnya mengganggu hubungan itu.

Ia mempertanyakan apa yang akan terjadi jika Tonga dilaporkan kepada PBB  karena telah mencederai hubungan luar negeri tersebut.

Media online Tonga, Matangi Tonga, mengutip pernyataan Tu’i’afitu yang mengingatkan bahwa Tonga dan Indonesia telah menjalin hubungan luar negeri bertahun-tahun dan Indonesia memberikan bantuan kepada Tonga.

Ia juga mengingatkan kembali sikap Indonesia yang tidak ingin Tonga mencampuri urusan dalam negerinya.

Diakui olehnya bahwa kabinet memang telah diyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh PM itu benar. Namun, ia sendiri meyakini hal itu melanggar konstitusi.

Oleh karena itu, Tu’i’afitu mengharapkan Ketua Mahkamah Agung Tonga dihadirkan untuk memberikan pandangan.

Kecaman tersebut muncul pada sidang parlemen yang membahas tentang laporan tahunan kementerian luar negeri Tonga 2015. Perdana Menteri Tonga adalah juga menteri luar negeri dan perdagangan.

Menjawab kecaman tersebut, Wakil Perdana Menteri Tonga, Siaosi Sovaleni, menengahi dengan mengatakan bahwa  hubungan luar negeri Indonesia dan Tonga tetap hangat.

Anggota kabinet lainnya, Semisi Fakahau yang merupakan menteri perikanan Tonga, menambahkan bahwa adalah normal jika negara-negara anggota PBB berbeda pendapat atas berbagai kesepakatan.

Papua dan Yesus

Sementara itu seusai makan siang, PM Tonga berbicara kepada anggota parlemen dan mengklarifikasi isu tentang Papua.

Dia mengatakan bahwa keprihatinan para anggota parlemen adalah ia melanggar Protokol (diplomasi). Tetapi menurut dia, pelanggaran terhadap Protokol adalah perilaku umum di antara banyak pemimpin besar dunia.

Dia mengibaratkan apa yang dia lakukan yang dianggap melakukan pelanggaran Protokol itu juga dilakukan oleh oleh Raja George Tupou I, Abraham Lincoln, Martin Luther dan bahkan Yesus Kristus yang turun  dari posisi mereka yang tinggi untuk membantu yang sakit dan miskin.

“Kepemimpinan tanpa moralitas akan gagal,” kata dia  dan menekankan bahwa ketika ia berpidato di PBB, ia tidak berbicara tentang kedaulatan. Ia berbicara tentang HAM.

Menjawab hal itu, anggota parlemen menyela dengan mengatakan bahwa PM telah menyebabkan friksi dalam hubungan dengan Indonesia. “Dan Indonesia telah bereaksi,” kata Tu’i’afitu.

Laporan Kementerian Luar Negeri Tonga itu akhirnya diterima secara bulat oleh parlemen.

Editor : Eben E. Siadari

Polisi Perpanjankan masa penahanan Ketua KNPB Satu Timika, Tanpa Barang bukti yang kuat

Posted on

dd.png

SURAT PERPANJANGAN YANTO AWERKION !

Walaupun tidak ada Barang Bukti yang menjerat ketua KNPB Satu Yanto Awerkion tetapi Polres Mimika berusaha keras untuk menjerat Yanto dengan Pasal MAKAR 106 KUHP Dengan alasan yang tidak masuk akal.

Polisi meminta dan menekan kejaksaan Negeri Timika lagi untuk meminta Perpanjangan masa penahanan Yanto Awerkion 40 hari lagi terhitung sejak tanggal 19 Juni-28 Juli 2017 maka kejaksaan juga ikut Polisi punya mau sampai akhirnya surat perpanjangan tersebut di terbitkan oleh Kejaksaan Negeri Timika.

Awalnya Aparat gabungan personil Kepolisian Resor Mimika bersama TNI melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Yanto Awerkion selaku ketua 1 KNPB Timika pada hari Selasa pagi (30/5/2017). . Penangkapan dilakukan ketika KNPB sedang melakukan doa bersama di kantor mereka. Acara tersebut juga kemudian dibubarkan paksa. Yanto Awerkion dikenakan pasal 106 KUHP tentang tindak pidana makar. Selain penangkapan terhadap Yanto, enam orang lainnya juga diinterogasi selama kurang lebih dua jam yang kami anggap merupakan bentuk intimidasi.

Angoggota KNPB Timika Sangat Menayangkan Polisi Perpanjankan masa penahanan Ketua KNPB Satu Timika, Tanpa Barang bukti yang kuat

 Hari ini Polisi kembali Memasukan Ketua KNPB Satu Timika Yanto Awerkion  di Karang tinakan maka keluarga mau pergi jengukpun dilarang oleh aparat kolonial NKRI,

Keluarga korban dan anggota knpb timika mengatakan bahwa alasannya apa sampai polisi kasih masuk Yanto Awerkion kembali ke penjara ini kami tidak tahu.

sedangkan Kondisi Yanto Awerkion sedang mengalami sakit dalam PENJARA untuk itu kami minta tolong kepada semua rakyat Papua agar Mohon Dukungan DOA !

 

Sumber : KNPB TIMIKA

 

Victor Yeimo: Setengah abad lebih orang Papua mengalami lompatan peradaban yang amat “Brutal”akibat kolonialisme dan kapitalisme

Posted on

13627053_1051917001551991_5846325866712242832_n.jpg

KUTIPAN KETUA UMUM KNPB PUSAT TN.FIKTOR YEIMO

Setengah abad lebih orang Papua mengalami lompatan peradaban yang amat “brutal” akibat kolonialisme dan kapitalisme. Membuat bangsa ini menjadi minder, inlander, tidak mau bersaing, mengalah, pasrah pada keadaan, hingga takut mengambil resiko revolusi. Bahkan lebih buruk lagi, menerima kolonialisme-kapitalisme sebagai hal yang wajar dan benar. Itu artinya teori-teori kolonial dan kapitalis telah tumbuh subur dalam otak dan sikap orang Papua. Teori apa? teori yang dipelajari dari SD sampai kuliah selesai, juga dari media hegemoni yang lain. Teori, sekali lagi, telah bertugas mengubah dan membuat rakyat Papua memiliki kesadaran palsu.

Pada posisi ini kita butuh teori yang mampu menjadi alat hegemoni untuk melawan hegemoni kolonial dan kapitalisme. Dalam konteks ini (konteks kesadaran), kita butuh kesadaran revolusioner berdasarkan teori revolusi, yakni Marxisme. Teori Marx digunakan untuk menyusun kembali struktur berpikir rakyat tertindas yang mengalami situasi yang persis dialami oleh rakyat West Papua saat ini. Sebab, Marxisme mengandung unsur teori sebagai pemikiran kritis dan praxis sebagai tindakan perubahan. Artinya, rakyat West Papua yang dalam kondisi diatas bisa menjadi kekuatan pendorong revolusi jika memiliki teori kritis. Mengapa? karena revolusi selalu terjadi karena kehendak politik rakyat tertindas bertemu dengan refleksi teori kritis yang ada dalam filsafat.

