Parlemen Tonga Kritik Pemerintahanya Bawa Isu Papua ke PBB

Gedung Parlemen Tonga (Foto: Tonga Parliament)
NUKU’ALOFA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Parlemen Kerajaan Tonga mengecam langkah Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, yang ketika berpidato di Majelis Umum ke-71 PBB akhir September lalu
Wakil Ketua DPR Tonga, Lord Tu’i’afitu, mengingatkan bahwa terdapat hubungan bilateral Indonesia dan Tonga dan pidato PM Tonga dianggapnya mengganggu hubungan itu.
Ia mempertanyakan apa yang akan terjadi jika Tonga dilaporkan kepada PBB karena telah mencederai hubungan luar negeri tersebut.
Media online Tonga, Matangi Tonga, mengutip pernyataan Tu’i’afitu yang mengingatkan bahwa Tonga dan Indonesia telah menjalin hubungan luar negeri bertahun-tahun dan Indonesia memberikan bantuan kepada Tonga.
Ia juga mengingatkan kembali sikap Indonesia yang tidak ingin Tonga mencampuri urusan dalam negerinya.
Diakui olehnya bahwa kabinet memang telah diyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh PM itu benar. Namun, ia sendiri meyakini hal itu melanggar konstitusi.
Oleh karena itu, Tu’i’afitu mengharapkan Ketua Mahkamah Agung Tonga dihadirkan untuk memberikan pandangan.
Kecaman tersebut muncul pada sidang parlemen yang membahas tentang laporan tahunan kementerian luar negeri Tonga 2015. Perdana Menteri Tonga adalah juga menteri luar negeri dan perdagangan.
Menjawab kecaman tersebut, Wakil Perdana Menteri Tonga, Siaosi Sovaleni, menengahi dengan mengatakan bahwa hubungan luar negeri Indonesia dan Tonga tetap hangat.
Anggota kabinet lainnya, Semisi Fakahau yang merupakan menteri perikanan Tonga, menambahkan bahwa adalah normal jika negara-negara anggota PBB berbeda pendapat atas berbagai kesepakatan.
Papua dan Yesus
Sementara itu seusai makan siang, PM Tonga berbicara kepada anggota parlemen dan mengklarifikasi isu tentang Papua.
Dia mengatakan bahwa keprihatinan para anggota parlemen adalah ia melanggar Protokol (diplomasi). Tetapi menurut dia, pelanggaran terhadap Protokol adalah perilaku umum di antara banyak pemimpin besar dunia.
Dia mengibaratkan apa yang dia lakukan yang dianggap melakukan pelanggaran Protokol itu juga dilakukan oleh oleh Raja George Tupou I, Abraham Lincoln, Martin Luther dan bahkan Yesus Kristus yang turun dari posisi mereka yang tinggi untuk membantu yang sakit dan miskin.
“Kepemimpinan tanpa moralitas akan gagal,” kata dia dan menekankan bahwa ketika ia berpidato di PBB, ia tidak berbicara tentang kedaulatan. Ia berbicara tentang HAM.
Menjawab hal itu, anggota parlemen menyela dengan mengatakan bahwa PM telah menyebabkan friksi dalam hubungan dengan Indonesia. “Dan Indonesia telah bereaksi,” kata Tu’i’afitu.
Laporan Kementerian Luar Negeri Tonga itu akhirnya diterima secara bulat oleh parlemen.
Editor : Eben E. Siadari
Korban Sawit Arso Tolak Dana satu Milyar