Proses ini yang terjadi dalam masa perjuangan Indonesia melawan kolonialisme Belanda dengan kemunculan tokoh-tokoh nasionalis yang melek teori-teori Marxis (Soekarno, Tan Malaka, dll). Begitu juga Timor Leste. Begitu pula Vanuatu, Kanaki, Begitu juga kebanyakan negara-negara kecil di Afrika dan Amerika Latin. Mereka memerlukan teori Marx sebagai pembentuk karakter perlawanan revolusi yang dilakukan dengan cara dan metode yang objektif sesuai situasi penindasan. Mereka tidak melihat Marxisisme sebagai produk barat; atau melihat Marx sebagai orang Yahudi; dan segala latar belakang penggagas teori sosialisme ini. Mereka mengambil teori sebagai pengetahuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penindasan dan bagaimana rakyat terintas melawannnya.

Karena itu, saat ini memang para penyebar ide-ide utopis dalam kolonialisme dan agen-agen imperialisme paling tidak suka orang Papua mengambil senjata Marxsisme untuk melawan kolonial. Karena menurut mereka melawan kolonialisme yang bertujuan membangun masyarakat sosialis Papua adalah ancaman bagi kepentingan imperialisme di West Papua. Sebab revolusi West Papua bertujuan membangun kembali tata kelola politik dan ekonomi yang bebas dari kolonialisme dan kapitalisme.

 

Penulis : KETUA UMUM KNPB PUSAT TN.FIKTOR YEIMO

Korban Sawit Arso Tolak Dana satu Milyar

Posted on Updated on

Masyarakat Arso tolak Sawit yang suadh beroperasi 35 tahun. (Ardi Bayage – SP)

KEEROM — Terkait Tuntuntan Masyarakat dari tiga sub suku di Arso, Kab. Keerom, Papua pada tanggal 8 Juni lalu, masyarakat menolak cara bupati Keerom menyelesaikan masalah dengan Menawarkan dana Satu Milyar kepada para Korban sawit.

Berbagai aksi sudah dilakukan dan kini masyarakat adat berhadapan dengan satu tawaran baru dari pemerintah kabupaten Keerom yang menawarkan dana senilai satu milyar kepada para korban sawit di Arso.

“Dana ini merupakan dana pemberian gubernur untuk membuka palang palang perkebunan sawit di lokasi inti I- IV,” kata bupati Watae dalam tatap muka dengan masyarakat pada Senin (12/6/2017) lalu di Keerom.

Namun upaya pemberian dana tersebut ditolak masyarakat adat dari tiga suku di Arso dengan alasan masyarakat tidak meminta uang. Menurut masyarakat, uang tersebut hanya untuk alihkan tuntutan masyarakat tanpa melihat pokok persoalan.

Ferdinan Tuamis, sekertaris Tim kerja dari Tiga Sub suku seperti Marab, Abrab dan Manem di Arso mengatakan, masyarakat bukan datang meminta uang kepada pemerintah. Melainkan meminta kepastian penyelesaian sengketa tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah dan pihak perusahan selama kurang lebih 35 tahun sejak tahun 19 oktober 1982.

“Hal yang paling mendasar itu adalah kami minta kembalikan tanah adat kami. Bukan ganti rugi tanah,” tegas Ferdianan.

Soal ganti rugi tanah, kata dia, sebenarnya nilainya lain lagi, masyarakat hanya meminta bagian masyarakat adat pemilik hak ulayat yang  selama 35 tahun disepakati dalam MoU saat pelepasan tanah yang tidak secara baik.

“Kalau bapak bupati ngotot membayar uang satu milyar dengan alasan uang buka palang perkebunan inti yang sudah dipalang pada tanggal 27 april 2016 lalu, ini tidak benar,” katanya kepada bupati di kantor Bupati Keerom.

Pertemuan penyelesaiaan kasus sawit Arso yang digelar melibatkan semua komponen pemerintah seperti pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten keerom, SKPD terkait, Pihak TNI/Polri, dan dari pihak masyarakat adat sendiri.

Menurut Michael Fatagur Ketua Keret  yang juga hadir dalam pertemuan tersebut masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan  rayuan-rayuan.

“Kami sudah sangat dewasa dengan teknik pemerintah yang sengaja meredam persoalan kami ini. Uang satu milyar itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, sebab kami sudah belajar banyak dari tipu dan tipu selama ini kami rasakan,” katanya.

Ketua Keret marga Fatagur menolak uang buka palang sambil mengangkat segumpal tanah yang diambil secara simbolis dengan upacara adat sewaktu penarika tanah adat di perkebuana inti III, yang mejadai tanah ulayat milik keret marga Fatagur.

“Hari ini saya berdiri di hadapan bapak bupati dengan memegang tanah yang sudah mengering di dalam plastik yang saya sudah simpan selama setahun lebih, dan saya bukan datang mengemis uang, namun jati diri saya sebagai anak yang dilahirkan di tanah saya sendiri itu yang saya ingin minta di kembalikan,” tutur Maichel.

Sebelumnya, bupati keerom sendiri telah membentuk tim pasilitasi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat yang bertujauan untuk menyiapkan data-data terkait sengketa tanah 50 Ha dengan mendata setiap wilayah yang dipakai oleh pihak perusahan dan pihak pemerintah daerah sendri di area yang menjadi sengketa.

Menurut buapti keerom luasan yang dipakai oleh PTPN II itu seluas 12.000,10 Ha dan yang sisahnya ada beberapa perusahaan lain  seperti PT. Tanda Sawit Papua dan lain-lain.

Dalam rapat terbuka dengan masyarakat adat bupati keerom Celsius Watae meminta masyarakat kembali ke para-para adat untuk memikrikan baik-baik dengan dana satu milyar yang ditawarkan pemerintah Provinsi kepada masyarakat adat korban sawit.

 

Sumber: http://suarapapua.com

Dukung Papua Merdeka, Enam Perenang Akan Berenang Sejauh 69 Kilo di Danau Jenewa

Posted on Updated on

Logo Swim for West Papua. (Swim for West Papua – Doc)

Jayapura—Renang untuk Papua Barat adalah dukungan yang dilakukan untuk mendorong dukungan internasional untuk kampanye tentang pembebasan West Papua.

Beberapa waktu lalu, redaksi suarapapua.com berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Joel, kapten tim Renang Untuk West Papua (Swim for West Papua). Berikut ini adalah wawancara Suara Papua dengan sang kapten:

Suara Papua: Mengapa Gerakan Renang Untuk Papua Barat diadakan?
Kapten tim SWP : Swim for West Papua (Renang untuk Papua Barat) adalah dukungan yang dilakukan oleh masyarakat akar rumput untuk mendorong dukungan internasional untuk Kampanye Pembebasan West Papua 2017.

Suara Papua: Tujuannya?
Kapten tim SWP: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional atas tuntutan West Papua untuk merdeka. Kami adalah pendukung dan telah mengetahui isu West Papua cukup lama. Kami juga berharap bahwa kami akan bisa menjangkau orang-orang dan audiens yang tidak mengetahui tentang krisis selama 50 tahun yang melanda West Papua.

Suara Papua: Kami mendengar anda membuat petisi untuk mengumpulkan tandatangan hingga 10 ribu. Dan hingga saat ini sudah mencapai 20 ribu tandatangan. Lalu situs petisi online itu diblokir di Indonesia. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Kami bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tandatangan dari bulan Januari hingga akhir Agustus. Pemerintah Indonesia telah menutup akses petisi ini. Secara pribadi saya percaya bahwa mereka sangat takut akan apa yang bisa terjadi bila kejahatan mereka terhadap Orang Asli Papua diekspos di dunia internasional.

Suara Papua: Kami juga mendengar bahwa petisi yang ditandatangani itu akan dibawa ke PBB. Bagaimana anda menjelaskannya?

Kapten tim SWP: Pada bulan Agustus tahun 2017 ini, saya dan lima orang lainnya akan berenang sepanjang 69 km di Danau Jenewa di Swiss dan kami akan membawa petisi ke PBB. Petisi itu sendiri ditulis oleh ILWP (sebuah organisasi para pengacara internasional untuk West Papua) dan petisi ini mendukung perjuangan diplomatik ULMWP untuk sebuah referendum yang diawasi internasional untuk West Papua.

Kami berharap melalui usaha ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas situasi di West Papua dan membantu rakyat Papua meraih jalan ke pembebasannya.
Kami percaya bahwa HAM bersifat universal dan harus diakui dan berlaku untuk semua orang.

Kami mendukung hak West Papua untuk menentukan nasibnya.
Jalan ke pembebasan sangat panjang tapi kami yakin bahwa kami dapat melakukan perjalanan 69km di Danau Jenewa bersama-sama dan bahwa West Papua akan sedikit lebih dekat ke kemerdekaannya ketika usaha kami itu selesai/berhasil.

Suara Papua: Apa pesan anda untuk rakyat Papua Barat?

Kapten SWP tim: Rakyat West Papua, kam semua tidak sendiri. Suatu hari kamu semua akan merdeka. Kami berada di pihak anda semua menuju pembebasan. Papua Merdeka!

Suara Papua: Terima kasih.

Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Posted on

Tantowi Yahya sewaktu masih menjadi anggota DPR dalam sebuah kesempatan di Jakarta – IST

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.

Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.

Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.

Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.

Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.

“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.

“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.

Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.

“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.

Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.

Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.

Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.

Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Derita Suku Korowai di Rimba Papua

Posted on

Perempuan Korowai (sumber: Survival International)

SIAPA yang tidak kenal dengan nama suku Korowai? Pasti sebagian besar tahu karena rumah tradisional orang Korowai yang dibangun di atas pohon dengan rata-rata 5 hingga 35 meter di atas permukaan tanah. Tapi di lain sisi Korowai terkenal juga karena stigma Kanibalisme yang sampai saat ini masih menghantui semua pihak. Tidak hanya itu, ketertinggalan pembangunan di segala bidang dapat memperkokoh nama Korowai  dari 1.340 suku di Indonesia pada umumnya dan 250 suku bangsa yang ada di bumi Papua.

Johannes Veldhuizen adalah tokoh misionaris yang mengelilingi wilayah Korowai menggunakan perahu dan helipkoter pada tahun 1978. Ia melakukan sekaligus membawa misi gereja reformasi Belanda. Kampung Yaniruma yang terletak di perbatasan suku Kombai dan Korowai menjadi titik awal untuk beliau membuka penginjilan di daerah ini. Pada tanggal 30 Maret 1979, pendeta Veldhuizen membuka misi gereja atas berkat kerja sama kepala suku setempat.

Sekitar tahun 1985, Veldhuizen bekerja sama dengan gereja-gereja reformasi di Indonesia bersama Henk Venema, Gert Van Enk dan Lourens de Vries bahkan menjelajah tanah Korowai. Para missionaris tersebut meninggalkan Korowai (Yaniruma) pada 1990. Sebelum meninggalkan Korowai, para misionaris asal Belanda kalah itu cukup mempromosikan suku Korowai di Indonesia dan luar negeri. Buktinya, pada 1980-an pemerintah Indonesia membentuk kecamatan di daerah ini, basisnya di Kouh dan dikepalai oleh Daminikus Amutapai.

Tidak lama kemudian, nama Korowai semakin mencuri perhatian melalui kru film kontroversial Amerika yang dipimpin oleh Judy Halett bersama antropolog Paul Taylor dari Smithsonian Institution. Film tersebut meledak di Amerika karena dalam narasinya Dr. Taylor dengan jelas menyebutkan kanibalisme suku Korowai berlaku sebagai hukuman tertinggi dalam sistem peradilan pidana bagi orang Korowai.

Film yang dibuat dibawah komando Halett ini tidak sekedar mempromosikan Korowai. Lebih dari itu,  mereka mencap bahwa suku Korowai sebagai manusia kanibal. Dampaknya, sampai saat ini orang masih takut untuk memasuki di daerah dataran rendah ini.  Padahal sekarang suku Korowai sendiri sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Mereka sudah terima injil sebagai pedoman hidup bahkan sampai membangun pos gereja di dusun-dusun mereka.

Rupanya, para misionaris Belanda, J. Veldhuizen dan Gert Van Enk selaku orang pertama yang menginjaki kaki di Korowai tak mampu menahan diri dengan dinamika ini. Mereka kembali membawa wartawan Alexander Smoltczk dan fotografer George Steinmetz memasuki wilayah Korowai yang masih perawan dengan kontak budaya luar. Selanjutnya mereka mempromosikan dengan gambar etnografi yang cukup akurat di luar negeri, Belanda.

Mereka hanya dapat membuka mata dan mengetuk hati kepada dunia. Selain itu, mereka cukup membuka jalan dan kebenaran bagi orang Korowai sendiri melalui berkat penginjilannya. Tetapi untuk pembangunan fisik dalam upaya mengukur indeks pembangunan manusia (IPM) seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, rumah sakit, puskemas, pustu, polindes, posyandu, POD, SD, SMP dan lainnya masih jauh dari kata berkembang dan maju.

Kontak di antara dunia luar dan suku Korowai terjadi 37 tahun yang lalu. Sementara pemerintahan kecamatan dibentuk pada 1980-an. Kemudian usia Papua sejak Indonesia mencaplok wilayah Irian Jaya (kini disebut Papua), sampai 1 Mei 2017 mendatang akan berumur 57 tahun. Cukup tua, kalau mau dibilang usia peradaban dan waktu lamanya orang Korowai tinggal dalam pangkuan ibu pertiwi. Namun sedinya, masyarakat dan daerah dataran rendah ini berkembang lamban ketimbang daerah pedesaan lain di provinsi termiskin urutan dua di Indonesia.

Semenjak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua dan Papua Barat berlaku, pembiayaan untuk mendorong pembangunan di segala sekotor begitu banyak. Apalagi pemekaran daerah otonom seperti kampung, distrik dan kabupaten dibentuk masing-masing oleh kabupaten/kota. Tentu dananya tidak sedikit. Bahkan satu kampung saja dana Otsus dalam setahun bisa mendapatkan sebesar 200-an juta. Dalam setahun ada tiga kali tahap.

Belum termasuk dengan dana DAK, APBD dan lain-lain yang dibagikan setiap kampung. Tentu harapan kesejahteraan semua pihak untuk memperbaiki kualitas masyarakat itu ada. Karena pemerintah cukup membantu masyarakat untuk mendorong pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun dana ratusan juta tersebut hilang tanpa jejak apapun.

Orang seperti Korowai yang tinggalnya jauh dari kota, sungguh sangat disayangkan. Barangkali pemerintah melalui kaki tangan kepala kampung, kepala distrik, bupati dan gubernur serta jajarannya, Sangat bangga membuat perencanaan pembangunan di daerah yang sulit terjangkau dengan mengalokasikan dana yang cukup besar. Tetapi sering pihaknya lupa atau memang sengaja untuk menguntung diri sendiri atas nama persoalan dan pembangunan di daerah terpencil termasuk Korowai.