KEEROM — Terkait Tuntuntan Masyarakat dari tiga sub suku di Arso, Kab. Keerom, Papua pada tanggal 8 Juni lalu, masyarakat menolak cara bupati Keerom menyelesaikan masalah dengan Menawarkan dana Satu Milyar kepada para Korban sawit.
Berbagai aksi sudah dilakukan dan kini masyarakat adat berhadapan dengan satu tawaran baru dari pemerintah kabupaten Keerom yang menawarkan dana senilai satu milyar kepada para korban sawit di Arso.
“Dana ini merupakan dana pemberian gubernur untuk membuka palang palang perkebunan sawit di lokasi inti I- IV,” kata bupati Watae dalam tatap muka dengan masyarakat pada Senin (12/6/2017) lalu di Keerom.
Namun upaya pemberian dana tersebut ditolak masyarakat adat dari tiga suku di Arso dengan alasan masyarakat tidak meminta uang. Menurut masyarakat, uang tersebut hanya untuk alihkan tuntutan masyarakat tanpa melihat pokok persoalan.
Ferdinan Tuamis, sekertaris Tim kerja dari Tiga Sub suku seperti Marab, Abrab dan Manem di Arso mengatakan, masyarakat bukan datang meminta uang kepada pemerintah. Melainkan meminta kepastian penyelesaian sengketa tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah dan pihak perusahan selama kurang lebih 35 tahun sejak tahun 19 oktober 1982.
“Hal yang paling mendasar itu adalah kami minta kembalikan tanah adat kami. Bukan ganti rugi tanah,” tegas Ferdianan.
Soal ganti rugi tanah, kata dia, sebenarnya nilainya lain lagi, masyarakat hanya meminta bagian masyarakat adat pemilik hak ulayat yang selama 35 tahun disepakati dalam MoU saat pelepasan tanah yang tidak secara baik.
“Kalau bapak bupati ngotot membayar uang satu milyar dengan alasan uang buka palang perkebunan inti yang sudah dipalang pada tanggal 27 april 2016 lalu, ini tidak benar,” katanya kepada bupati di kantor Bupati Keerom.
Pertemuan penyelesaiaan kasus sawit Arso yang digelar melibatkan semua komponen pemerintah seperti pihak Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten keerom, SKPD terkait, Pihak TNI/Polri, dan dari pihak masyarakat adat sendiri.
Menurut Michael Fatagur Ketua Keret yang juga hadir dalam pertemuan tersebut masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan rayuan-rayuan.
“Kami sudah sangat dewasa dengan teknik pemerintah yang sengaja meredam persoalan kami ini. Uang satu milyar itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, sebab kami sudah belajar banyak dari tipu dan tipu selama ini kami rasakan,” katanya.
Ketua Keret marga Fatagur menolak uang buka palang sambil mengangkat segumpal tanah yang diambil secara simbolis dengan upacara adat sewaktu penarika tanah adat di perkebuana inti III, yang mejadai tanah ulayat milik keret marga Fatagur.
“Hari ini saya berdiri di hadapan bapak bupati dengan memegang tanah yang sudah mengering di dalam plastik yang saya sudah simpan selama setahun lebih, dan saya bukan datang mengemis uang, namun jati diri saya sebagai anak yang dilahirkan di tanah saya sendiri itu yang saya ingin minta di kembalikan,” tutur Maichel.
Sebelumnya, bupati keerom sendiri telah membentuk tim pasilitasi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat yang bertujauan untuk menyiapkan data-data terkait sengketa tanah 50 Ha dengan mendata setiap wilayah yang dipakai oleh pihak perusahan dan pihak pemerintah daerah sendri di area yang menjadi sengketa.
Menurut buapti keerom luasan yang dipakai oleh PTPN II itu seluas 12.000,10 Ha dan yang sisahnya ada beberapa perusahaan lain seperti PT. Tanda Sawit Papua dan lain-lain.
Dalam rapat terbuka dengan masyarakat adat bupati keerom Celsius Watae meminta masyarakat kembali ke para-para adat untuk memikrikan baik-baik dengan dana satu milyar yang ditawarkan pemerintah Provinsi kepada masyarakat adat korban sawit.
Sumber: http://suarapapua.com
Yakinkan publik Selandia Baru soal West Papua, Tantowi Yahya kerja keras