Hal ini nyata. Mau tipu siapa? Kalau mau klaim mari kita saling melempar argumen. Di sana, masyarakat Korowai masih diselimuti oleh beragam penyakit, angka buta aksara, belum ada sumber pendapatan ekonomi masyarakat, dan akses transportasi daratan, udara dan sungai amat terbatas. Dengan sejujurnya dan dengan hati nurani dapat kami sampaikan, bahwa pemerintah “gagal” mendorong pembangunan di semua bidang bagi suku Korowai Papua. Pertanyaannya, kapan hak-hak masyarakat Korowai akan diperhatikan oleh pemerintah?

Kalau tidak salah bilang, tujuan membentuk negara dan pemerintahannya adalah untuk meningkatkan kulitas dan taraf hidup disamping mengusahakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pancasila dan UUD 1945. Sebagai anggota masyarakat di negara ini mendengar tujuan negara seperti ini pasti akan bangga. Apalagi negaranya dijamin oleh hukum, Pancasila, dan roh-roh UUD 1945. Namun kadang juga merasa jengkel karena kenyataan di lapangan, banyak masyarakat terutama orang Papua (Korowai) menderita di dalam dapurnya Indonesia dan dunia.

Usia 56 tahun itu bukan usia muda, setidaknya dapat membawa perubahan sebagai kosekuensi memaksakan orang Papua terkurung dalam bingkai NKRI. Indonesia mesti membangun Papua khususnya daerah Korowai secara sunguh-sungguh. Bukan diperlakukan seperti “setengah binatang”. Kalau memberikan sesuatu itu harus seutuhnya. Jangan bicara memberikan Otsus kepada orang Papua sementara pemerintah tidak memberikan kewenangan secara utuh. ‘Kan selama ini begitu, pemerintah pusat memberikan otsus tapi kenyataanya sejumlah pasal didalamnya masih dikendalikan oleh pusat.

Kalau begini kapan membangun Korowai secara khusus dan Papua pada umumnya? Kalau memang mau bangun Papua setengah hati, seharusnya tidak perlu memberikan Otsus yang terlebih memaksakan Papua menjadi 100 persen Indonesia. Tidak ada artinya tinggal dalam pangkuan ibu Pertiwi kalau segala produk kebijakan bagi masyarakat selalu diintervesi oleh pusat. Nihil, sampai kapan pun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua tidak akan berhasil membangun daerahnya.

Pembangunan gagal baru nanti salahkan kepada pucuk pimpinan daerah. Ah, kalian yang melakukan kesalahan karena dana tidak terserap pada sasaran alias korupsi. Bukan membanggakan pejabat Papua, tapi yang orang Papua inginkan itu pemerintah pusat memberikan kebijakkan seperti Otsus, UP4B secara utuh. Tidak boleh ada intervensi oleh pusat. Pemerintah pusat cukup memberikan kewenangan dan mengawasi jalannya pembangunan.

Tapi memang ada sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bekerja tidak sungguh-sungguh. Ada memang, hal-hal tertentu pemerintah pusat mendorong pembangunan di Papua secara serius. Namun ada oknum tertentu (pejabat daerah) yang menyalahgunakan posisinya dan dana milik negara. Akibatnya, yang menjadi korban tidak lain pasti negara dan rakyat kecil terlebih khusus di daerah terpencil seperti Korowai ini.

Jarak di antara kehidupan suku Korowai dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan pembangunan di sektor manapun masih berkisar jauh. Beragam produk kebijakan pemerintah pusat sampai daerah tak mampu mengakomodir persoalan yang dialami masyarakat di daerah yang sama sekali belum disentuh pembangunan ini. Tidak ada perubahan apapun sejak berlakunya UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Intrenasional tentang Hak Sosial, Budaya dan Ekonomi serta UU dan peraturan lain sebagainya.

Konstitusi negara dengan tegas menyebutkan bahwa negara wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kondisi ini sangat miris dengan realitas kehidupan suku Korowai ras melanesia yang lama mendiami di atas landasan pancasila dan UUD 1945.

Banyak masalah di Korowai. Suku yang sering disebut terasing ini mendiami di persimpangan kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Asmat. Dewasa ini mereka tinggal dalam ancaman bahaya penyakit. Kematian ibu dan anak makin bertambah banyak.

Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan Rimba Papua menyebutkan 64 orang di Seradala, Korowai, Kabuapten Yahukimo meninggal dunia. Kematian ini terjadi karena tidak adanya pelayanan kesehatan yang memadai.

Jumlah 64 orang di atas terdiri dari 18 orang perempuan dan 46 laki-laki. Rinciannya adalah 2 orang bayi, 5 orang balita, 1 orang anak, 5 orang remaja dan 51 dewasa. Selain itu 37 orang Korowai menderita kaki gajah. Jumlah penderita kaki gajah itu antara lain: 12 orang remaja,  12 orang dewasa, dan 13 orang anak (Tabloid JUBI, 29/03/2017).

Banyaknya kematian ibu dan anak serta penderita kaki gajah tersebut hanyalah di sekitar distrik Seradala. Belum termasuk wilayah lain di Korowai secara umum.

Masih banyak masyarakat mulai dari bayi sampai dewasa terserang penyakit. Akses pengobatan sangat terbatas. Memang ada Pustu mewah milik pemerintah, tetapi tidak ada petugas medis. Tidak hanya itu, banyak anak-anak kecil usia layak sekolah terlantar akibat belum adanya akses pendidikan. Selain itu, akses transportasi bagi masyarakat sangat terbatas untuk berobat dan sekolah diluar kampung agak sulit.

Masih banyak lagi masalah lain seperti gizi buruk, penyakit kulit dan lain sebagainya. Mereka hanya mengandalkan pisang dan sagu sebagai makanan utama mereka. Minum dari air kali atau sungai yang kabur karena daeranya dikenal dataran. Meski di media masa lokal sempat dibaca oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama. Sayangnya perhatian maupun penanganan masalah di suku Korowai sangat lamban.

Kendati demikian, pemerintah rupanya tak mampu memutus mata rantai kesakitan dan kematian. Orang Papua yang sebagian besarnya tinggal di daerah pedesaan masih meruak di kalangan masyarakat. Tingginya angka kematian bukan hanya berlaku di daerah kota, di daerah pedalaman pun sama bahkan lebih. Segala kebijakan pemerintah dilahirkaan untuk merombak kondisi kesehatan masyarakat selama bertahun-tahun. Akan tetapi kondisi kesehatan dari waktu ke waktu tak kunjung baik. Memutus mata rantai kematian di tanah Papua terkesan hanya wacana semu.

Kegagalan Otsus

Sebelum menjadi kepala dinas, Aloysius Giyai (sekarang Dinas Kesehatan Pemprov Papua) menulis buku “Memutus Mata Rantai Kematian Di Tanah Papua”, semasa beliau menjabat sebagai direktur rumah sakit Abepura, Jayapura. Dalam buku tersebut beliau mengatakan, dalam konteks Otsus patut kita pertanyakan. Apakah empat kebijakan pemerintah yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur jalan dan jembatan berjalan dengan dinamis, cepat dan responsif untuk menjawab kebutuhan masyarakat?Tidak. Menurut Giyai, Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat gagal menjadi kerangka acuan pembangunan untuk menyehatkan dan mensejahterakan rakyat asli Papua.

Kegagalan pembangunan kesehatan di era Otsus dapat dilihat pada indikator tingginya angka mortalitas (kematian), tingginya angka morbiditas (penyebaran penyakit) dan rendahnya status gizi. Berdasarkan data profil dinas kesehatan provinsi Papua tahun 2010 cukup menakjubkan. Angka Kematian Bayi (AKB) 41 per 1.000 kelahiran. Masih jauh dari target MDGs 2015 yakni 23 per 1.000. Angka Kematian Balita (AKABA), sebelum mencapai usia 5 tahun 64 per 1.000 KH. Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) jauh mengejutkan yakni 362 per 100.000. Jauh sekali dengan target MDGs 2015 sebesar 102 per 100.000 KH.

Selain angka Usia Harapan Hidup (UHH) masih jauh dari harapan. Tahun 2009 lalu tercatat 68,2 persen dari sebelumnya hanya terdapar 68,1 persen. Sementara itu, status gizi hasil riset untuk Papua menunjukkan dimana gizi buruk 7,1 persen dan gizi kurang 14,5 persen. Tidak hanya itu, dalam buku Papua di Ambang Kehancuran karya SKPKC Frasiskan Papua menyebutkan kasus HIV/AIDS hingga 30 Juni 2016 melonjak jauh, kurang lebih 25.349 kasus di seleuruh Papua. Sekitar 9.296 kasus HIV dan 15.949 orang terkena AIDS. Lalu 64 orang Indonesia terindikasi kenah HIV dan 20 orang asing terkena AIDS.

Kita tidak bisa berpikir bahwa Korowai itu jauh dari kota jadi angka kematian tidak pesat. Bayangkan kontak dengan orang luar saja sudah terjadi 37 tahun yang lalu. Sekalipun tidak banyak masyarakat yang ke daerah kota namun satu sampai lima orang yang keluar masuk tentu punya pengaruh besar. Apalagi sekarang ini, penyakit yang namanya HIV/AIDS ini rentang terserang tanpa memandang status seseorang. Kita belum bisa simpulkan bahwa jumlah penyakit di atas termasuk orang Korowai atau tidak. Setahu saya pihak manapun jarang berkunjung ke Korowai.

Bagi Korowai sulit diprediksi berapa banyak angka kematian dan kelahiran. Bagaimana mungkin pemerintah tahun populasi di daerah ini, sistem pemerintahan distrik, Pustu dan sekolah tidak ada sama sekali. Faktor lain Korowai ada ditengah-tengah antara kabuapten Yahukimo, Asmat, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang. Makanya sering wilayah dan penduduknya menjadi perebutan bagi kepala daerah. Namun kebutuhan dasar ketika masyarakat mengalami masalah serius tidak mau angkat bicara. Menyuarakan saja tidak, apalagi menjamin biaya pengobatan.

Menurut Hendrik L. Blum (1974) mengatakan, derajat kesehatan individu dan masyarakat ditentukan oleh faktor-faktor seperti lingkungan, perilaku, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Faktor lingkungan tadi meliputi sumber pendapatan ekonomi masyarakat, pendidikan, penyediaan rumah sehat, air bersih, iklim daerah, udarah, akses tranportasi dan lain sebagainya. Perilaku atau pola hidup sehat merupakan kedua untuk bagaimana masyarakat tetap sehat. Selain itu faktor lain karena pengaruh kebiasaan, serta adat istiadat bagi masyarakat.

Hari ini Korowai sangat memprihatinkan. Hampir semua faktor penentu kualitas kesehatan di atas rata-rata belum memadai. Masyarakat di dataran rendah Papua ini tinggal dengan jarak 200-300 km dari empat ibu kota yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga. Pemekaran kampung, distrik dan kabupaten tidak lagi menjadi solusi. Karena masyarakat di wilayah ini tidak diurus baik oleh kabupaten dan provinsi Indonesia paling timur ini.

Pemekaran termasuk Otsus yang diharapkan membawah angin segar bagi masyarakat Korowai. Tidak memberikan kontribusi besar dalam upaya pemenuhan hak sebagai warga negara. Kalau menilik kembali buku karya Paskalis Kossay, “Pemekaran Wilayah Di Tanah Papua Solusi Atau Masalah” dapat disimpulka bahwa pemekaran dan Otsus bukan solusi. Kalau bilang solusi, kenapa pembangunan di Korowai tak kunjung berkembang dan maju? Tepat juga jika Jhon Gluba Gebze dalam buku tersebut mengatakan Indonesia mau merebut wilayah Papua datang merayu hati orang Papua dengan kalimat pendek “Irian”.

Kita akan lihat, apakah pemerintah serius menangani masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur di Korowai atau tidak. Karena kepala dinas kesehatan provinsi Papua, Aloysius Giyai berjanji akan menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang atau Terapung pada Mei 2017 untuk bertugas di wilayah Korowai.

Kita juga akan lihat  keprihatinan presiden Jokowi selama ini yang bilang dihadapan orang Papua,  membangun Papua dengan hati. Surat pernyataan mahasiswa Papua dalam aksi (29/03/2017 lalu tembusannya sudah sampai di presiden Jokowi, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, Menteri PUPR dan sejumlah instansi negara lainnya. Kita bersabar sembari menunggu komitemen presiden dan jajarannya merespon penderitaan orang  Korowai di rimba hutan. Semoga orang Korowai mendapat perhatian oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menyelamatkan warga negara.

Presiden Joko Widodo pasti tahu ketidakmauan orang Papua terhadap janji-janjinya. Belau tentu tidak akan berikan janji lagi pada orang Papua. Karena janji sebelumnya seperti membuka akses bagi jurnalis asing, selesaikan kasus Wamena Berdarah dan kasus pelanggaran HAM lainnya tidak pernah terbukti. Untuk Korowai optimis sajalah, bahwasanya beliau akan memberikan respon baik. Karena masalah juga cukup serius ‘kan? Semoga!

Suku Korowai harus diperhatikan serius tanpa memandang sebela mata. Mereka itu warga negara. Bukan manusia kanimbal. Suku Korowai memiliki hak sejak lahir dan sejak adanya UU 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Hak orang Korowai untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan infartruktur di bidang lainnya harus ditangani serius. Penanganan yang dimaksud adalah dengan mengalokasikan dana dan memberikan kebijakan khusus. Hal tersebut jelas akan memperbaiki kualitas masyarakat setempat.

Lebih jelasnya, untuk membangun Korowai yang baik, pemerintah tentu mempunyai strategi. Bahkan gubernur Papua, Lukas Enembe tahu persis bagaimana membangun  orang dan mendorong pembangunan di tanah Papua. Karena dalam buku Papua Antara Uang dan Kewenangan menjelaskan begitu brilian. Diharapkan program Nawa Cita dan rangkuman strategi membangun Papua yang tertera dalam buku Enembe mampu mensejahterakan orang Korowai.

Cukup orang Korowai menderita dibalik kepentingan dan objek wisata oleh negara dan oknum tertentu. Tidak ada alsasan untuk menunda membantu dan menyelamatkan orang Korowai yang masih menderita. Sudah lama mereka menjadi korban atas nama pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah segera membentuk tim untuk menangani beragam persoalan di Korowai. Sudah bosan, mereka mendengarkan dari orang tentang pembangunan di perkotaan. Sekarang, mereka ingin merasakan pembangunan itu sendiri.  

Sudah cukup presiden, Gubernur dan para bupati  mengunjungi masyarakat di daerah yang mudah diakses. Berani tidak, para pemimpin negara dan daerah berkunjung di daerah terpencil ini? Kalau pun tidak berkunjung minimal ada perhatian berupa kebijakan khusus untuk membuktikan membangun Papua (orang) dengan hati. Baik buruknya dan mati hidupnya nasib suku Korowai ada di tangan pemerintah sebagai instansi negara yang bertanggung jawab atas semua persoalan yang ada di Papua, terutama masyarakat Korowai.