Jayapura – Tantowi Yahya, politisi Partai Golkar yang sempat menjabat anggota DPR RI kini menjadi Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Sejak awal ketika diisukan menjadi kandidat dirinya sudah menyatakan memiliki misi secara khusus ingin mengedukasi masyarakat Selandia Baru mengenai Papua.
Politisi mantan artis yang beberapa tahun belakangan ini getol mengangkat persoalan Papua ini mulai bertugas di Selandia Baru di tengah meningkatnya wacana West Papua di negeri itu.
Benny Wenda, juru bicara ULMWP berbasis di London baru saja menyelesaikan turnya di Selandia Baru untuk melakukan lobi dukungan bagi penentuan nasib sendiri West Papua. Hasilnya, sebelas anggota parlemen Selandia Baru dari empat partai politik menandatangani deklarasi internasional menyerukan referendum penentuan nasib sendiri Papua di bawah pengawasan internasional.
Peristiwa itu juga diwarnai oleh dukungan demonstrasi pro pembebasan West Papua di depan kedutaan Indonesia.
Parlemen urusan Luar Negeri dan Perdagangan juga sedang mempertimbangkan petisi yang mendesak pemerintah Selandia Baru untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di West Papua.
“Kami paham persepsi yang beredar di sini terkait Papua,” kata duta besar Tantowi Yahya kepada RNZI sambil meyakinkan media tersebut bahwa polisi dan militer Indonesia sudah melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati di Papua.
“Mereka sudah diinformasikan dan dilatih dengan sangat baik untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (di Papua)… Tetapi malah berita-berita yang beredar di dunia berkebalikan soal itu,” kata Tantowi.
Dia menyatakan bahwa saat ini pembangunan di papua “bergerak sangat cepat”, sebuah capaian dari komitmen Presiden Jokowi terahdap infrastruktur di Papua dan pemberdayaan masyarakat.
“Dalam waktu yang tak lama lagi, saudara-saudari kami di Papua dapat menikmati berbagai hal yang telah lebih dulu dinikmati oleh saudar-saudarinya di provinsi-provinsi lain,” ujar Tantowi.
Duta Besar menghendaki hubungan kedua negara yang sudah baik menadi lebih baik lagi, khususnya terkait kesepemahaman menyangkut isu Papua. Ketertarikan publik Selandia Baru terhadap isu Papua membuat pemerintah Indonesia merasa perlu memberikan klarifikasi, kata dia.
Dia menyangkal sebagai tidak akurat pendapat yang mengatakan militer dan polisi Indonesia memiliki kontrol sangat kuat di Papua ketimbang pemerintah.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kenyataannya kedua provinsi Papua dan kabupaten/kota saat ini sudah dipimpin oleh orang asli Papua. “Rakyat Papua… berbahagia bersama Indonesia,” kata Tantowi Yahya.
Dia juga menekankan pemerintah tidak dapat menghentikan migrasi ke Papua. “Rakyat Indonesia bebas tinggal, hidup, dan kerja dimana saja, dan karena Papua bagian dari Indonesia maka ya mereka bisa ke sana,” kata dia.
Duta Besar itu memang tidak menganggap masalah ketika bisnis di Papua dikuasai oleh orang-orang Non-Papua. Kata dia, “Bisnis itu kan sesuatu yang abru bagi orang Papua, jadi mereka harus belajar. Ini semacam transfer pengetahuan dari para pendatang ke etnik Papua,” jawabnya santai.(*)
Sumber: http://tabloidjubi.com
Pasca kunjungan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Ke Watu Pinawetengan Sulawesi Utara

KunueWone, Manado-2 Juli 2017. Tuan. Hiskia Meage, bersama dengan kawan-kawan Minahasaland Merdeka pergi mengunjungi orang Tua pertahanan Minahasaland Merdeka di Pinawetengan. Sekitar pukul 09. Pagi waktu setempat star dari pusat kota Manado ke Pinawetengan dan tiba disana sekitar pukul 15.30. Wit.
“Karena duduk bersama, bercerita bersama, makan/minum bersama, jalan bersama, berfikir bersama tentang kebangsaan sesuai Allah diwariskan dimuka bumi ini wajib diangkat bersama”, demikian menurut Hiskia Meage, Ketua KNPB Konsulat Indonesia melalui akun facebook pribadinya pada hari Kamis, (1/06/17).
Hiskia saat di hubungi melalui sambungan telepon mengatakan untuk sementara saya ada keluar kota bersama kawan-kawan dari Minahasaland pergi jenguk orang Tua-Tua dari Minahasaland diluar kota. Dalam keterangannya pasca kunjungan ke Pinawetengan kepada Admin.
“Kami saat ini bersama orang tua lagi duduk cerita-cerita sambil tukar pikiran dan berbagi pengalaman. Saya sampaikan kepada mereka bahwa patut Generasi muda menjadi tolak ukur dan wajib mempertahankan yang diwariskan sesuai zhang khalik”. Lanjutnya, seperti Pesan DR. Sam Ratulangi bawah: “Setiap bangsa yang ingin mempertahankan jati dirinya, harus menghargai warisan suci, tradisi dan budaya dari para leluhurnya;, kata Hiskia kepada Admin melalui sambungan telepon.
Kawan-kawan Minahasaland Merdeka
Berikut Foto – fotonya:






Sumber: Aktivis KNPB Konsulad Dewa Zeus Youmbewa Chambu
- 1
- 2
- …
- 31
- Selanjutnya →