Selamatkan suku Korowai!***

Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua.

Kepustakaan

Muller, K. (2011). Pesisir Selatan Papua. DW Books, LPMAK dan PT. Freeport Indonesia

Giyai, A. (2012). Memutus Mata Rantai Kematian di Tanah Papua. Jayapura: Pakar Papua Pustaka Raya.

Giyai, A. (2015). Melawan Badai Kepunahan, Gebrakan Papua Sehat Menuju Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Jayapura: Pakar Papua Pustaka.

Uropdana, Y. (2015, 2016). Kondisi, Kendala dan Solusi Menanggulangi Kemiskinan Menjelang Millennium Development Goals (MDGs) 2015 Di Provinsi Papua. Yogyakarta: Kepel Press

Enembe, L. (2016). Papua Antara Uang dan Kewenangan . Jakarta: PT. Wahana Sementara Intermedia.

Jenaru, A; Triharyanto, B. dan Koten, B. (2017). Papua di Ambang Kehancuran. Jayapura: SKPKC Fransiskan Papua.

Kossay, P. (2012). Pemekaran Wilayah Di Tanah Papua, Solusi Atau Masalah. Jakarta Selatan: Tollelegi.

WWF.  (2015, Maret  29). Mengenal Suku Korowai di Selatan Papua. Retrieved April 10, 2017, from WWF Indonesai:http://www.jeratpapua.orang/Mengenal Suku Korowai di Selatan Papua.

Sumber: https://indoprogress.com

Jejak Mako Tabuni: Lahir Besar Bersama Rakyat di Jalanan, Matipun Bersama Rakyat di Jalanan

Posted on

Foto Payokwa Payokwacihld Dendy.
Musa Mako Tabuni, ketua I KNPB Pusat yang ditembak mati oleh militer Indonesia di perumnas III Jayapura, empat tahun lalu. (Oktovianus Pogau – SP)

Oleh: Benny Mawel

“Hanya satu kataaaa…. Lawan, Lawan dan Lawan.” Teriak Mako Tabuni sambil mengacungkan tangan kiri, tangan kanannya genggam erat mic di atas  mobil komando (Pick Up hitam) itu.

“Kita tidak boleh kalah, menyerah dan percaya terhadap tipu daya penjajah. Berhenti, berhenti dan berhenti percaya terhadap Jakarta,” tegasnya disambut aplaus.

Begitulah Mako Tabuni, ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berorasi di hadapan ribuan demonstran damai di lingkaran Abepura, kota Jayapura, pada 2 April 2011 silam.

Selang waktu pasca orasi itu hanya setahun. Pada 2012, Polda Papua memasukan Mako Tabuni  ke dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) gelap. Atas tuduhan yang tidak pernah dibuktikan hingga hari, tepatnya pada 14 Juni 2012, pasukan khusus Polda Papua menembak mati Mako Tabuni. Penembakan saat kunyah pinang terakhirnya di pinggiran jalan, putaran taxi Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua, pada pukul 9 pagi.

Pasca penembakan, sejumlah media menulis Polisi mencurigai Tabuni terlibat dalam penembakan terhadap Dietmar Pieper (55), peneliti Jerman pada 29 Mei 2012 di pantai Base G Dok 9, terlibat dalam sejumlah kerusuhan di Papua dan penembakan terhadap warga sipil di Kota Jayapura dalam bulan itu.

http:liputan6.com menulis, kecurigaan itu yang diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Polisi Mohammad Taufik. Ia mengatakan, pihaknya menembak Ketua I KNPB karena yang bersangkutan pelaku kerusuhan di Wamena, Jayapura, Provinsi Papua.

“Tentunya pelaku beberapa peristiwa yang terjadi di Papua yang identitasnya atas nama MT. Dia merupakan bagian dari pengurus KNPB, jabatannya ketua 1,” kata Taufik usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, pada 14 Juni beberapa jam setelah pembunuhan Mako Tabuni.

Kata polisi, penembakan itu pun terpaksa dilakukan karena Mako berusaha merebut senjata dari para eksekutornya. Polisi juga menyebutkan, aparat menemukan satu jenis senjata revolver dan 18 peluru dari saku jaketnya. Senjata itu dikatakan hasil curian.

Anehnya, mengapa Mako yang membawa senjata dengan peluru itu hendak merebut senjata pembunuhannya? Mengapa Mako tidak menembak kalau ada bawa senjata? Aneh juga, aparat Negara Hukum menembak mati orang yang tak bersalah tanpa proses pengadilan, pembuktian dan putusan pengadilan.

Soal-soal itu tidak penting. Masalah-masalah itu sudah menjadi tren di Papua, juga di Indonesia. Tembak dulu, kemudian mencari alasan anggota teroris ataupun organisasi Papua Merdeka. Soal penting dalam diskusi kasus Tabuni adalah, apakah benar Mako Tabuni sejahat yang dituduhkan? Siapa itu Tabuni yang sebenarnya?

Kita butuh orang dekat untuk menjawabnya. Saya bukan orang dekat, namun saya punya catatan menyaksikan dan menulis berita soal Tabuni memimpin demonstrasi selama dua tahun (2011-2012). Saya hanya ingin memperlihatkan sisi lain dari Mako Tabuni yang “Jahat” itu?.

Siapa itu Mako Tabuni?

Mako Tabuni bernama asli Musa Tabuni. Ia Lahir di Pyramid, Lembah Baliem (Kini bagian barat Kabupaten Jayawijaya) pada 1977 (menurut catatan di pusara 1979). Ia lahir dari orang tua bermata pencaharian petani, seperti kebanyakan orang di wilayah gunung waktu itu.

Kakak sulungnya, Jordan Tabuni mengatakan, waktu Musa lahir, wilayah ini dilanda operasi Militer yang disebut Operasi Kikis. Masyarakat menyebutnya gejolak 1977. Masyarakat menghadapi tuduhan, penangkapan, penahanan, pegejaran dan pengusian ke hutan hingga tahun 1980. Mako kecil merasakan dan mengalami langsung gejolak politik itu.

“Mako ikut mengungsi ke hutan. Ia sudah terlibat dalam perjuangan ini sejak kecil,” ungkap kaka kandungnya dalam sambutan pemakaman sang pejuang di Post 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 15 Juni 2012.

Asia Human Rights Commission Human Rights and Peace for Papua (ICP) dalam tahun 2013 merilis laporan tentang peristiwa itu dengan judul “Genosida yang Diabaikan: Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Papua 1977-1978”. AHRC menyebutkan 4.146 orang tewas dalam operasi itu.

AHRC menyebutkan, ribuan orang itu tewas akibat bom-bom yang dijatuhkan, penembakan dan penyiksaan yang dihadapi. Bom jenis Napalm militer Indonesia jatuhkan menggunakan pesawat tempur jenis OV-10 Bronco yang dibeli dari Amerika Serikat, dua helikopter Bell dan dua helicopter Iroquis bantuan pemerintah Australia dan Amerika. Helikoper Iroquis dari pemerintah Australia dan helikopter Bell UH-1H Huey dari Amerika Serikat

Peristiwa itu berlalu. Kata kakak saulungnya, ketika situasi agak aman, Mako Tabuni kembali ke kampung Pyramid. Mako tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak lain. Ia menempuh pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas di SMA Negeri I Kimbim, ibukota distrik kampung kelahirannya. Waktu SMA inilah berteman dengan Bucthar Tabuni, mantan ketua Umum KNPB dan kini menjadi deklator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Usai menyelesaikan pendidikan, Mako Tabuni meneruskan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Manado, Sulawesi Utara. Di bangku kuliah itulah Mako Tabuni bergumul, membaca buku sejarah, bercerita tentang sejarah Papua bersama rekan-rekannya. Pemberontakannya pun tumbuh subur bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) yang dipimpin Markus Haluk (sekretaris jendral) dan Buchtar Tabuni (wakil sekjen).

Ada dugaan, puncak dari pergumulan itu lahirlah resolusi konggres II AMPTPI di Manado pada 2007. Salah satu resolusinya melakukan mogok nasional dengan agenda tutup PT Freeport. Ketika agenda hendak dieksekusi, pentolan AMPTPI berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, mahasiswa Papua menggelar aksi di wilayah masing-masing. Tetapi ada juga yang mengatakan, mahasiswa Papua harus terlibat aktif bersama rakyat Papua. Kelompok yang mengatakan mahasiswa harus terlibat, termasuk Mako Tabuni menyatakan eksodus mahasiswa Papua menjelang akhir 2008.

Mako Tabuni dengan rekan-rekannya yang eksodus mendirikan tenda darurat di lapangan makam Theys Eluay di Sentani. Satu bulan lebih mahasiswa melakukan aktivitas politik di lapangan terbuka itu. Mahasiswa melakukan demonstrasi dan orasi-orasi politik dengan isu utama referendum dan boikot Pilpres 2009.

Situs papuansbehindbars.org menulis, Mako Tabuni memimpin demo damai pada 10 Maret 2008, menyerukan perlunya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat daripada ikut berpartisipasi dalam pemilu Indonesia. Walaupun tidak ada penangkapan pada saat demonstrasi berlangsung, beberapa minggu setelahnya, pada 3 April, Mako Tabuni dan Serafin Diaz, mahasiswa asal Timor Leste, ditangkap saat mereka turun dari kapal penumpang KM Labobar di Jayapura.

Menurut papuansbehindbars.org, satu jam setelah itu, laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) menyebutkan, pihak kepolisian melakukan penyergapan di areal Dewan Adat Papua, DAP. 15 orang ditangkap. Laporan ALDP menjelaskan bahwa sejak mereka diusir dari areal makam Theys Eluay, para muda-mudi aktivis KNPB kerap berkumpul di halaman DAP. 14 pria dan satu wanita ditangkap dan dilepaskan pada hari berikutnya. Tetapi Yance Mote ditahan di penjara dan diadili bersamaan dengan Mako Tabuni dan Serafin Diaz. Ketiganya dikenakan pasal 106 dan 160 KUHP, yang mengacu pada kegiatan makar dan penghasutan.

Dokumen-dokumen persidangan yang disediakan oleh Mahkamah Agung memberikan secara garis besar kasus ketiga pria sewaktu melewati berbagai tingkat pengadilan. Serafin Diaz dan Yance Mote dituduh memberikan pidato-pidato pada saat demonstrasi berlangsung. Tuduhan utama terhadap Mako Tabuni adalah bahwa dia menyewa sebuah taksi dan memasang pengeras suara di atap taksi tersebut untuk menyampaikan pesan kepada para demonstran. Ketiganya akhirnya dibebaskan dari dakwaan makar, tetapi dihukum 18 bulan penjara karena penghasutan.

Perjuangan Mako Tabuni

Perjuangan Mako Tabuni tidak dimulai ketika bergabung dengan KNPB. Mako memulai perjuangan sudah dikatakan awal bahwa, ia mulai berjuang sejak kecil, jauh sebelum dia mengerti baik. Ia harus ikut mengungsi bersama orang tua ke hutan.

Situs papuansbehindbars.org, menyebutkan berbagai insiden dalam hidup dia. Dia mengingat bagaimana ayahnya selalu diselimuti dengan stigma pengacau, dan selalu ditangkap setiap tanggal 17 Agustus dalam upaya menjaga keamanan seputar hari kemerdekaan oleh pihak Indonesia. Anaknya sendiri akhirnya selalu harus mengunjungi barak militer Indonesia, dimana ayahnya ditahan untuk membawa makanan.

Mako Tabuni akhirnya mendapat kurungan penjara pertama bagi dirinya sendiri saat pindah ke Jayapura pada tahun 1999. Dimana dia ditahan oleh Kopassus dan dituduh memberikan bantuan kepada ketua TPN-OPM, Matias Wenda. Pada waktu itu, dia tidak ditahan untuk waktu yang lama, tetapi kemudian ditahan lagi di Timika pada tahun 2007, lagi-lagi dengan tuduhan menjadi anggota TPN. Dia didakwa dengan tuduhan makar dan ditahan selama 7 bulan, namun kemudian dilepas tanpa kasusnya diadili di pengadilan.

Pemenjarahan itu tidak membatasi ideologi Mako Tabuni. Ia memimpin satu demo besar pada 2 Mei 2012. Agendanya menolak aneksasi West Papua pada 1 Mei 1963. Penolakan dihadiri ribuan massa aksi dari sejumlah sudut kota. Massa berkumpul dan berorasi di Taman Imbi Jayapura, tepatnya di depan bekas gedung New Guinea Raad  (kini gedung Dewan Kesenian Tanah Papua, yang tidak pernah ada gerakan apapun itu).

Orasi-orasi politik secara bergantian, kadang emosional dan kadang diplomatis itu Tabuni tuntun. Saking tidak setujunya dengan aneksasi, Tabuni mengakhiri orasi-orasi politik sejenak sekitar 5 menit. Ia memanjat gedung bekas New Guinea Raad itu dan menulis di tembak depan gedung itu “Milik New Guinea Raad” dengan pilox hitam.

Sekalipun begitu, demo ini berakhir dengan damai.  Demo yang berlangsung dengan damai itu dinodai dengan penembakan terhadap Terjoli Weya, seorang mahasiswa asal Kabupaten Tolikara. Weya ditembak di depan Koramil Abepura saat pulang aksi. Ia ditembak sang sniper, ketika itu Weya duduk di cap truk yang demonstran tumpangi.

Penembakan Weya ini mengawali penembakan-penembakan terhadap aktivis KNPB nanti, termasuk penembakan terhadap Mako Tabuni. Penembakan itu macam teror terhadap aktivis Papua, tetapi tidak berhasil membatasi langkah Mako Tabuni bersama KNPB. Ia kembali memimpin satu demo akbar lagi, menghadirkan 5 ribu rakyat Papua turun jalan pada 2 Agustus 2011. Abepura menjadi lautan manusia yang ingin menentukan nasib sendiri. Kepada ribuan massa itu, Mako memperlihatkan ideologi perlawananya bukan teror, intimidasi dan pembunuhan. Ia mengajak ribuan massa itu mengikrarkan janji perlawanan damai.

“Angkat tangan kirimu sebagai simbol perlawanan damai. Kita mempertahankan simbol ini selama 30 menit. Kita mau membuktikan, kita mampu berjuang dengan damai atau tidak. Siapa yang tidak bertahan, ia tidak akan pernah bertahan dalam perjuangan damai ini,” ajak Mako.

Ajakan itu pun dapat diikuti ribuan massa itu dengan tertib. Mako Tabuni pun menghitung waktu di HP Nokia Hitam itu sambil mengacungkan tangan kirinya. Hingga 30 menit berlalu, sebagian besar dari massa aksi mampu bertahan mengangkat tangannya. Massa aksi tidak peduli dengan terik matahari dan keringat yang mengalir deras di badan jalan, lingkaran Abepura itu. Polisi dan para intel dan jurnalis yang kawal demo menyaksikan drama itu.

“Rakyat Papua sudah membuktikan bahwa kita mampu melakukannya. Kita tidak perlu mengharapkan orang lain datang menolong kita. Rakyat Papua harus bangkit mencatat sejarahnya sendiri,” tegasnya.

Tabuni menyadari betul, mencatat sejarah, memperjuangkan kemerdekaan itu bukanlah retorika belaka, melainkan perlawanan nyata. Rakyat Papua harus terlibat aktif, meninggalkan budaya bicara-bicara, membedakan dari kelompok ini dan itu, tetapi bersatu dalam gerakan rakyat dengan satu budaya kerja nyata. Kerja-kerja nyata itulah yang dapat mewujudkan cita-cita keluar dari genggaman pendudukan bangsa kapitalis dan barbar.

“Kita harus lawan, tanpa perlawanan kemerdekaan itu mimpi siang bolong. Kata-kata tidak akan menjawab kemerdekaan. Kerja nyata menjawab kemerdekaan itu,” tegas Mako.

Kata dia, perlawanan menentukan nasib sendiri itu bukan hal yang terpisah, melainkan hak mendasar  yang melekat; hak politik yang tidak bisa digangu gugat oleh siapapun. Namun, hak itu, Indonesia, Amerika dan Belanda batasi dengan mengobjekkan orang Papua dalam membicarakan status politik Papua. Orang Papua tidak dilibatkan dalam peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke pemerintahan sementara atau United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA), UNTEA ke Indonesia.

“Puncak permainan itu rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. Indonesia tidak memberikan kebebasan orang Papua menentukan nasib sendiri. Indonesia memaksakan Papua menjadi Indonesia dengan dukungan kapitalis Amerika,” ujarnya dengan tegas.

Kata Mako, pemaksaan itu terjadi secara tidak adil, sistematik dan militeristik. Indonesia membawa sistem demokrasi Jawa, musyawarah-mufakat, mengabaikan hak memilih 700.000 orang Papua. 1.025 orang yang mewakili orang Papua.

“Jumlah itu pun yang betul-betul memilih 75 orang saja. Lebihnya tidak jelas,” tegasnya.

Kata dia, ketidakjelasan, permainan dan pelanggaran HAM itu mengawali peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dalam pendudukan Indonesia. Pembunuhan terus berjalan dengan alasan kriminal dan separatis demi menguasai kekayaan alamnya. Isu separatis dan kriminal menjadi kata ampuh bagi penjajah mendiamkan orang Papua yang dianggap mengganggu atau menghalangi kepentingan ekonomi.

“Kolonial melakukan semua demi kepentingan mengamankan kekayaan alam Papua. Orang Papua hanya menjadi budak dan kambing hitam,” tegasnya.

Kata Mako, rakyat Papua tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung. Rakyat Papua harus bangkit menuntut hak politiknya. Hak politik itu akan menjadi nyata hanya dengan komitmen perjuangan yang berani, serius, terus menerus, berwibawa dan taruhan nyawa.

“Lebih bagus kita hancur, musnah dalam melakukan perlawanan mempertahankan harga diri, daripada ditindas dan diperbudak sampai habis,” tegasnya pada 2 April 2012.

Mako Tabuni betul-betul wujudkan kata-katanya dengan perlawanan damai. Perlawanan hanya dengan kekuatan massa rakyat, argumen-argumen sejarah yang benar, cerdas dan penyerahan diri yang total kepada perjuangan pembebasan bangsa.

“Penjajah tidak boleh tangkap saya hidup. Mako lahir dan besar di jalanan. Matipun bersama rakyat di jalanan,” ungkap rekannya kepada penulis mengingat ungkapan Tabuni seminggu sebelum penembakan.

Tabuni Dikenang: “Mako itu Bapa, Bukan Pemimpin”

Figur sosok Mako Tabuni sulit dilupakan. Setiap tahun, KNPB selalu gelar ziarah ke makam Mako Tabuni di kampung Sere. Tahun 2016,  KNPB gelar renungan sekaligus makan pinang bersama di tempat Tabuni ditembak mati tim khusus Polda Papua. Makan pinang bersama ini untuk mengenang mendiang Mako Tabuni.

“Kita berdoa di sini saja, kita tidak pergi ke kuburan. Kita harus menghormati dia. Dia adalah guru dalam perlawanan,” kata Agust Kossay, ketua I KNPB Pusat kepada jurnalis di putaran taksi Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/6/2016).

Kata dia, Mako Tabuni memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam perlawanan. Terutama, keberaniannya menyerahkan seluruh hidupnya demi pembebasan bangsa dan demo mendirikan sebuah bangsa yang merdeka.

“Dia mempertaruhkan segalanya. Kami tidak bisa balas kami hanya bisa memberi penghormatan. Semua orang bisa dalam situasi aman itu biasa, tetapi dalam situasi darurat itu luar biasa. Mako yang melakukan itu,” tegas Kossay.

Juru Bicara KNPB pusat, Bazoka Logo mengatakan, Mako Tabuni sama dengan aktivis lain yang sudah tewas di medan perjuangan, namun ada hal-hal unik, yang terpancar dari figur Mako Tabuni.

Pertama, Mako Tabuni tidak pernah menunjukkan diri pemimpin. Ia menunjukkan sikap kebapaan. “Dia itu seorang bapa, bukan pemimpin” kata Logo.

Kata dia, sikap kebapaan itu muncul dalam setiap kehadirannya bersama aktivis KNPB. Dia tidak pernah memerintah layaknya seorang pemimpin. Dia malah bertindak seorang bapa yang sedang mendidik anak.

“Kalau dia bilang melakukan ini, dia selalu mengajak bersama-sama melakukan itu. Bagi selebaran. Dia ikut membagikannya,” ujar Logo sambil mengenang sang bapa.

Kedua, Mako Tabuni tidak pernah mengeluh. Mako Tabuni selalu mengajak melakukan perjuangan dengan sumber daya yang ada pada KNPB.

Ketiga, Mako Tabuni seorang pendengar yang baik dan rendah hati. Dia tidak pernah membantah, membela diri dan klarifikasi ketika anggota menuduh atau marah atas sejumlah masalah organisasi.

“Dia hanya mengatakan minta maaf dan senyum saja,” katanya.

Keempat, Mako Tabuni seorang revolusioner yang tidak pernah menyerah. Dia mempunyai komitmen dengan keberanian mental yang sangat luar biasa.

“Keberanian mental itu milik Mako. Tidak ada yang bisa sama dengan dia,” ujarnya.

Kelima, seorang Mako Tabuni tidak pernah bicara dua kali. Dia seorang bapa yang bicara sedikit, kemudian melaksanakan yang dia katakan.

“Kalau dia bilang satu kali, kita tidak laksanakan. Dia yang melakukannya,” kata Logo.

Begitulah Mako Tabuni ada di benak aktivis KNPB pasca pembunuhannya. Singkat kata, Tabuni telah tiada, sudah 4 tahun. Namun ideologinya, teladan dan pesannya mengedepankan perlawanan damai masih hidup di mulut-mulut aktivis KNPB. Begitu ka?

Penulis adalah wartawan Koran Jubi dan tabloidjubi.com

 

Sumber : http://suarapapua.com